@iian.peerez: Eres testigo #parati

👾👾👾
👾👾👾
Open In TikTok:
Region: ES
Sunday 09 November 2025 20:34:28 GMT
433
17
2
0

Music

Download

Comments

nadiaavelasco_
nadiaa🤍 :
miprimo😍😍😍
2025-11-09 21:11:00
2
moreno.7701
Raúl 💎 :
💙💙💙
2025-11-09 20:56:59
1
To see more videos from user @iian.peerez, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Ancaman moratorium program makan bergizi gratis (MBG) dapat mengganggu rantai pasok pangan dan memperlambat pemulihan ekonomi nasional. Program yang selama ini menopang permintaan pangan seperti daging ayam dan beras itu berpotensi terhenti jika kebijakan penundaan benar-benar diterapkan. Pelaku usaha di sektor pangan, petani, peternak, dan pengelola dapur MBG akan terdampak langsung. Investasi yang sudah berjalan maupun sedang disiapkan terancam berhenti, bahkan berpotensi menambah angka pengangguran akibat rantai pasok yang terputus. Program MBG sebelumnya menjadi salah satu motor penggerak konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah daerah. Data per 1 Oktober 2025 mencatat realisasi anggaran MBG baru mencapai Rp21 triliun dari total Rp71 triliun, atau sekitar 29,6%. Kementerian Keuangan menilai rendahnya serapan anggaran menunjukkan lemahnya pelaksanaan teknis di lapangan. Menteri Keuangan Purbaya menyebut dana yang mengendap sebaiknya dialihkan untuk kegiatan produktif lain agar memberikan manfaat ekonomi yang nyata. Namun, di sisi lain, ancaman moratorium akan memicu persoalan baru. Kebijakan itu itu bisa menghentikan dampak positif MBG yang mulai dirasakan masyarakat. Program ini terbukti meningkatkan permintaan di sektor pangan dan memberi multiplier effect terhadap pelaku usaha kecil di daerah. Karena itu, penghentian program tanpa solusi alternatif akan mengganggu roda ekonomi yang sedang bergerak. Pemerintah perlu menjaga keberlanjutan program dengan memastikan pengawasan ketat. Terutama terkait isu keamanan pangan dan distribusi yang sempat disorot akibat kasus keracunan massal. Jika pemerintah menunda program tanpa menyiapkan kebijakan pengganti, maka daya beli masyarakat berisiko menurun. Belanja konsumsi yang menjadi penopang utama ekonomi nasional dapat melemah, memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu menyeimbangkan percepatan realisasi anggaran MBG dengan perbaikan manajemen dan kontrol mutu di lapangan. Tanpa langkah korektif yang tepat, moratorium MBG bisa menimbulkan efek domino yang mengancam stabilitas rantai pasok dan momentum pemulihan ekonomi nasional. . . . Video: Ilustrasi/Banjarmasin Post #MoratoriumMBG #RantaiPasokTerganggu #PemulihanEkonomi #KebijakanPangan #SerapanAnggaran
Ancaman moratorium program makan bergizi gratis (MBG) dapat mengganggu rantai pasok pangan dan memperlambat pemulihan ekonomi nasional. Program yang selama ini menopang permintaan pangan seperti daging ayam dan beras itu berpotensi terhenti jika kebijakan penundaan benar-benar diterapkan. Pelaku usaha di sektor pangan, petani, peternak, dan pengelola dapur MBG akan terdampak langsung. Investasi yang sudah berjalan maupun sedang disiapkan terancam berhenti, bahkan berpotensi menambah angka pengangguran akibat rantai pasok yang terputus. Program MBG sebelumnya menjadi salah satu motor penggerak konsumsi masyarakat dan belanja pemerintah daerah. Data per 1 Oktober 2025 mencatat realisasi anggaran MBG baru mencapai Rp21 triliun dari total Rp71 triliun, atau sekitar 29,6%. Kementerian Keuangan menilai rendahnya serapan anggaran menunjukkan lemahnya pelaksanaan teknis di lapangan. Menteri Keuangan Purbaya menyebut dana yang mengendap sebaiknya dialihkan untuk kegiatan produktif lain agar memberikan manfaat ekonomi yang nyata. Namun, di sisi lain, ancaman moratorium akan memicu persoalan baru. Kebijakan itu itu bisa menghentikan dampak positif MBG yang mulai dirasakan masyarakat. Program ini terbukti meningkatkan permintaan di sektor pangan dan memberi multiplier effect terhadap pelaku usaha kecil di daerah. Karena itu, penghentian program tanpa solusi alternatif akan mengganggu roda ekonomi yang sedang bergerak. Pemerintah perlu menjaga keberlanjutan program dengan memastikan pengawasan ketat. Terutama terkait isu keamanan pangan dan distribusi yang sempat disorot akibat kasus keracunan massal. Jika pemerintah menunda program tanpa menyiapkan kebijakan pengganti, maka daya beli masyarakat berisiko menurun. Belanja konsumsi yang menjadi penopang utama ekonomi nasional dapat melemah, memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu menyeimbangkan percepatan realisasi anggaran MBG dengan perbaikan manajemen dan kontrol mutu di lapangan. Tanpa langkah korektif yang tepat, moratorium MBG bisa menimbulkan efek domino yang mengancam stabilitas rantai pasok dan momentum pemulihan ekonomi nasional. . . . Video: Ilustrasi/Banjarmasin Post #MoratoriumMBG #RantaiPasokTerganggu #PemulihanEkonomi #KebijakanPangan #SerapanAnggaran

About