TA Gubri Tata Maulana Sebut Banyak Kejanggalan dalam OTT KPK terhadap Abdul Wahid PEKANBARU — Tenaga Ahli Gubernur Riau, Tata Maulana, akhirnya angkat bicara terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Provinsi Riau. Tata diketahui sempat diamankan bersama sembilan orang lainnya, termasuk Gubernur Riau Abdul Wahid, pada Senin (2/11/2025). Setelah menjalani pemeriksaan intensif selama dua hari, ia dibebaskan pada Rabu (4/11/2025) dini hari pukul 03.00 WIB. Dalam keterangannya, Tata mengaku menemukan banyak kejanggalan selama proses penangkapan tersebut. Salah satunya, kata dia, adalah keterkaitan langsung OTT di Dinas PUPR dengan Gubernur Abdul Wahid, yang menurutnya tidak sesuai dengan fakta kejadian. “Sekitar pukul 13.00 WIB, Pak Gubernur sedang menerima tamu — Bupati Siak, Kapolda, dan kemudian Wakil Gubernur Riau SF Heriyanto. Jadi jelas beliau sedang berada di kantor gubernur, bukan di Dinas PUPR,” ujar Tata. Menurutnya, sekitar pukul 15.00 WIB, ia menerima kabar dari pengawal pribadi Gubernur bahwa ada pihak yang datang ke kantor PUPR menyita ponsel petugas Satpol PP serta menanyakan namanya. Belakangan diketahui bahwa pihak tersebut adalah tim KPK. “Saya baru tahu kalau itu tim KPK. Saat itu saya belum melapor ke Pak Gubernur karena beliau masih menerima tamu,” jelas Tata. Setelah tamu-tamu tersebut pulang, Gubernur mengajaknya keluar untuk ngopi sekitar pukul 16.00 WIB. Di perjalanan, Tata baru mengetahui adanya berita OTT di kantor PUPR yang terjadi sebelumnya. “Begitu tiba di kafe di Jalan Paus, saya menyampaikan kepada beliau bahwa ada berita OTT. Tak lama setelah itu, sekitar pukul 17.00 WIB, tiba-tiba tim KPK datang dan langsung menyita ponsel Pak Gubernur,” lanjutnya. Tata menuturkan, ponsel Gubernur kemudian dipaksa dibuka dan disalin datanya di tempat. Saat itu, petugas KPK menyebutkan bahwa mereka telah menemukan uang di kantor PUPR. “Saya sempat bertanya apa kaitannya dengan Gubernur, tapi petugas hanya meminta agar kami kooperatif,” ujarnya. Tata mengatakan, dirinya juga ditetapkan sebagai target pemeriksaan tanpa alasan yang jelas. Ia mengaku tidak memiliki hubungan dengan pihak Dinas PUPR. “Saya heran karena saya tidak pernah berurusan dengan Dinas PUPR. Tapi di BAP saya ditanya seolah tahu soal permintaan lima persen, penyerahan uang, dan pertemuan dengan Kadis serta UPT. Semua saya bantah,” tegasnya. Menurut Tata, penetapan tersangka terhadap Gubernur Abdul Wahid sangat tidak berdasar karena hanya mengandalkan pengakuan sepihak dari pegawai Dinas PUPR. “Bagaimana mungkin pengakuan sepihak bisa langsung menjerat Gubernur? Seharusnya dikonfirmasi melalui bukti elektronik, dokumen, atau rekaman. Selama pemeriksaan, tidak ada satu pun bukti seperti itu diperlihatkan,” katanya. Ia juga menyoroti pernyataan yang disebut berasal dari Gubernur, yakni “matahari hanya satu,” yang ditafsirkan sebagai ancaman oleh pihak lain. Tata menilai hal itu seharusnya diverifikasi melalui rekaman atau video agar tidak menjadi tuduhan sepihak. Tata menambahkan, sejumlah kejanggalan lain juga terlihat dalam proses penyitaan dan pemberitaan. “Saya melihat berita tentang OTT Gubernur naik serentak di media nasional dan lokal, seolah sudah disiapkan sebelumnya. Bahkan rumah dinas dan kediaman Gubernur di Jakarta ikut digeledah, padahal kejadian OTT terjadi di Pekanbaru,” ujarnya. Ia berharap, proses hukum terhadap Gubernur Abdul Wahid dilakukan secara adil dan transparan. “Masyarakat tentu bisa menilai kejanggalan yang ada. Saya hanya berharap ada keadilan bagi Pak Gubernur,” tutup Tata. Tata juga meluruskan pemberitaan yang menyebut dirinya menyerahkan diri ke KPK. “Itu tidak benar. Saya bukan menyerahkan diri. Saya hanya tertinggal dari rombongan yang diberangkatkan pagi, sehingga baru tiba di KPK sekitar pukul 14.30 karena pemeriksaan saya di Mako Brimob belum selesai,” pungkasnya. #viral - @vocindonesia