@etitaheyam:

itz lovezoe
itz lovezoe
Open In TikTok:
Region: NG
Saturday 08 November 2025 08:37:20 GMT
8188
748
52
59

Music

Download

Comments

viraldickie7
Viral Dickie :
Hello
2025-11-13 17:52:20
0
swagmaterial1
Chibueze Godfrey :
your nipples are hot
2025-11-09 09:53:06
1
austin.igho
Austin Igho :
I see yr point ☝️
2025-11-22 01:10:46
0
akurich04
AKU RICH :
Black beauty
2025-11-10 00:23:03
0
user1500072854373
user1500072854373 :
hi
2025-11-12 00:04:55
0
isaacmoses359
Isaac walter :
so cute baby
2025-11-09 11:27:22
0
oluwa.loud7
Oluwa Loud :
🌹Cutie
2025-11-09 21:49:03
0
og.billions446
OG billions :
sweet girl 😍😘
2025-11-09 07:54:57
1
richiab839
Richie :
Your message is locked
2025-11-08 09:01:23
1
3wisdom
Emeka :
has been trying to send you direct massage
2025-11-08 08:59:06
0
submarine172
occupation money 🌴🌴 :
follow back
2025-11-09 07:37:21
1
ypree090
pizle :
wow 🔥🔥🔥
2025-11-12 01:25:39
0
prince.dollar82
prince dollar :
you are so cute 🥰🥰🥰
2025-11-08 10:10:09
1
stanleybestman77
STANLEYBESTMAN77 :
romantic
2025-11-09 18:55:35
0
bennwobodo
Bentosky :
follow me
2025-11-09 08:32:06
0
user5200365253028
user5200365253028 :
linda
2025-11-11 03:17:55
0
cicerosoares4920
Cicero Soares4920 :
maravilhosa
2025-11-17 18:16:04
0
swagmaterial1
Chibueze Godfrey :
accept my request
2025-11-09 09:52:52
0
user6531626245281
feargod :
🥰
2025-11-09 07:41:19
1
authority.emeghar
authority emeghara :
🥰🥰🥰
2025-11-08 08:42:37
1
carlos.roberto5856
Carlos Roberto :
🥰
2025-11-19 04:26:08
0
user5135461457293
user5135461457293 :
🤩
2025-11-16 20:45:00
0
user6769380360541
user6769380360541 :
🥰🥰🥰🥰
2025-11-16 11:59:23
0
bravery560
brave heart :
🔥
2025-11-12 01:06:01
0
To see more videos from user @etitaheyam, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Kebijakan mengenai pemberian uang pensiun bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lita Linggayani Gading yang berprofesi sebagai psikolog dan Syamsul Jahidin yang merupakan mahasiswa sekaligus advokat tercatat menjadi Pemohon Perkara Nomor 176/PUU-XXIII/2025.  Keduanya menguji Pasal 1 huruf a, Pasal 1 huruf f, dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (UU 12/1980) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Para Pemohon mendalilkan bahwa frasa “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat” dalam batang tubuh Pasal 1 huruf a UU 12/1980 menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan hukum karena memungkinkan anggota DPR RI yang hanya menjabat lima tahun untuk memperoleh pensiun seumur hidup dan bahkan dapat diwariskan. Berdasarkan data yang disampaikan, total manfaat pensiun yang diterima oleh anggota DPR RI mencapai Rp226,015 miliar, yang seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Syamsul juga menilai dan beranggapan karena pemberlakuan norma di dalam pasal a quo Pasal 1 Huruf A, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 UU 12/1980 menciptakan fenomena banyaknya artis menjadi Anggota DPR. Padahal aktualnya tidak dapat bekerja secara maksimal karena tidak memiliki kemampuan, pengetahuan, dan kompetensi, semisal Ahmad Dhani, Mulan Jameela, dan lainnya. “Raden Wulansari (Mulan Jameela) tidak memiliki skill, knowledge, dan kompetensi sebagai Anggota DPR RI komisi VII yang membidangi Komisi VII yang membidangi energi, riset, mineral, teknologi dan lingkungan hidup. Karena tidak memiliki pengalaman dan pendidikan yang memadai dan/atau minim, karena PEMOHON I mengetahui Raden Wulansari (Mulan Jameela) hanya memiliki pengalaman sebagai ‘Penyanyi’ dan tidak memiliki pengalaman serta sangkut paut dengan mineral, teknologi dan lingkungan hidup, hal tersebut bertentangan dengan tugas sebagai wakil rakyat dan atau Anggota DPR,” urai Syamsul. #ahmaddhani #mulanjameela #dprri #mahkamahkonstitusi #law
Kebijakan mengenai pemberian uang pensiun bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Lita Linggayani Gading yang berprofesi sebagai psikolog dan Syamsul Jahidin yang merupakan mahasiswa sekaligus advokat tercatat menjadi Pemohon Perkara Nomor 176/PUU-XXIII/2025. Keduanya menguji Pasal 1 huruf a, Pasal 1 huruf f, dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (UU 12/1980) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Para Pemohon mendalilkan bahwa frasa “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat” dalam batang tubuh Pasal 1 huruf a UU 12/1980 menciptakan ketimpangan dan ketidakadilan hukum karena memungkinkan anggota DPR RI yang hanya menjabat lima tahun untuk memperoleh pensiun seumur hidup dan bahkan dapat diwariskan. Berdasarkan data yang disampaikan, total manfaat pensiun yang diterima oleh anggota DPR RI mencapai Rp226,015 miliar, yang seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Syamsul juga menilai dan beranggapan karena pemberlakuan norma di dalam pasal a quo Pasal 1 Huruf A, Pasal 1 Huruf F, Pasal 12 Ayat 1 UU 12/1980 menciptakan fenomena banyaknya artis menjadi Anggota DPR. Padahal aktualnya tidak dapat bekerja secara maksimal karena tidak memiliki kemampuan, pengetahuan, dan kompetensi, semisal Ahmad Dhani, Mulan Jameela, dan lainnya. “Raden Wulansari (Mulan Jameela) tidak memiliki skill, knowledge, dan kompetensi sebagai Anggota DPR RI komisi VII yang membidangi Komisi VII yang membidangi energi, riset, mineral, teknologi dan lingkungan hidup. Karena tidak memiliki pengalaman dan pendidikan yang memadai dan/atau minim, karena PEMOHON I mengetahui Raden Wulansari (Mulan Jameela) hanya memiliki pengalaman sebagai ‘Penyanyi’ dan tidak memiliki pengalaman serta sangkut paut dengan mineral, teknologi dan lingkungan hidup, hal tersebut bertentangan dengan tugas sebagai wakil rakyat dan atau Anggota DPR,” urai Syamsul. #ahmaddhani #mulanjameela #dprri #mahkamahkonstitusi #law

About