@hukumonlinenewsroom: Anggota Komisi VIII Selly Andriany Gantina, menyoroti ketimpangan biaya antarjamaah dari berbagai daerah dan mendesak agar pemerintah menerapkan prinsip keadilan dalam penentuan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). “Seharusnya seluruh jamaah membayar dengan jumlah yang sama, tanpa ada perbedaan berdasarkan daerah keberangkatan. Saya meminta agar Kementerian Haji dan Umrah berani menerapkan asas keadilan dalam hal ini,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Kementerian Haji dan Umrah, Senin (27/10). Ia menilai, selama ini terdapat perbedaan biaya yang cukup signifikan antarwilayah embarkasi, dari Aceh hingga Papua, yang dibebankan kepada jamaah. Menurutnya, hal tersebut tidak mencerminkan asas keadilan sosial yang seharusnya menjadi dasar dalam penyelenggaraan ibadah haji. “Saya tantang Kementerian Haji dan Umrah, berani tidak kalau selisih biaya embarkasi itu tidak dibebankan kepada jamaah? Supaya jamaah dari Aceh sampai Papua membayar dengan jumlah yang sama, dan perbedaan biaya itu ditutup dengan nilai manfaat,” tegasnya. Adapun komponen biaya seperti avtur atau bahan bakar penerbangan yang menjadi salah satu penyebab selisih harga seharusnya dapat ditanggung dari nilai manfaat dana haji yang dikelola pemerintah. Dengan demikian, beban jamaah bisa lebih ringan tanpa menurunkan kualitas pelayanan. Lebih jauh, Selly mengkritik sikap Kementerian Agama yang selama ini dinilainya kurang transparan dalam penetapan BPIH. Menurutnya, banyak keputusan yang diambil berdasarkan rata-rata biaya tanpa menjelaskan secara terbuka perbedaan di tiap embarkasi. Maka dari itu, ia menekankan pentingnya keterbukaan antara pemerintah dan DPR dalam mengelola dana haji, agar tidak ada lagi informasi yang ditutupi. #dprri #haji #umroh #kemenag #hukum

Hukumonline Newsroom

Open In TikTok:

Region: ID

Monday 27 October 2025 12:18:01 GMT