Language
English
عربي
Tiếng Việt
русский
français
español
日本語
한글
Deutsch
हिन्दी
简体中文
繁體中文
Home
How To Use
Language
English
عربي
Tiếng Việt
русский
français
español
日本語
한글
Deutsch
हिन्दी
简体中文
繁體中文
Home
Detail
@alnajar01:
مؤسسة النجار للاقمشه النسائيه
Open In TikTok:
Region: SA
Tuesday 04 November 2025 13:30:07 GMT
9323
759
18
14
Music
Download
No Watermark .mp4 (
26.95MB
)
No Watermark(HD) .mp4 (
34.28MB
)
Watermark .mp4 (
26.96MB
)
Music .mp3
Comments
To see more videos from user @alnajar01, please go to the Tikwm homepage.
Other Videos
#🤭🤭
Tất cả những gì còn lại chỉ là kỷ niệm #phunukhichat #xuhuongtiktok #honnhanvagiadinh #tinhyeu #vananhradio
Tareq And Chandler🥶#mrbeast #jimmydonaldson #karljacobs #christtyson #nolanhansen #tareq #chandler #youtube #presetalightmotion #alightmotion #masukberanda #edit #viral #foryou #4u #fyp
🧾 KRONOLOGIS FAKTA HUKUM 🕓 1. Awal Temuan 📅 Periode: 2024–2025 📍 Lembaga: Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menemukan penggunaan jet pribadi sewaan sebanyak 59 kali perjalanan dinas oleh Ketua dan empat anggota KPU: Total biaya dari APBN mencapai Rp 90 miliar, menggunakan pesawat mewah Embraer Legacy 650. 🧭 2. Alasan & Fakta Persidangan DKPP Para teradu beralasan penggunaan jet pribadi dilakukan untuk monitoring distribusi logistik Pemilu di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, hasil pemeriksaan membantah klaim tersebut: Tidak ada satu pun perjalanan menuju daerah 3T. Beberapa tujuan justru ke Bali dan Kuala Lumpur, yang memiliki penerbangan komersial memadai. Tidak terbukti digunakan untuk distribusi logistik Pemilu. ➡️ DKPP menilai tindakan tersebut melanggar prinsip etika penyelenggara pemilu, yakni integritas, efisiensi, dan akuntabilitas anggaran negara. ⚖️ 3. Putusan DKPP 📅 Sidang DKPP: 21 Oktober 2025 📜 Amar Putusan: "Menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Ketua dan empat anggota KPU RI sejak putusan ini dibacakan," ujar Ketua DKPP Heddy Lugito. Sanksi diberikan karena penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran etik dalam penggunaan fasilitas negara. 💬 4. Tindak Lanjut DPR Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi menegaskan: “APBN harus dipertanggungjawabkan. Fasilitas negara digunakan untuk tugas, bukan untuk kepentingan pribadi.” Komisi II DPR akan memanggil KPU RI untuk menjelaskan pertanggungjawaban penggunaan Rp 90 miliar APBN tersebut. 🧠 Kesimpulan Cerdas Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa penyelenggara negara bukan hanya harus bersih dari korupsi, tetapi juga dari gaya hidup elitis yang menggerus kepercayaan publik. Etika dalam penggunaan uang negara adalah bagian dari integritas demokrasi. ⚖️ Setiap persoalan hukum punya jalan keluarnya. Jangan tunda, konsultasikan langsung kasusmu. 📍 DM @sofiamaniklawyer @edwardsinambelalawyer dan temukan langkah hukummu hari ini! #kpu #dpr #hukum #pengacara @Edward Sinambela Law
Me encantó 😍😍😍#ballet #oncehumanmobile #oncehuman
#paulodybala #kenanyildiz #football #juventus #fyp
About
Robot
Legal
Privacy Policy