@panggung.kritik: UU TNI kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi… dan polemiknya langsung panas lagi. Koalisi Masyarakat Sipil resmi menguji pasal-pasal krusial dalam UU TNI 2025. Mulai dari soal perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif, wewenang TNI dalam Operasi Militer Selain Perang, sampai isu paling sensitif, peradilan militer. LBH Jakarta menyebut, aturan baru ini membuka ruang tumpang tindih kewenangan, mulai dari TNI membantu pemda, menangani pemogokan, hingga mengurusi konflik komunal. Mereka menilai, beberapa tugas itu menyentuh ranah hak konstitusional warga, dan berpotensi menyeret TNI ke ranah yang harusnya dijaga tetap sipil. Tak berhenti di situ. Gugatan juga menyoroti perluasan tugas TNI dalam pertahanan siber, yang dianggap kabur batasannya dan berpotensi mengaburkan prinsip checks and balances. PBHI menegaskan, langkah ini bukan untuk melemahkan TNI, tapi mendorong profesionalisme dan supremasi sipil dalam negara demokratis. Wakil Ketua MK, Saldi Isra memberi waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan, sebelum sidang berikutnya digelar. Akankah UU TNI kembali direvisi? Atau MK menilai semuanya sudah sesuai konstitusi?. Publik menunggu dan perdebatan soal reformasi sektor keamanan kembali memanas.

panggungkritik

Open In TikTok:

Region: ID

Thursday 06 November 2025 08:56:45 GMT