@panggung.kritik: Upaya pemerintah memberi gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, menuai penolakan, termasuk di kalangan aktivis reformasi. Adian Napitupulu, tokoh yang ikut memperjuangkan tumbangnya Soeharto pada 1998, menilai tidak ada keteladanan yang bisa diambil dari Orde Baru. Baginya, tindakan dan kebijakan Soeharto memimpin Indonesia selama 32 tahun dengan cara otoriter tidak layak diberikan gelar pahlawan oleh negara. “Gelar itu kan karena ada hal-hal yang memang menjadi keteladanan, kemudian ada banyak alat ukur ya segala macam. Nah, Soeharto apa ya?” ujar Adian, Rabu (5/11/2025). Bagaimana dengan pembangunan era Soeharto? Ketika pembangunan disebut sebagai alasan pemberian gelar, Adian menolak klaim tersebut. “Kalau gua pikir, siapapun bisa melakukan itu. Tapi kalau misalnya kemudian kita bilang apakah itu luar biasa, gua tidak lihat,” ujarnya. Ia mencontohkan pelanggaran kebebasan pers dan hak petani. Banyak media dibredel, dan Soeharto tidak bisa dikatakan sebagai presiden yang demokratis. Organisasi jurnalis, buruh, dan pemuda dibatasi pada satu wadah tertentu, sementara sistem partai politik hanya dibatasi dua partai ditambah Golongan Karya. “Artinya, kebebasan berorganisasi sebagai syarat demokrasi juga tidak tumbuh tuh di masa Soeharto,” kata Adian. Ia juga menekankan catatan pelanggaran HAM yang luas selama rezim Soeharto, mulai dari peristiwa 1965, Petrus, Tanjung Priok, Talangsari, dan lain-lain. Pelarangan jilbab dan pembatasan kebebasan lain pun menurutnya menjadi bukti bahwa tidak ada dasar kuat untuk menyematkan gelar pahlawan.

panggungkritik

Open In TikTok:

Region: ID

Friday 07 November 2025 07:32:10 GMT