@officialtirtoid: Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyebut kehadiran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola oleh Polri menimbulkan persoalan di lapangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia menyebut, keberadaan SPPG dari unsur kepolisian itu kerap menyingkirkan SPPG masyarakat yang lebih dulu bekerja sama dengan sekolah. “Untuk mendapatkan penerima manfaat, banyak Kapolri (baca: polisi) yang gerilya ke sekolah-sekolah, jadi ini benturan dengan SPPG yang sudah dikelola oleh masyarakat. Jadi, SPPG yang sudah kerja sama dengan sekolah, ini disuruh pindah oleh polisi,” ujar Yahya dalam rapat dengar pendapat dengan Badan Gizi Nasional, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2025). Berdasarkan laporan yang diterimanya, Yahya menyebut kasus ini terjadi di Grobogan, Jawa Tengah dan Brebes, Jawa Tengah. Dikonfirmasi terpisah, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan bahwa hal itu memang kerap terjadi di sejumlah SPPG. Hal ini pula, katanya, menjadi alasan petunjuk teknis (juknis) MBG edisi ketiga dirilis. “Gini, itu kan tidak terjadi di situ [saja], tempat lain juga demikian. Makanya BGN mengeluarkan juknis edisi tiga supaya tidak rebutan penerima manfaat,” kata Dadan. Penulis: Rahma Dwi Editor: Muhammad Fadli Rizal #TirtoDaily #makanbergizigratis

TirtoID

Open In TikTok:

Region: ID

Wednesday 12 November 2025 12:42:31 GMT