@hatanako1: Arifah Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), menyatakan keprihatinan atas putusan hukuman 10 bulan penjara bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam kasus penganiayaan terhadap siswa SMP. Menteri menekankan bahwa kasus pelanggaran hukum pidana umum oleh prajurit TNI semestinya disidangkan di peradilan umum, bukan di peradilan militer. Menurut Arifah Fauzi, mekanisme proses hukum dan lokasi pengadilan berperan penting dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan bagi korban. Sorotan utama: 1. Kasus melibatkan oknum anggota TNI yang menganiaya siswa SMP berinisial MHS (15 tahun) di Medan hingga korban dites kondisi kritis. 2. Hukuman yang dijatuhkan adalah 10 bulan penjara oleh pengadilan militer, dinilai terlalu ringan oleh berbagai pihak. 3. Unjuk penegasan bahwa sesuai Undang‑Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, jika anggota TNI melakukan pelanggaran pidana umum, maka seharusnya proses hukumnya dilakukan di peradilan umum. BRAVO TNI PENGUASA NEGARA #TNI #Bravo #PeradilanUmum #PPPA #KekerasanAnak #Militer #Fyp #Viral

hatanako1

Open In TikTok:

Region: ID

Sunday 16 November 2025 11:51:30 GMT