@tribunsolocom: Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar buka suara soal kritik dan pro-kontra penetapan gelar pahlawan Presiden ke-2 RI Soeharto yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Zaki, terlepas dari berbagai kekurangannya, Soeharto punya kontribusi besar terhadap pembangunan Indonesia. “Terlepas dari segala macam kekurangan pak Harto itu, tapi dari seluruh aspek memang layak diberikan gelar pahlawan nasional,” ucapnya di kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (15/11/2025). Soeharto Penuhi Syarat Jadi Pahlawan Eks Bupati Tangerang ini pun menyinggung pernyataan Mahfud MD terkait kontroversi penetapan Soeharto menjadi pahlawan nasional. Dalam pernyataannya, Mahfud MD menyebut bahwa secara hukum atau aturan, Soeharto memenuhi syarat mendapat gelar pahlawan dari pemerintah. “Kemarin juga pak Mahfud MD kuga juga sudah memberikan statement juga,” tuturnya. Sebut Indonesia Macan Asia di Era Soeharto Zaki menambahkan, Indonesia di bawah kepemimpinan Soeharto meraih banyak capaian penting yang membuat negara ini dihormati bahkan disebut Macan Asia. Menurutnya, fakta tersebut menjadi salah satu alasan mengapa kader Golkar menyambut baik keputusan pemerintah menetapkan Soeharto menjadi pahlawan nasional. “Selama di bawah kepemimpinan pak Harto itu, kita bisa banyak mencapai capaian-capaian yang sangat luar biasa, bahwa negara kita menjadi salah satu negara yang disegani di wilayah Asia pada waktu itu,” kata Zaki. Untuk itu, Zaki meminta masyarakat tak melulu melihat Soeharto dari segi kekurangannya saja. “Mari kita sama-sama, bukan saja melihat kekurangannya. Tapi, bagaimana manfaatnya pak Harto kepada negara Republik Indonesia ini,” tuturnya. Kontroversi Soeharto Pahlawan Nasional Penetapan Presiden ke-2 RI Soeharto menuai kontroversi, timbul pro-kontra di tengah masyarakat menanggapi keputusan pemerintah tersebut. Polemik ini mencuat lantaran selama masa Orde Baru, sosok Soeharto tak bisa lepas dari berbagai kontroversi, terutama terkait pelanggaran HAM berat. Mengutip dari Kompas.com, ada beberapa pelanggaran HAM berat yang terjadi di era Soeharto: Penembakan misterius (Petrus) pada kurun waktu 1981-1985: Sekitar 5.000 orang meninggal dunia. Korban jiwa berjatuhan di Bandung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

TribunSolo.com

Open In TikTok:

Region: ID

Saturday 15 November 2025 07:59:02 GMT