@radiuskaltim: Wali Kota Samarinda, Dr H Andi Harun memastikan tidak akan mengorbankan pendapatan para pegawai baik gaji maupun tunjangan, hanya karena arahan efisiensi akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Harapannya, agar para pegawai yang juga merupakan warga Samarinda itu tidak akan menjadi masyarakat rentan. ‎ ‎"Kami tidak akan menjadikan pemotongan TKD dari pusat sebagai alasan untuk mengorbankan hak PNS, PPPK, dan Non ASN. Mereka garda terdepan pelayanan publik. Kerja keras mereka wajib dihargai. Efisiensi belanja kegiatan tidak mendesak, bukan mengorbankan hak dan kesejahteraan pegawai," tegas Wali Kota saat Rapat Koordinasi (Rakor) bersama segenap pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kamis (16/10/2025) sore. ‎ ‎Secara khusus, Wali Kota menekankan sejumlah pos belanja yang harus diefisienkan. Di antaranya untuk perjalanan dinas (perjadin). Bahkan jika memungkinkan, ia meminta agar jangan ada perjadin apapun di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD). ‎ ‎Untuk Gaji dan TPP Aman,Saya hanya izinkan untuk perjalanan dinas mengurus anggaran dari pusat. Kalau yang hanya menghadiri kegiatan dan sekadar menghabiskan anggaran, tidak akan saya izinkan.

Radiuskaltim

Open In TikTok:

Region: ID

Wednesday 22 October 2025 10:09:16 GMT