@syamsuljahidin: HAPUS MANFAAT PENSIUN DPR - RI..!! Gelombang Perlawanan Rakyat…!! Mahkamah harus menafsirkan ulang Pasal 1 huruf B, Pasal 1 huruf F, dan Pasal 12 ayat 1 dengan mengeluarkan DPR dari lembaga negara yang berhak mendapat tunjangan pensiun. #dpr - Ri #indonesia #gajipensiun #fyp #keadilansuci

Syamsul Jahidin SH SIKOM MHMIL
Syamsul Jahidin SH SIKOM MHMIL
Open In TikTok:
Region: ID
Monday 27 October 2025 16:09:48 GMT
5863
218
18
3

Music

Download

Comments

jagathukum
jagathukum :
Luar biasa 👍👍👍
2025-10-28 02:17:55
1
muhherman87
muhhermanzalim :
mantap
2025-11-18 06:25:14
0
www.balisecurityservices
officialgardasekawanutama :
sehat selalu bang, amin
2025-10-29 00:21:45
1
junauna.2838
Junauna 2838 :
semoga terkabul ibu Lita..
2025-10-28 01:18:26
0
irfan.daihatsu2
Ifan Daihatsu Cakra :
Alon alon bang bacanya 😃 sehat sllu Abang...
2025-10-28 09:47:36
1
nplawyer
NP-Lawyer :
🥰🥰🥰
2025-10-28 02:18:33
1
fatriapanji
fatriapanji :
2025-10-28 15:14:52
0
muhammadmukhotib
Khotib jazz :
🥰
2025-11-16 02:07:11
0
cak.hariy
Cak Hariy, S.H. :
pelan-pelan bosss, nnti keselek krn ndak ada air
2025-10-28 07:28:06
1
doctorfirmancandra
doctorfirmancandra :
Sepakat saudaraku, DPR, DPRD, dan DPD Bukan Jabatan Karier, mungkin mentri, gubernur dan presiden juga karena polanya sama 🙏 Ini adalah jabatan politik, bukan jabatan karier seperti ASN. Masa jabatan hanya 5 tahun dan tidak pasti berlanjut (tergantung pemilu), Tidak ada pola karier berjenjang, Penghasilan saat menjabat sudah tinggi (gaji, tunjangan, fasilitas). pemberian pensiun seperti ASN kurang tepat secara teknis maupun filosofis. Alasan yang MENDUKUNG penghapusan pensiun DPR/DPRD/DPD : Tidak sesuai prinsip keadilan fiskal, Pensiun pejabat legislatif dibayar APBN/APBD, padahal masa kerja mereka sangat singkat, bila ASN bekerja 20–30 tahun wajar mendapat pensiun, Anggota legislatif bekerja 5 tahun namun mendapat pensiun seumur hidup. Ini menimbulkan ketidakadilan dan membebani anggaran negara/daerah. Banyak negara lainnya TIDAK memberi pensiun legislatif Masyarakat menilai fasilitas legislatif sudah sangat besar: • gaji + tunjangan • rumah dinas • perjalanan dinas • biaya reses • fasilitas kesehatan lengkap • dana aspirasi, dll. Dengan kondisi ini, pensiun seumur hidup dianggap tidak berkeadilan. Tidak sesuai dengan filosofi jabatan politik Pejabat politik seharusnya: • mengabdi karena mandat rakyat, • tidak memandang jabatan sebagai sumber penghasilan jangka panjang. Menjadikan jabatan politik sebagai sumber pensiun dianggap menyimpang dari etika pemerintahan demokratis.
2025-11-28 12:20:39
1
inaqinges340
Inaq Inges340 :
Waduhhh..gopoh gagah..adeng2..sekedik
2025-11-03 08:16:39
0
To see more videos from user @syamsuljahidin, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos


About