@kemhanri: Kinerja satu tahun kepemimpinan Menhan Sjafrie Sjamsoeddin @sjafrie.sjamsoeddin mencerminkan kemajuan nyata dalam pembangunan dan penguatan pertahanan nasional. Dari kebijakan dan reformasi pertahanan, modernisasi serta pembangunan kekuatan melalui strategi Perisai Trisula Nusantara, peningkatan kesejahteraan prajurit, hingga diplomasi dan peran global Indonesia, seluruh langkah strategis dijalankan secara konsisten dan terukur. Hal ini menegaskan komitmen untuk membangun pertahanan yang tangguh, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. 🇮🇩 _______ The one-year performance of Minister of Defence Sjafrie Sjamsoeddin reflects tangible progress in the development and strengthening of Indonesia’s national defence. From policy and defence reform, modernisation and capability building through the Perisai Trisula Nusantara strategy, to improving soldiers’ welfare and advancing Indonesia’s global defence diplomacy, every strategic step has been carried out consistently and with precision. This reaffirms the commitment to building a defence posture that is resilient, adaptive, collaborative, and focused on the people’s welfare. 🇮🇩 #SjafrieSjamsoeddin #MenhanRI #MenhanSjafrie #Kemhan #kemhanri

Kemhan RI

Open In TikTok:

Region: ID

Sunday 02 November 2025 08:48:34 GMT

2399

139

32

120

Music

Download

No Watermark .mp4 (86.76MB) No Watermark(HD) .mp4 (86.76MB) Watermark .mp4 (96.54MB) Music .mp3

Comments

NurAzizahh :

Jarang banget pejabat yang bisa ngegabungin sisi tegas dan humanis dalam satu gaya kepemimpinan 😭

2025-11-02 13:19:08

0

Wahyu Prayasa :

kalo kayak gin bakal maju terus nih kedepan nya

2025-11-02 13:20:48

1

Reva Paujiah :

Gokil ini, satu tahun tpi hasilnya udah keliatan banget di lapangan

2025-11-02 13:13:20

9

Sabrina Mandasar :

Ini bukti kalau pertahanan bisa dikelola dengan visi yang manusiawi juga, gak cuma keras dan formal

2025-11-02 13:10:28

6

Urwal Pemo :

Suka banget liat TNI makin aktif di program nonmiliter, itu bukti adaptif banget sih 😆

2025-11-02 13:20:28

1

nabilazzah :

Semoga aja pace kerjanya tetap kayak gini terus, biar stabilitas pertahanan makin kuat

2025-11-02 13:21:18

2

fionaasrtika :

suka banget sama kepemimpinan beliau 🔥

2025-11-02 13:17:43

3

Clarine Rantung :

Modernisasi pertahanan tuh bukan cuma soal beli alat baru, tapi mindset juga 😌

2025-11-02 13:13:24

7

amiraalya :

tiap gerakan pasti farming aura

2025-11-02 13:21:05

4

anggun kumalasari :

keren terus pakk 🙌

2025-11-02 13:19:38

4

misye :

Kerasa banget bedanya setahun terakhir, pertahanan Indo tuh makin terarah dan gk ribet kayak dulu

2025-11-02 13:15:58

1

haniidwii :

Diplomasi pertahanan juga keren, Indo jdi makin disegani di forum internasional

2025-11-02 13:18:37

3

Tenah wiko :

beliau bukan sembarang beliau 😆

2025-11-02 13:20:10

5

Aldo Senduk :

Pemimpin yg mikirin SDM dulu baru teknologi tuh jarang banget, ini baru visioner 😎

2025-11-02 13:19:57

2

★Syahroni.alp🏅 :

ayahku ALP berpesan tolong perhatikan kembali Ai stanik Mereka sudah berkeliaran Alien cyber banyak tertahan

2025-11-08 18:46:39

0

Rifaldi Dhada16 :

😂

2025-11-28 04:56:44

0

To see more videos from user @kemhanri, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

#garlicknots #tasty #pizzatime #Foodie #foodtiktok #FoodTok

#garlicknots #tasty #pizzatime #Foodie #foodtiktok #FoodTok

Komisi III DPR RI bersama pemerintah melalui Kementerian Hukum mulai membahas Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana yang terdiri atas sembilan pasal. Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menjelaskan bahwa sembilan pasal itu terbagi dalam tiga bab, yakni bab pertama adalah Penyesuaian Pidana dalam Undang-Undang di Luar KUHP, bab kedua adalah Penyesuaian Pidana dalam Peraturan Daerah, dan bab ketiga adalah Perubahan Atas Undang-Undang KUHP. “Mengapa undang-undang ini sangat urgen? Karena merupakan perintah dari Pasal 613 KUHP,” kata Eddy saat rapat panitia kerja dengan Komisi III DPR RI (26/11). Sejumlah hal yang diatur atau disesuaikan melalui RUU tersebut, di antaranya soal agar pidana kurungan disesuaikan atau dikonversi menjadi pidana denda. Menurutnya, denda sudah diatur secara baku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yakni denda Kategori I sampai Kategori VIII. “Kategori I itu maksimumnya Rp1 juta, kemudian Rp10 juta, Rp50 juta, Rp200 (juta), Rp500 (juta), Rp2 miliar, Rp5 miliar, dan Rp50 miliar,” katanya. Jika pidana itu pidana denda tunggal, maka pidana denda tunggal diubah berdasarkan subjek hukum. Kategori denda juga bisa dikenakan didasarkan dengan keuntungan finansial. Selain itu, dia mengatakan ada penghapusan soal pidana minimum khusus, tetapi dikecualikan untuk tindak pidana HAM berat, terorisme, pencucian uang, dan korupsi. Contoh penghapusan pidana minimum khusus, yakni untuk tindak pidana narkotika. Alasannya karena salah satu penyebab penjara menjadi penuh adalah kasus narkotika. Padahal, barang bukti yang disita hanya sedikit. Eddy juga menjelaskan RUU itu juga mengatur mengenai pidana kurungan yang dikonversi menjadi pidana, pidana kumulatif diubah menjadi kumulatif alternatif. Kemudian ada juga penyesuaian pidana terkait undang-undang perikanan hingga Undang-Undang Lalu Lintas. #ruupenyesuaianpidana #hukum #KUHAP #KUHP #law

Komisi III DPR RI bersama pemerintah melalui Kementerian Hukum mulai membahas Rancangan Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana yang terdiri atas sembilan pasal. Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menjelaskan bahwa sembilan pasal itu terbagi dalam tiga bab, yakni bab pertama adalah Penyesuaian Pidana dalam Undang-Undang di Luar KUHP, bab kedua adalah Penyesuaian Pidana dalam Peraturan Daerah, dan bab ketiga adalah Perubahan Atas Undang-Undang KUHP. “Mengapa undang-undang ini sangat urgen? Karena merupakan perintah dari Pasal 613 KUHP,” kata Eddy saat rapat panitia kerja dengan Komisi III DPR RI (26/11). Sejumlah hal yang diatur atau disesuaikan melalui RUU tersebut, di antaranya soal agar pidana kurungan disesuaikan atau dikonversi menjadi pidana denda. Menurutnya, denda sudah diatur secara baku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yakni denda Kategori I sampai Kategori VIII. “Kategori I itu maksimumnya Rp1 juta, kemudian Rp10 juta, Rp50 juta, Rp200 (juta), Rp500 (juta), Rp2 miliar, Rp5 miliar, dan Rp50 miliar,” katanya. Jika pidana itu pidana denda tunggal, maka pidana denda tunggal diubah berdasarkan subjek hukum. Kategori denda juga bisa dikenakan didasarkan dengan keuntungan finansial. Selain itu, dia mengatakan ada penghapusan soal pidana minimum khusus, tetapi dikecualikan untuk tindak pidana HAM berat, terorisme, pencucian uang, dan korupsi. Contoh penghapusan pidana minimum khusus, yakni untuk tindak pidana narkotika. Alasannya karena salah satu penyebab penjara menjadi penuh adalah kasus narkotika. Padahal, barang bukti yang disita hanya sedikit. Eddy juga menjelaskan RUU itu juga mengatur mengenai pidana kurungan yang dikonversi menjadi pidana, pidana kumulatif diubah menjadi kumulatif alternatif. Kemudian ada juga penyesuaian pidana terkait undang-undang perikanan hingga Undang-Undang Lalu Lintas. #ruupenyesuaianpidana #hukum #KUHAP #KUHP #law

Diteken Sekda, Pemkab Lobar Berhentikan 1.632 Honorer Non Database Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) resmi memutus kontrak 1.632 tenaga honorer non-database. Langkah ini tertuang dalam surat resmi yang ditandatangani Sekda Lobar H. Ilham, menindaklanjuti arahan Bupati Lalu Ahmad Zaini. Surat bernomor 800/301/BKD-PSDM/2025 itu diterbitkan 15 September 2025 dan ditujukan ke seluruh kepala OPD. Isinya jelas, tenaga non-ASN yang tidak terdaftar dalam database BKN hasil pendataan 2022 harus diputus kontraknya paling lambat 31 Oktober 2025. “Termasuk juga yang sudah masuk database tapi tidak ikut seleksi PPPK Tahap I dan II,” tulis Sekda dalam surat tersebut. Kepala OPD diminta segera melaporkan pelaksanaan pemutusan kontrak ke BKD-PSDM paling lambat 7 November 2025. Laporan ini akan jadi bahan evaluasi kinerja kepala OPD. Data BKD-PSDM mencatat, ada 5.063 tenaga non-ASN di Lobar. Dari jumlah itu, 3.431 masuk database, sementara 1.632 orang tidak. Audit Inspektorat juga menemukan sekitar 400 orang dalam database tidak memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai PPPK paruh waktu.

Diteken Sekda, Pemkab Lobar Berhentikan 1.632 Honorer Non Database Lombok Barat – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) resmi memutus kontrak 1.632 tenaga honorer non-database. Langkah ini tertuang dalam surat resmi yang ditandatangani Sekda Lobar H. Ilham, menindaklanjuti arahan Bupati Lalu Ahmad Zaini. Surat bernomor 800/301/BKD-PSDM/2025 itu diterbitkan 15 September 2025 dan ditujukan ke seluruh kepala OPD. Isinya jelas, tenaga non-ASN yang tidak terdaftar dalam database BKN hasil pendataan 2022 harus diputus kontraknya paling lambat 31 Oktober 2025. “Termasuk juga yang sudah masuk database tapi tidak ikut seleksi PPPK Tahap I dan II,” tulis Sekda dalam surat tersebut. Kepala OPD diminta segera melaporkan pelaksanaan pemutusan kontrak ke BKD-PSDM paling lambat 7 November 2025. Laporan ini akan jadi bahan evaluasi kinerja kepala OPD. Data BKD-PSDM mencatat, ada 5.063 tenaga non-ASN di Lobar. Dari jumlah itu, 3.431 masuk database, sementara 1.632 orang tidak. Audit Inspektorat juga menemukan sekitar 400 orang dalam database tidak memenuhi syarat untuk diusulkan sebagai PPPK paruh waktu. "Dari hasil audit, sekitar 400 orang tidak bisa diajukan ke BKN karena tidak memenuhi syarat. Sebagian besar berasal dari kalangan tenaga pengajar atau guru," ungkap Inspektur Lombok Barat Suparlan beberapa waktu lalu.

#глобальныерекомендации #elbruso #Biscoitocut #песняпокайфу #песнядлядуши

#глобальныерекомендации #elbruso #Biscoitocut #песняпокайфу #песнядлядуши

#TikTokShopBacktoSchool Morning Acoustic #organizadordecocina #CocinaOrganizada#Raybee Furniture Bakers Rack f

#TikTokShopBacktoSchool Morning Acoustic #organizadordecocina #CocinaOrganizada#Raybee Furniture Bakers Rack f

#مختلفه_عن_الجميع🦋😌👑🤍

#مختلفه_عن_الجميع🦋😌👑🤍

About

Robot

Legal

Privacy Policy