@i__hasn: Yes Youhh 😭🫶🏻#fyp #foryou #03.02

𝐇𝐚𝐬𝐬𝐚𝐧 ♡
𝐇𝐚𝐬𝐬𝐚𝐧 ♡
Open In TikTok:
Region: PK
Wednesday 29 October 2025 11:46:40 GMT
6602
214
7
17

Music

Download

Comments

aliyanoor4433
Aliya khan :
yes im
2025-10-30 02:56:50
0
chowdhuryms21
Chowdhury M :
Alhamdulillah 🖤
2025-10-29 16:44:01
2
mk599551
@Princess M.khan :
😊Still exists
2025-11-25 19:30:38
0
muzzamil165
user1623090590711 :
ess larkiya kaha miltia ha
2025-11-08 08:45:37
0
floweryyy_9078
🌷 :
ALHAMDULILAH... PROUD OF MYSELF 😌❤️🌷
2025-11-05 02:46:57
1
itsss_meeee44
miruu :
2025-10-29 17:56:31
1
alembicnaj
Najiya 🇧🇩 🇬🇧 :
🥹🥹🥹
2025-10-29 14:29:32
1
To see more videos from user @i__hasn, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan ultimatum keras dan dramatis kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Lembaga penarik pajak dan pengawas lalu lintas barang di perbatasan ini diberi waktu hanya satu tahun untuk membenahi total kinerja dan citra publik mereka. Jika gagal, Presiden siap membekukan fungsi kepabeanan DJBC. Ancaman serius ini disampaikan oleh Purabaya (berkaitan dengan Kementerian Keuangan/ekonomi) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/11/2025), mengutip perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan ultimatum keras dan dramatis kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Lembaga penarik pajak dan pengawas lalu lintas barang di perbatasan ini diberi waktu hanya satu tahun untuk membenahi total kinerja dan citra publik mereka. Jika gagal, Presiden siap membekukan fungsi kepabeanan DJBC. Ancaman serius ini disampaikan oleh Purabaya (berkaitan dengan Kementerian Keuangan/ekonomi) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/11/2025), mengutip perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. "Kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan," ujar Purabaya, menegaskan dampak masif dari ultimatum tersebut. Kembali ke Era Survei Swasta Internasional Ultimatum ini bukan sekadar ancaman kosong. Purabaya menjelaskan bahwa Presiden Prabowo siap mengembalikan fungsi pemeriksaan kepabeanan kepada pihak luar, yakni surveyor swasta internasional seperti Société Générale de Surveillance (SGS). Kebijakan ini pernah diterapkan di masa Orde Baru pada tahun 1985, di mana fungsi pemeriksaan impor barang diserahkan kepada surveyor asing untuk mengatasi masalah inefisiensi dan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Bea Cukai saat itu. "Prabowo siap membekukan instansi tersebut dan mengembalikan fungsi pemeriksaan kepabeanan kepada surveyor swasta internasional, layaknya era Orde Baru apabila kinerja dan citra publik mereka tak kunjung membaik," jelasnya. Sorotan tajam terhadap Bea Cukai belakangan ini dipicu oleh rentetan kasus viral yang melibatkan barang kiriman masyarakat, mulai dari penetapan tarif yang dinilai tidak wajar, hingga dugaan pungutan liar. Hal ini menyebabkan penurunan drastis pada tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap institusi tersebut. Waktu hitung mundur telah dimulai. Selama 12 bulan ke depan, seluruh mata akan tertuju pada kinerja DJBC. Jika perbaikan fundamental tidak terjadi, Indonesia mungkin akan menyaksikan perombakan besar-besaran dalam sejarah kepabeanan, yang membawa konsekuensi terhadap nasib belasan ribu pegawainya. #beacukai #kemenkeu #purbayayudhisadewa #infomenarik #inariindonesia

About