Tekanan internasional terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mencapai titik kritis dan memasuki babak baru yang sangat serius. Menyusul dikeluarkannya surat perintah penangkapan dari Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), kini sedikitnya delapan negara secara tegas menyatakan kesiapan mereka untuk menahan pemimpin otoritas Israel tersebut apabila ia memasuki wilayah yurisdiksi mereka. Langkah hukum ini semakin mempersempit ruang gerak Netanyahu di panggung global. Menurut laporan dari Al Jazeera, delapan negara yang secara terang-terangan menyatakan komitmennya untuk mengeksekusi surat perintah penangkapan ini adalah: Turki, Slovenia, Lithuania, Norwegia, Swiss, Irlandia, Italia, dan Kanada. Kesediaan negara-negara ini didasarkan pada tuduhan serius, termasuk genosida dan kejahatan perang yang diduga dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina di Jalur Gaza. Sikap tegas dari delapan negara ini menandai pergeseran signifikan dalam sikap global, bergerak dari sekadar kecaman politik menuju tindakan hukum yang nyata. Pangkal dari ancaman penangkapan ini adalah keputusan krusial yang dikeluarkan ICC. Pada November tahun lalu, ICC resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant atas tuduhan melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Di luar lingkup ICC, langkah konkret yang lebih awal telah diambil oleh Turki. Kantor Kejaksaan Istanbul bahkan telah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk 37 tersangka yang diduga terlibat dalam aksi genosida di Gaza. Daftar tersangka itu mencakup Netanyahu, Menteri Luar Negeri Israel Yisrael Katz, dan Kepala Staf Umum Eyal Zamir. Konsekuensinya sangat jelas: otoritas Turki menegaskan bahwa seluruh tersangka tersebut dilarang keras memasuki wilayah, bahkan melintasi ruang udara Turki. Pelarangan ini menjadi simbol penolakan keras Turki terhadap agresi Israel dan memperkuat posisi mereka dalam upaya penegakan keadilan global. - @siregar_story15