@dr_gamcho: Fitness Revolution is a must these days #Fitness #motivation #237tiktoker🇨🇲 #healthyliving #banishbodyfat

Dr Gamcho Online

Open In TikTok:

Region: US

Monday 27 October 2025 00:53:33 GMT

201

7

0

0

Music

Download

No Watermark .mp4 (6.5MB) No Watermark(HD) .mp4 (2.25MB) Watermark .mp4 (6.61MB) Music .mp3

Comments

There are no more comments for this video.

To see more videos from user @dr_gamcho, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

#pets #petsfofos

#pets #petsfofos

menindak lanjuti bersama TKS Tanjungrejo dan TKSK Sukun tentang kasus Bullying yg viral di madsos yg saat ini tahap penyidikan oleh PPA Polresta Malang Kota @luvkentangmcdd @onta.jawa.hehehah @mrs.selviia @clary0996

menindak lanjuti bersama TKS Tanjungrejo dan TKSK Sukun tentang kasus Bullying yg viral di madsos yg saat ini tahap penyidikan oleh PPA Polresta Malang Kota @luvkentangmcdd @onta.jawa.hehehah @mrs.selviia @clary0996

#الشوق_غلاب#تيك_توك بمشاركة المبدعين ربيع اليامي و مبارك الدوسري و حسين الصيعري ومن كلمات ابراهيم ال عبيه

#الشوق_غلاب#تيك_توك بمشاركة المبدعين ربيع اليامي و مبارك الدوسري و حسين الصيعري ومن كلمات ابراهيم ال عبيه

Polresta Malang Kota, Kapolri & Kompolnas Digugat: Diduga Langgar Perma No. 1 Tahun 1956 Langkah penyidik Unit III Satreskrim Polresta Malang Kota menetapkan tersangka dinilai terlalu dini, hingga berujung gugatan pra-peradilan oleh kuasa hukum Sunardi dari Amojodipati Lawyer’s. Gugatan ini juga menyeret Kasatreskrim, Kapolresta, Kapolda, Kapolri, Kompolnas RI, dan Tim Reformasi Kepolisian sebagai termohon. Sidang pertama digelar di Pengadilan Negeri Kota Malang pada Selasa, 28 Oktober 2025, dipimpin oleh hakim tunggal Muslih Harsono, S.H., M.H. Kuasa hukum pemohon hadir lengkap, sementara pihak termohon dari kepolisian tidak hadir, yang memunculkan pertanyaan tentang komitmen aparat terhadap prinsip taat hukum. Menurut kuasa hukum Andi Rachmanto, penetapan tersangka terhadap kliennya cacat hukum, karena sengketa perdata yang menjadi dasar laporan pidana masih berjalan di pengadilan. “Langkah penyidik terlalu dini dan melanggar asas kepastian hukum,” ujarnya. Pihaknya menilai tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 1956, yang menjamin hak tersangka untuk menguji sah atau tidaknya penetapan oleh penyidik. Gugatan pra-peradilan ini sekaligus menjadi upaya kontrol publik terhadap profesionalitas penegak hukum. Kuasa hukum W. Tuhu Prasetyanto juga menyoroti ketidakhadiran kepolisian dalam sidang. “Sebagai penegak hukum, mereka seharusnya menjadi contoh untuk taat pada proses hukum,” katanya. Kasus ini bermula dari dugaan penipuan dan penggelapan terkait Akta Perdamaian, namun akta tersebut masih dalam sengketa perdata di PN Malang. Penetapan tersangka yang dilakukan sebelum perkara perdata tuntas dianggap prematur dan melanggar asas praduga tak bersalah. Hingga berita ini diturunkan, Humas Polresta Malang Kota belum memberikan keterangan resmi. Publik kini menanti bagaimana pengadilan menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka, serta bagaimana Kapolri dan Kompolnas menanggapi dugaan pelanggaran prosedur oleh penyidik. #PoldaJatim #Bareskrim #Kompolnas #Kapolri #PolrestaMalang

Polresta Malang Kota, Kapolri & Kompolnas Digugat: Diduga Langgar Perma No. 1 Tahun 1956 Langkah penyidik Unit III Satreskrim Polresta Malang Kota menetapkan tersangka dinilai terlalu dini, hingga berujung gugatan pra-peradilan oleh kuasa hukum Sunardi dari Amojodipati Lawyer’s. Gugatan ini juga menyeret Kasatreskrim, Kapolresta, Kapolda, Kapolri, Kompolnas RI, dan Tim Reformasi Kepolisian sebagai termohon. Sidang pertama digelar di Pengadilan Negeri Kota Malang pada Selasa, 28 Oktober 2025, dipimpin oleh hakim tunggal Muslih Harsono, S.H., M.H. Kuasa hukum pemohon hadir lengkap, sementara pihak termohon dari kepolisian tidak hadir, yang memunculkan pertanyaan tentang komitmen aparat terhadap prinsip taat hukum. Menurut kuasa hukum Andi Rachmanto, penetapan tersangka terhadap kliennya cacat hukum, karena sengketa perdata yang menjadi dasar laporan pidana masih berjalan di pengadilan. “Langkah penyidik terlalu dini dan melanggar asas kepastian hukum,” ujarnya. Pihaknya menilai tindakan tersebut bertentangan dengan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 1956, yang menjamin hak tersangka untuk menguji sah atau tidaknya penetapan oleh penyidik. Gugatan pra-peradilan ini sekaligus menjadi upaya kontrol publik terhadap profesionalitas penegak hukum. Kuasa hukum W. Tuhu Prasetyanto juga menyoroti ketidakhadiran kepolisian dalam sidang. “Sebagai penegak hukum, mereka seharusnya menjadi contoh untuk taat pada proses hukum,” katanya. Kasus ini bermula dari dugaan penipuan dan penggelapan terkait Akta Perdamaian, namun akta tersebut masih dalam sengketa perdata di PN Malang. Penetapan tersangka yang dilakukan sebelum perkara perdata tuntas dianggap prematur dan melanggar asas praduga tak bersalah. Hingga berita ini diturunkan, Humas Polresta Malang Kota belum memberikan keterangan resmi. Publik kini menanti bagaimana pengadilan menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka, serta bagaimana Kapolri dan Kompolnas menanggapi dugaan pelanggaran prosedur oleh penyidik. #PoldaJatim #Bareskrim #Kompolnas #Kapolri #PolrestaMalang

Polresta Malang Kota mengungkap 44 kasus pidana selama Operasi Sikat Semeru 2025 yang digelar 22 Oktober hingga 2 November 2025. Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) mendominasi dengan 18 kasus. Wakapolresta Malang Kota, AKBP Oskar Syamsudin, menyebut selain curanmor, juga terungkap tiga kasus pencurian dengan pemberatan (curat), 17 kasus pencurian dengan kek*ras4n (curas), dan empat kasus kepemilikan s*nj4ta t*j4m. Sebanyak 51 tersangka ditangkap dalam operasi ini, terdiri dari delapan pelaku curat, 21 pelaku curas, 18 pelaku curanmor, dan empat pelaku kepemilikan s*nj4ta t*j4m. Dari jumlah itu, 10 tersangka merupakan target operasi, sementara sisanya non-target. Polisi turut menyita 100 barang bukti, di antaranya 12 sepeda motor serta berbagai senjata tajam seperti p1s*u, s4mur*i, dan arit. AKBP Oskar menambahkan, keberhasilan operasi tak lepas dari dukungan Dinas Kominfo dan Dinas Perhubungan Kota Malang melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelacakan. Ia juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan serta berperan aktif menjaga keamanan di lingkungannya. #fyp #malang #polisiindonesia #malang24jam

Polresta Malang Kota mengungkap 44 kasus pidana selama Operasi Sikat Semeru 2025 yang digelar 22 Oktober hingga 2 November 2025. Kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) mendominasi dengan 18 kasus. Wakapolresta Malang Kota, AKBP Oskar Syamsudin, menyebut selain curanmor, juga terungkap tiga kasus pencurian dengan pemberatan (curat), 17 kasus pencurian dengan kek*ras4n (curas), dan empat kasus kepemilikan s*nj4ta t*j4m. Sebanyak 51 tersangka ditangkap dalam operasi ini, terdiri dari delapan pelaku curat, 21 pelaku curas, 18 pelaku curanmor, dan empat pelaku kepemilikan s*nj4ta t*j4m. Dari jumlah itu, 10 tersangka merupakan target operasi, sementara sisanya non-target. Polisi turut menyita 100 barang bukti, di antaranya 12 sepeda motor serta berbagai senjata tajam seperti p1s*u, s4mur*i, dan arit. AKBP Oskar menambahkan, keberhasilan operasi tak lepas dari dukungan Dinas Kominfo dan Dinas Perhubungan Kota Malang melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat proses pelacakan. Ia juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan serta berperan aktif menjaga keamanan di lingkungannya. #fyp #malang #polisiindonesia #malang24jam

About

Robot

Legal

Privacy Policy