@kanalsa.id: Sejumlah aktivis menilai pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto melenceng dari semangat dan mandat reformasi. “Kami mengecam keras keputusan tersebut,” ujar aktivis dari LBH Jakarta Fadhil Alfathan saat dihubungi, Minggu (9/11/2025). Fadhil menegaskan bahwa mandat dan tuntutan reformasi, yaitu menyelesaikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang dilakukan oleh Soeharto. “Kami mengecam keras keputusan tersebut. Pemberian gelar pahlawan ini adalah bukti konkret bahwa rezim yang dipimpin Prabowo Subianto saat ini telah melenceng jauh dari mandat dan tuntutan reformasi, yang mengharuskan adanya penyelesaian dugaan pelanggaran berat HAM, korupsi, dan penyelewengan kekuasaan yang dilakukan Soeharto dan kroninya,” ujar Fadhil. Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menilai, pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto merupakan skandal politik yang menabrak sejumlah aturan yang ada. “Keputusan itu jelas merupakan skandal politik. Pertama, menabrak batas-batas yuridis khususnya TAP MPR No. XI/MPR/1998. TAP MPR produk reformasi itu sekarang menjadi sampah,” kata Usman saat dihubungi Minggu. Usman menilai, pemberian gelar pahlawan ini seakan menormalisasi seluruh kekerasan dan pelanggaran HAM yang terjadi di era Soeharto. 📰kompas.com #kanalsa #pelanggaranham #tragedi1998 #soeharto

kanalsa.id

Open In TikTok:

Region: ID

Tuesday 11 November 2025 03:27:11 GMT