@missadiba530: কপিলিং রিপোস্ট করে কমেন্ট করো। #foryou #foryoupage #unfrezzmyaccount #treanding

👑Anni_Rahman👑

Open In TikTok:

Region: BD

Tuesday 28 October 2025 09:41:46 GMT

4319191

69954

7305

33587

Music

Download

No Watermark .mp4 (1.7MB) No Watermark(HD) .mp4 (1.68MB) Watermark .mp4 (3.26MB) Music .mp3

Comments

❤️প্রেম বাবুর এক মাত্র বউ❤️ :

এই সব ভুয়া কথা কার কার সাপট লাগবে শুধু একবার বলেন

2025-10-29 01:42:23

235

Akhi Akter :

একটু সাপট করেন ❤️❤

2025-10-29 02:43:57

37

jesmin :

সাপোর্ট করেন

2025-10-29 05:30:35

5

★ ★ Sadiya ★ ★ :

আপু আমি সাপোর্ট করলাম আশা করি সাপোর্ট পাবো🙏🙏🙏🙏

2025-10-29 02:13:39

68

♡Ta 😘Hi 😘Ya♡ 🇮🇹 :

nice🥰

2025-10-28 15:59:40

38

অতি কষ্টের জীবন :

ফুল সাপোর্ট করলাম

2025-10-29 04:27:52

21

শেষ ভালোবাসা :

ফুল সাপোর্ট বন্ধু

2025-10-29 03:51:40

40

mohammedabdull654 :

আসসালামু আলাইকুম আমার আইডিতে ওয়ার্নিং দিছে আপু কপিলিং রি পোস্ট সেয়ার প্লিজ প্লিজ প্লিজ আপু

2025-10-28 17:00:50

40

Smb Nazmul :

আপু আপনার কথা দেখবো সত্যি কিনা,,ফুল সাপোর্ট করে দিলাম

2025-10-29 05:00:21

3

👑👑আনিপা সুলতানা 💜💜 :

সাপোর্ট করলাম

2025-10-29 02:59:45

26

ছোট্ট অনিক💯💯 :

ফুল সাপোর্ট

2025-10-29 03:56:47

36

হৃদয়ের কষ্ট :

সাপেট চাই

2025-10-29 04:16:43

40

Raisar ammu🤗💗 :

সাপোর্ট করেন প্লিজ প্লিজ প্লিজ প্লিজ

2025-10-29 04:23:15

48

@jabed112233 :

সাপোর্ট করবেন প্লিজ প্লিজ প্লিজ প্লিজ

2025-10-29 01:44:55

25

💞Rubaya💞 :

সাপোর্ট করবেন প্লিজ প্লিজ প্লিজ প্লিজ প্লিজ প্লিজ প্লিজ প্লিজ প্লিজ

2025-10-29 03:10:46

33

my hasband F❤️L :

সাপোট করেন

2025-10-29 03:07:37

30

মনের মাঝে তুমি :

ফুল সাপোর্ট করলাম

2025-10-28 16:00:12

34

Ru Runa636 :

সাপোর্ট করে গেলাম

2025-10-29 05:24:47

14

🌹গোলাপের পাপড়ি 🌹 :

সাপটো করে

2025-10-28 17:27:20

22

Abdul Nihed :

সাপোর্ট করলাম

2025-10-29 01:52:10

21

🍁...FATEMA...🍁 :

সাপোর্ট করেন

2025-10-29 05:19:00

8

🥀❤️Munny lsrat 🥀❤️ :

ফুল সাপোর্ট করছি আমাকে একটু সাপোর্ট করবেন প্লিজ

2025-10-29 00:14:11

34

💞Jannat💞🤗 :

ফুল সাপোর্ট দিলাম আশা করি সাপোর্ট পাবো

2025-10-29 05:38:48

17

labonimarmapaithu :

সাপোর্ট চাই আপু ❤❤❤ আশা করছি আপনি সাপোর্ট করবেন 🌹🌹🌹

2025-10-29 04:29:29

32

Mis🥰🥰@@Salma@@you🥰🥰 🥰S🥰 :

সাপোর্ট চাই প্লিজ প্লিজ প্লিজ

2025-10-28 15:19:22

17

To see more videos from user @missadiba530, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

#❣️ #respect #احبك #الشتاء #نوفمبر

#❣️ #respect #احبك #الشتاء #نوفمبر

Banana leclerc… #f1 #charlesleclercedit #ferrari

Banana leclerc… #f1 #charlesleclercedit #ferrari

Rembang – Ketika DPR RI mulai melakukan evaluasi tunjangan perumahan pasca demo besar-besaran, bagaimana dengan DPRD Rembang yang dinilai oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), kinerjanya kurang memuaskan ? Ketua PMII Kabupaten Rembang, Zubairul Kamal I’tazza menyatakan banyak keluhan, saran dan kritik dari masyarakat yang ditujukan kepada Pemkab Rembang. Padahal seharusnya anggota DPRD lebih peka menyerap aspirasi. Tapi menurutnya, kinerja anggota dewan belum terlihat. “Kami lebih concern pada capaian kinerja DPRD yang seharusnya lebih gencar di up ke media, supaya masyarakat termasuk kami juga meyakini bahwa DPRD kinerjanya selama ini juga ada,” ungkapnya. Khusus tunjangan perumahan DPRD Rembang, pemuda warga Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan ini mengaku tertarik untuk mendiskusikan di internal PMII, setelah DPR RI juga akan mengevaluasi besaran tunjangan. Lalu sebenarnya berapa tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Rembang ? Ketua DPRD memperoleh Rp 36.494.000 per bulan, Wakil Ketua DPRD Rp 26.703.000, sedangkan anggota DPRD masing-masing Rp 19.377.000 per bulan. Untuk tunjangan transportasi, Ketua DPRD Rp 18.000.000, Wakil Ketua DPRD Rp 15.900.000 dan anggota Rp 14.400.000 per bulan. Kalau dikumpulkan dengan uang representasi dan tunjangan-tunjangan lainnya, total penerimaan bersih setiap bulan Ketua DPRD Rp 69.985.940, Wakil Ketua DPRD Rp 54.407.418 dan anggota DPRD antara Rp 41.868.232 sampai Rp 42.440.812. Komentar Warga Ketua DPRD Rembang, Abdul Rouf mengatakan angka tersebut sudah lama belum naik, bahkan termasuk paling rendah, apabila dibandingkan dengan daerah tetangga. “Sampeyan bisa cek Pati, Blora, Kudus, Jepara, kita paling rendah. Kita nrimo ing pandum dulu lah, apalagi kita mengetahui kondisi keuangan kita terseok-seok,” ujarnya. Saat ditanya apakah perlu dievaluasi, Rouf hanya tertawa. Wakil Ketua DPRD Rembang, Gunasih menyatakan tunjangan perumahan diberikan, karena pemerintah belum mampu menyediakan rumah untuk pimpinan dan anggota DPRD. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP). Besaran tunjangan perumahan ditentukan oleh pihak yang ahli (appraisal). Gunasih juga membenarkan tunjangan perumahan bagi DPRD Rembang, kemungkinan paling rendah se-Jawa Tengah. “Misal rumah ketua ukurannya minimal sekian kali sekian, sak perabotan, sak perawatane, sak rumah tanggane itu dihitung semua. PP yang menyebutkan. Jadi bukan hanya dihitung setara sewa rumah kosong, tapi semuanya dihitung,” tandasnya. Meskipun dianggap paling rendah, namun sejumlah warga di Rembang berharap ada evaluasi tunjangan DPRD, di tengah situasi ekonomi sulit dan beban pajak masyarakat yang semakin berat. “Apalagi pimpinan dan anggota DPRD kan sudah punya rumah sendiri-sendiri. Apa nggak bisa berkorban untuk masyarakat, anggaran tunjangan dialihkan buat yang lebih penting. Ibarat kita cari uang Rp 50 ribu per hari saja, susah sekali sekarang,” kata seorang warga, Yusuf. Warga lain, Turmudzi mendesak pemerintah pusat menerbitkan aturan untuk menurunkan tunjangan bagi DPRD provinsi dan kabupaten. “Jangan hanya DPR pusat saja mas,” ujarnya. Menurutnya, gelombang tuntutan pembubaran DPR atau bahkan DPRD muncul, karena tunjangan mereka terlalu berlebihan dan timpang dengan keadaan masyarakat yang masih tinggi angka kemiskinannya. “Belum sebanding dengan kinerja. Kalau pun tidak dihapus, ya diturunkan angkanya. Total tunjangan perumahan DPRD Rembang per bulan saja mendekati hampir Rp 1 Miliar, kali 12 bulan sudah Rp 12 Miliar. Itu baru tunjangan perumahan, belum yang lain. Kalau se-Indonesia, berapa. Situasi berat begini, nggak patut lah. Buat ngasih makan anak yatim dan warga miskin malah luwih cetho mas,” saran Turmudzi. (Musyafa Musa).

Rembang – Ketika DPR RI mulai melakukan evaluasi tunjangan perumahan pasca demo besar-besaran, bagaimana dengan DPRD Rembang yang dinilai oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), kinerjanya kurang memuaskan ? Ketua PMII Kabupaten Rembang, Zubairul Kamal I’tazza menyatakan banyak keluhan, saran dan kritik dari masyarakat yang ditujukan kepada Pemkab Rembang. Padahal seharusnya anggota DPRD lebih peka menyerap aspirasi. Tapi menurutnya, kinerja anggota dewan belum terlihat. “Kami lebih concern pada capaian kinerja DPRD yang seharusnya lebih gencar di up ke media, supaya masyarakat termasuk kami juga meyakini bahwa DPRD kinerjanya selama ini juga ada,” ungkapnya. Khusus tunjangan perumahan DPRD Rembang, pemuda warga Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan ini mengaku tertarik untuk mendiskusikan di internal PMII, setelah DPR RI juga akan mengevaluasi besaran tunjangan. Lalu sebenarnya berapa tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD Rembang ? Ketua DPRD memperoleh Rp 36.494.000 per bulan, Wakil Ketua DPRD Rp 26.703.000, sedangkan anggota DPRD masing-masing Rp 19.377.000 per bulan. Untuk tunjangan transportasi, Ketua DPRD Rp 18.000.000, Wakil Ketua DPRD Rp 15.900.000 dan anggota Rp 14.400.000 per bulan. Kalau dikumpulkan dengan uang representasi dan tunjangan-tunjangan lainnya, total penerimaan bersih setiap bulan Ketua DPRD Rp 69.985.940, Wakil Ketua DPRD Rp 54.407.418 dan anggota DPRD antara Rp 41.868.232 sampai Rp 42.440.812. Komentar Warga Ketua DPRD Rembang, Abdul Rouf mengatakan angka tersebut sudah lama belum naik, bahkan termasuk paling rendah, apabila dibandingkan dengan daerah tetangga. “Sampeyan bisa cek Pati, Blora, Kudus, Jepara, kita paling rendah. Kita nrimo ing pandum dulu lah, apalagi kita mengetahui kondisi keuangan kita terseok-seok,” ujarnya. Saat ditanya apakah perlu dievaluasi, Rouf hanya tertawa. Wakil Ketua DPRD Rembang, Gunasih menyatakan tunjangan perumahan diberikan, karena pemerintah belum mampu menyediakan rumah untuk pimpinan dan anggota DPRD. Hal itu sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP). Besaran tunjangan perumahan ditentukan oleh pihak yang ahli (appraisal). Gunasih juga membenarkan tunjangan perumahan bagi DPRD Rembang, kemungkinan paling rendah se-Jawa Tengah. “Misal rumah ketua ukurannya minimal sekian kali sekian, sak perabotan, sak perawatane, sak rumah tanggane itu dihitung semua. PP yang menyebutkan. Jadi bukan hanya dihitung setara sewa rumah kosong, tapi semuanya dihitung,” tandasnya. Meskipun dianggap paling rendah, namun sejumlah warga di Rembang berharap ada evaluasi tunjangan DPRD, di tengah situasi ekonomi sulit dan beban pajak masyarakat yang semakin berat. “Apalagi pimpinan dan anggota DPRD kan sudah punya rumah sendiri-sendiri. Apa nggak bisa berkorban untuk masyarakat, anggaran tunjangan dialihkan buat yang lebih penting. Ibarat kita cari uang Rp 50 ribu per hari saja, susah sekali sekarang,” kata seorang warga, Yusuf. Warga lain, Turmudzi mendesak pemerintah pusat menerbitkan aturan untuk menurunkan tunjangan bagi DPRD provinsi dan kabupaten. “Jangan hanya DPR pusat saja mas,” ujarnya. Menurutnya, gelombang tuntutan pembubaran DPR atau bahkan DPRD muncul, karena tunjangan mereka terlalu berlebihan dan timpang dengan keadaan masyarakat yang masih tinggi angka kemiskinannya. “Belum sebanding dengan kinerja. Kalau pun tidak dihapus, ya diturunkan angkanya. Total tunjangan perumahan DPRD Rembang per bulan saja mendekati hampir Rp 1 Miliar, kali 12 bulan sudah Rp 12 Miliar. Itu baru tunjangan perumahan, belum yang lain. Kalau se-Indonesia, berapa. Situasi berat begini, nggak patut lah. Buat ngasih makan anak yatim dan warga miskin malah luwih cetho mas,” saran Turmudzi. (Musyafa Musa).

PMII Rembang Pilih Cara Ini Untuk Sampaikan Aspirasi • • #cbfmrembang #rembang24jam #rembangterkini #inforembang #rembangkab

PMII Rembang Pilih Cara Ini Untuk Sampaikan Aspirasi • • #cbfmrembang #rembang24jam #rembangterkini #inforembang #rembangkab

Rembang – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Rembang batal menggelar aksi demo di gedung DPRD Rembang, hari Senin 01 September 2025. Mereka yang berjumlah 5 orang, hanya mengadakan audiensi. Ketua PMII Kabupaten Rembang, Zubairul Kamal I’tazza beralasan langkah itu ditempuh agar situasi tetap aman dan aspirasi bisa tersampaikan kepada para pemangku kebijakan. “Kita mempertimbangkan kejadian anarkis di berbagai daerah, khawatir merembet ke Rembang. Saran-saran para kiai dan tokoh masyarakat, juga menjadi bahan masukan bagi kami,” terang Zubairul. Pihaknya menyampaikan 3 tuntutan di tingkat lokal, yakni meminta penjelasan Bupati Rembang terkait langkah-langkah yang ditempuh sejak pelantikan, mengevaluasi kinerja DPRD Rembang yang kurang memuaskan, serta meminta transparansi pajak daerah, terutama di sektor tambang. “Kami juga mengkritisi banyaknya tambang ilegal yang masih beroperasi,” tuturnya. Mahasiswa STAI Al Hidayat Lasem dari Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan ini menambahkan untuk tuntutan di tingkat nasional, yakni menolak segala bentuk kekerasan aparat yang berujung jatuhnya korban jiwa dan mengusut tindakan brutal aparat. “Kami mendesak massa aksi yang ditangkap untuk dibebaskan dan menghentikan praktik kriminalisasi terhadap gerakan mahasiswa,” imbuh Zubairul. Selain itu, PMII mendesak Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana segera disahkan. Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Rembang, Harno yang menemui perwakilan PMII menyampaikan terima kasih, mahasiswa mau berdialog dengan cara-cara yang baik. “Semua sudah saya jelaskan, semua aspirasinya kita terima. Saya ucapkan terima kasih, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan aman. Terima kasih juga untuk masyarakat Kabupaten Rembang, tidak terprovokasi,” tandasnya. Hingga Senin siang, tidak ada aksi demo maupun pergerakan massa. Baik di DPRD maupun Polres Rembang. Meski sebenarnya aparat gabungan dari TNI/Polri, Satpol PP dan petugas Damkar sudah berjaga-jaga. Bahkan berdiri tenda cukup besar di tengah-tengah halaman antara gedung DPRD dan Kantor Bupati. Sebelumnya, kabar akan ada demo membuat sebagian masyarakat khawatir. Termasuk penjual belanja keliling, mereka banyak yang memilih berhenti berjualan. “Saya sampai bingung cari bahan belanjaan untuk memasak, karena pedagang langganan saya nggak jualan, takut karena infonya mau demo,” ujar Wijayanti, salah satu ibu rumah tangga di Jalan Pemuda Rembang. (Musyafa Musa).

Rembang – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Rembang batal menggelar aksi demo di gedung DPRD Rembang, hari Senin 01 September 2025. Mereka yang berjumlah 5 orang, hanya mengadakan audiensi. Ketua PMII Kabupaten Rembang, Zubairul Kamal I’tazza beralasan langkah itu ditempuh agar situasi tetap aman dan aspirasi bisa tersampaikan kepada para pemangku kebijakan. “Kita mempertimbangkan kejadian anarkis di berbagai daerah, khawatir merembet ke Rembang. Saran-saran para kiai dan tokoh masyarakat, juga menjadi bahan masukan bagi kami,” terang Zubairul. Pihaknya menyampaikan 3 tuntutan di tingkat lokal, yakni meminta penjelasan Bupati Rembang terkait langkah-langkah yang ditempuh sejak pelantikan, mengevaluasi kinerja DPRD Rembang yang kurang memuaskan, serta meminta transparansi pajak daerah, terutama di sektor tambang. “Kami juga mengkritisi banyaknya tambang ilegal yang masih beroperasi,” tuturnya. Mahasiswa STAI Al Hidayat Lasem dari Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan ini menambahkan untuk tuntutan di tingkat nasional, yakni menolak segala bentuk kekerasan aparat yang berujung jatuhnya korban jiwa dan mengusut tindakan brutal aparat. “Kami mendesak massa aksi yang ditangkap untuk dibebaskan dan menghentikan praktik kriminalisasi terhadap gerakan mahasiswa,” imbuh Zubairul. Selain itu, PMII mendesak Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana segera disahkan. Menanggapi tuntutan tersebut, Bupati Rembang, Harno yang menemui perwakilan PMII menyampaikan terima kasih, mahasiswa mau berdialog dengan cara-cara yang baik. “Semua sudah saya jelaskan, semua aspirasinya kita terima. Saya ucapkan terima kasih, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan aman. Terima kasih juga untuk masyarakat Kabupaten Rembang, tidak terprovokasi,” tandasnya. Hingga Senin siang, tidak ada aksi demo maupun pergerakan massa. Baik di DPRD maupun Polres Rembang. Meski sebenarnya aparat gabungan dari TNI/Polri, Satpol PP dan petugas Damkar sudah berjaga-jaga. Bahkan berdiri tenda cukup besar di tengah-tengah halaman antara gedung DPRD dan Kantor Bupati. Sebelumnya, kabar akan ada demo membuat sebagian masyarakat khawatir. Termasuk penjual belanja keliling, mereka banyak yang memilih berhenti berjualan. “Saya sampai bingung cari bahan belanjaan untuk memasak, karena pedagang langganan saya nggak jualan, takut karena infonya mau demo,” ujar Wijayanti, salah satu ibu rumah tangga di Jalan Pemuda Rembang. (Musyafa Musa).

About

Robot

Legal

Privacy Policy