@user67676767672010: @Starbucks #fyp #viral #starbucks #christmas #drink

67
67
Open In TikTok:
Region: US
Saturday 15 November 2025 16:58:10 GMT
46
4
0
0

Music

Download

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @user67676767672010, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

#Perkara Tindak Pidana Korupsi yg Ditangani KPK (2004-11 Agustus 2025) @Data dari KPK menunjukan; _Ada 1.878 kasus korupsi berdasarkan jabatan/profesi. _Ada 1.709 kasus berdasarkan jenis perkara.  _Jenis korupsi terbanyak adlh gratifikasi & penyuapan (1.068 kasus).  @Pegawai swasta adlh profesi yg paling bnyk korupsinya (485 kasus). @Instansi pemerintah kab/kota tercatat kasus korupsi terbanyak scara keseluruhan. Gratifikasi & penyuapan jadi yg terbanyak: 1.068 kasus.
#Perkara Tindak Pidana Korupsi yg Ditangani KPK (2004-11 Agustus 2025) @Data dari KPK menunjukan; _Ada 1.878 kasus korupsi berdasarkan jabatan/profesi. _Ada 1.709 kasus berdasarkan jenis perkara. _Jenis korupsi terbanyak adlh gratifikasi & penyuapan (1.068 kasus). @Pegawai swasta adlh profesi yg paling bnyk korupsinya (485 kasus). @Instansi pemerintah kab/kota tercatat kasus korupsi terbanyak scara keseluruhan. Gratifikasi & penyuapan jadi yg terbanyak: 1.068 kasus. "Tdk ada negara lain yg mnangkap & penjarakan pejabatnya sebanyak Indonesia." @Sejak 2004 - 2022: •Ada 344 anggota DPR/DPRD yg dipenjara krn korupsi, termasuk ketua DPR/ketua DPRD. •Ada 38 menteri & kepala lembaga yg ditangkap & dipenjara krn korupsi. •Ada 24 gubernur, •Ada 162 bupati/wali kota yg dipenjara krn korupsi. •Ada 31 hakim, termasuk hakim konstitusi. •Ada 8 komisioner(komisioner KPU, KPPU & KY) yg dipenjara krn korupsi. •Ada 415 individu swasta, •Ada 363 birokrat yg di bui krn korupsi. #Berdasarkan jenis perkara (hingga 11 Agust 2025) ~Gratifikasi & penyuapan: 1.068 kasus (62,49%) ~Pengadaan barang/ jasa: 428 kasus (25,04%) ~Pencucian uang (TPPU): 64 kasus (3,74%) ~Penyalahgunaan anggaran: 57 kasus (3,34%) ~Pungutan liar pemerasan: 50 kasus (2,93%) ~Perizinan: 28 kasus (1,64%) ~Merintangi proses hukum: 14 kasus (0,82%). #Data berdasarkan jabatan/profesi pelaku (hingga triwulan II 2025) ~Swasta: 485 kasus ~Eselon I–IV (PNS/ASN): 443 kasus ~Anggota DPR/DPRD: 364 kasus ~Wali Kota/Bupati Wakilnya: 171 kasus ~Kepala Lembaga/Kementerian: 41 kasus ~Hakim: 31 kasus ~Gubernur: 30 kasus. #Data berdasarkan instansi (hingga 11 September 2024) ~Pemerintah Kab/Kota: 624 kasus ~Kementerian/Lembaga: 513 kasus ~Pemerintah Provinsi: 210 kasus ~BUMN/BUMD: 169 kasus ~DPR RI: 85 kasus ~Komisi: 28 kasus

About