@matchday.fc: Out of every football sponsorship ever, this might be the best. Chelsea just signed with Vietnamese tech giant FPT, making history as Vietnam’s first-ever sponsor on a major European club. As a Vietnamese fan, seeing my country’s name on Chelsea’s sleeve hits different. From rank 111 to the Premier League — unreal. #sports #Soccer #football #soccerjerseys #usa

Matchday

Open In TikTok:

Region: US

Monday 27 October 2025 20:39:53 GMT

36373

2169

33

27

Music

Download

No Watermark .mp4 (6.49MB) No Watermark(HD) .mp4 (5.58MB) Watermark .mp4 (6.64MB) Music .mp3

Comments

mario :

Lets not exagerate over the best Club in the world

2025-10-28 11:41:54

45

ɢᴊᴏʀɢᴊɪᴇᴠsᴋɪ ⚽🥷 :

London is blue 🔵

2025-10-27 21:07:04

23

Max saber :

The glaze

2025-10-29 13:26:19

12

ירדן ב :

1

2025-10-27 20:53:39

2

Sabza Near :

yeah it's not the best Club Man Utd and liverpool has more titles even Real Madrid 🙄 so yeah 😭😅😹

2025-10-29 14:16:06

1

Idkmyname :

you the goat

2025-10-27 23:56:23

1

kh🇻🇳✝️ :

didnt it already happen saigon beer wit leicester

2025-10-29 20:32:56

0

Mr.Vanishya :

I think yall struck gold w/ Estevao. That boy is going to be haunting Prem defenders FOR YEARS to come

2025-10-28 00:01:09

0

flako_vb :

massive like low taper fade meme massive?

2025-10-28 03:51:39

0

Anh Khoi :

proud to be vietnamese

2025-10-28 15:52:29

0

K….✞ :

Early

2025-10-27 22:40:52

1

64cant_shoot :

Sega and arsenal ?

2025-10-28 00:37:15

1

TSW_Szymon :

Wisła and Telefonika 🔥

2025-10-29 19:46:07

1

⚽️Neymar⚽️ :

Bro why is this cool🔥

2025-10-27 22:41:16

3

@A.K 47🇱🇷🇬🇳 :

💙💙💙

2025-11-16 11:22:50

0

CHUY FC :

👏🏻👏🏻

2025-10-29 22:16:09

0

Jason Angamarca :

🥰🥰🥰

2025-10-29 12:16:33

0

Adam :

🇻🇳 🇻🇳 1️⃣ 🔥☝️🇻🇳 🇻🇳

2025-10-28 00:17:54

0

Stephen Jetoh :

😂

2025-10-27 21:37:55

0

𝓐𝓵𝓲 𝓐𝓵𝓼𝓱𝓪𝓻𝓪𝓯 :

Love supporting small content creators

2025-10-27 20:50:19

1

Daniel :

Chelsea is top ten dont OD

2025-10-29 22:39:13

0

To see more videos from user @matchday.fc, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

PIERRE CARDIN WORLD TOUR: MEXICO An incubator for the future of fashion, the Pierre Cardin Young Designers Award Mexico invited students from across the country to share the sketching skills and portfolios with the Pierre Cardin design studio. #design #opportunity #student #couture #fashion #fashiontiktok

PIERRE CARDIN WORLD TOUR: MEXICO An incubator for the future of fashion, the Pierre Cardin Young Designers Award Mexico invited students from across the country to share the sketching skills and portfolios with the Pierre Cardin design studio. #design #opportunity #student #couture #fashion #fashiontiktok

i do a 6-day upper lower with one day of rest but if im not feeling particularly good or things get busy ill just go 4 times in a week (also shoutout to my gf who took the videos) #fyp #gym

i do a 6-day upper lower with one day of rest but if im not feeling particularly good or things get busy ill just go 4 times in a week (also shoutout to my gf who took the videos) #fyp #gym

Trước khi ướt sạch người :)) #a80 #viral

Trước khi ướt sạch người :)) #a80 #viral

#مسلسلات_تركية #هاشتاقات_تيك_توك_العرب #dancewithpubgm #اكسبلور #pov

#مسلسلات_تركية #هاشتاقات_تيك_توك_العرب #dancewithpubgm #اكسبلور #pov

What I wear to work as Junior fashion designer 💖🌟💖 #fashiondesigner #maximalistfashion #fitcheck

What I wear to work as Junior fashion designer 💖🌟💖 #fashiondesigner #maximalistfashion #fitcheck

“Opini Publik Menggiring Narasi, Namun Fakta Kasus ED Menunjukkan Arah Berbeda” PortalProbolinggo.com Kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan santriwati berusia 19 tahun berinisial FZ dan pengasuh pondok pesantren berinisial ED (26) kini menjadi sorotan publik setelah kuasa hukum FZ bersama sejumlah LSM mengajukan aspirasi ke DPRD Kabupaten Probolinggo. Namun, perkembangan terbaru dari proses pemeriksaan saksi justru menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara opini publik dan fakta penyidikan. Beberapa waktu lalu, rombongan pendamping FZ mengajukan dua tuntutan besar, yakni meminta proses hukum terhadap ED serta mendesak agar pondok pesantren yang diasuh ED ditutup. Tuntutan ini kemudian dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi 4 dan Komisi 1 DPRD Kabupaten Probolinggo. Pertemuan tersebut turut menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, perwakilan Kementerian Agama, MUI Kabupaten Probolinggo, serta Ketua PCNU Kraksaan untuk memberikan pandangan resmi mengenai persoalan yang tengah berkembang. PCNU Kraksaan: Penutupan Pesantren Harus Berpijak pada Regulasi, Bukan Tekanan Opini Ketua PCNU Kraksaan dalam forum RDP menegaskan bahwa penutupan pondok pesantren tidak dapat dilakukan berdasarkan tekanan opini, melainkan harus mengacu pada aturan hukum yang jelas dan kajian yang komprehensif. “Kasus ini sedang berjalan di ranah hukum. Jika terbukti, tentu oknumnya harus diproses. Tetapi menutup pesantren tanpa dasar yang sah tidak dapat dibenarkan. Penutupan hanya bisa dilakukan jika ada penyimpangan ajaran atau pelanggaran berat sesuai ketentuan,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan formal dan nonformal yang menaungi banyak santri, sehingga setiap keputusan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang. “Nasib ratusan santri tidak boleh dikorbankan. Kita harus memikirkan lembaga dan anak-anak yang belajar di dalamnya,” ujarnya. Fakta Baru dari Saksi LD: Cerita FZ Dinilai Tidak Konsisten Dalam perkembangan penyidikan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Probolinggo, saksi berinisial LD, yang dikenal dekat dengan FZ, memberikan keterangan yang menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Menurut LD, sejumlah cerita yang disampaikan FZ terkait kasus ini kerap berubah dan tidak konsisten dari waktu ke waktu. “Banyak cerita FZ yang dia sampaikan kepada saya berbeda-beda. Ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan fakta yang saya ketahui. Saya pikir penyidik perlu mendalami ini,” ungkap LD. Keterangan ini diperkuat oleh teman lain berinisial HK, teman sekamar FZ, yang menyatakan bahwa beberapa narasi yang berkembang di publik tidak sesuai dengan realitas yang ia lihat selama bersama FZ di pesantren. “Ada hal-hal yang terbalik dari narasi yang disampaikan. Itu perlu dipastikan kebenarannya supaya tidak ada pihak yang dirugikan,” ungkap HK. Dua keterangan saksi ini menjadi elemen penting karena membuka sudut pandang berbeda tentang relasi dan dinamika kasus antara FZ dan ED. Kuasa Hukum ED: “Fakta Harus Dibuktikan, Bukan Dikontruksi oleh Opini” Kuasa hukum terlapor, Pradipto Atmasunu, SH, MH, menegaskan bahwa maraknya opini publik yang beredar telah menciptakan bias informasi yang tidak sejalan dengan fakta penyidikan. “Proses hukum berjalan objektif. Klien kami kooperatif dan mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan. Tetapi opini publik yang berkembang seolah sudah menentukan kesimpulan, padahal faktanya berbeda dan masih terus didalami,” ujarnya. Terkait desakan penutupan pesantren, Pradipto menegaskan bahwa langkah tersebut tidak memiliki dasar hukum. “Menutup pondok pesantren adalah tindakan ekstrem yang tidak ada pijakan hukumnya dalam konteks kasus ini. Tidak ada putusan yang menyatakan ED bersalah. Kita menjunjung asas praduga tidak bersalah,” tegasnya. Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa penyelidikan harus berjalan berdasarkan bukti, bukan tekanan atau narasi yang belum terverifikasi. Baca Berita Lengkapnya di portalprobolinggo.com

“Opini Publik Menggiring Narasi, Namun Fakta Kasus ED Menunjukkan Arah Berbeda” PortalProbolinggo.com Kasus dugaan pemerkosaan yang melibatkan santriwati berusia 19 tahun berinisial FZ dan pengasuh pondok pesantren berinisial ED (26) kini menjadi sorotan publik setelah kuasa hukum FZ bersama sejumlah LSM mengajukan aspirasi ke DPRD Kabupaten Probolinggo. Namun, perkembangan terbaru dari proses pemeriksaan saksi justru menunjukkan adanya perbedaan signifikan antara opini publik dan fakta penyidikan. Beberapa waktu lalu, rombongan pendamping FZ mengajukan dua tuntutan besar, yakni meminta proses hukum terhadap ED serta mendesak agar pondok pesantren yang diasuh ED ditutup. Tuntutan ini kemudian dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi 4 dan Komisi 1 DPRD Kabupaten Probolinggo. Pertemuan tersebut turut menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, perwakilan Kementerian Agama, MUI Kabupaten Probolinggo, serta Ketua PCNU Kraksaan untuk memberikan pandangan resmi mengenai persoalan yang tengah berkembang. PCNU Kraksaan: Penutupan Pesantren Harus Berpijak pada Regulasi, Bukan Tekanan Opini Ketua PCNU Kraksaan dalam forum RDP menegaskan bahwa penutupan pondok pesantren tidak dapat dilakukan berdasarkan tekanan opini, melainkan harus mengacu pada aturan hukum yang jelas dan kajian yang komprehensif. “Kasus ini sedang berjalan di ranah hukum. Jika terbukti, tentu oknumnya harus diproses. Tetapi menutup pesantren tanpa dasar yang sah tidak dapat dibenarkan. Penutupan hanya bisa dilakukan jika ada penyimpangan ajaran atau pelanggaran berat sesuai ketentuan,” tegasnya. Ia menambahkan bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan formal dan nonformal yang menaungi banyak santri, sehingga setiap keputusan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang. “Nasib ratusan santri tidak boleh dikorbankan. Kita harus memikirkan lembaga dan anak-anak yang belajar di dalamnya,” ujarnya. Fakta Baru dari Saksi LD: Cerita FZ Dinilai Tidak Konsisten Dalam perkembangan penyidikan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Probolinggo, saksi berinisial LD, yang dikenal dekat dengan FZ, memberikan keterangan yang menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Menurut LD, sejumlah cerita yang disampaikan FZ terkait kasus ini kerap berubah dan tidak konsisten dari waktu ke waktu. “Banyak cerita FZ yang dia sampaikan kepada saya berbeda-beda. Ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan fakta yang saya ketahui. Saya pikir penyidik perlu mendalami ini,” ungkap LD. Keterangan ini diperkuat oleh teman lain berinisial HK, teman sekamar FZ, yang menyatakan bahwa beberapa narasi yang berkembang di publik tidak sesuai dengan realitas yang ia lihat selama bersama FZ di pesantren. “Ada hal-hal yang terbalik dari narasi yang disampaikan. Itu perlu dipastikan kebenarannya supaya tidak ada pihak yang dirugikan,” ungkap HK. Dua keterangan saksi ini menjadi elemen penting karena membuka sudut pandang berbeda tentang relasi dan dinamika kasus antara FZ dan ED. Kuasa Hukum ED: “Fakta Harus Dibuktikan, Bukan Dikontruksi oleh Opini” Kuasa hukum terlapor, Pradipto Atmasunu, SH, MH, menegaskan bahwa maraknya opini publik yang beredar telah menciptakan bias informasi yang tidak sejalan dengan fakta penyidikan. “Proses hukum berjalan objektif. Klien kami kooperatif dan mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan. Tetapi opini publik yang berkembang seolah sudah menentukan kesimpulan, padahal faktanya berbeda dan masih terus didalami,” ujarnya. Terkait desakan penutupan pesantren, Pradipto menegaskan bahwa langkah tersebut tidak memiliki dasar hukum. “Menutup pondok pesantren adalah tindakan ekstrem yang tidak ada pijakan hukumnya dalam konteks kasus ini. Tidak ada putusan yang menyatakan ED bersalah. Kita menjunjung asas praduga tidak bersalah,” tegasnya. Ia menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa penyelidikan harus berjalan berdasarkan bukti, bukan tekanan atau narasi yang belum terverifikasi. Baca Berita Lengkapnya di portalprobolinggo.com

About

Robot

Legal

Privacy Policy