@soloaja.co: Cegah Jumenengan Purboyo, Maha Menteri Keraton Surakarta Kirim Surat Imbauan Resmi: "Hormati Masa Berkabung 40 Hari" SOLO – Konflik suksesi di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat terus bergulir. Menyikapi rencana jumenengan (penobatan Raja) KGPAA Hamangkunegoro (GPH Purboyo) sebagai SISKS Paku Buwono XIV pada 15 November 2025, Maha Menteri KG Panembahan Agung Tedjowulan mengirimkan Surat Imbauan Menahan Diri kepada Pengageng Parentah Karaton Surakarta Hadiningrat, KGPH Adipati Dipokusumo. Surat bernomor 16/MM/KKSH/11-2025 tertanggal 14 November 2025 ini mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan segala kegiatan penobatan yang tergesa-gesa. Maha Menteri Tedjowulan menegaskan bahwa Keraton masih dalam masa berkabung 40 hari menyusul wafatnya SISKS Paku Buwono XIII. Kegiatan adat Keraton, termasuk jumenengan, tidak seharusnya dilakukan selama masa berkabung. "Kami mengingatkan agar yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait untuk menahan diri. Kita masih dalam masa berkabung 40 hari atas Suruddalem/wafatnya SISKS Paku Buwono XIII dan fokus mendoakan Sawarga," tulis Tedjowulan dalam surat tersebut. Surat imbauan ini ditembuskan kepada Walikota Surakarta, Dandim 0735/Surakarta, Kapolres Surakarta, Ketua DPRD Kota Surakarta, Kepala Kejaksaan Negeri Surakarta, serta kerabat inti Keraton seperti Paranpara KGPH Hadiprabowo dan Pengageng Parentah Keputren GKR Alit. Kangjeng Pakoenegoro, juru bicara Maha Menteri, menjelaskan bahwa imbauan ini memiliki dasar hukum kuat, yakni Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 430-9233 tahun 2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton. Surat Kemendagri tersebut menempatkan Maha Menteri sebagai pelaksana fungsi ad interim Paku Buwono XIII hingga penobatan raja berikutnya. Kewenangan ini juga diperkuat oleh Surat Menteri Kebudayaan nomor 10596/ML.L/KB.10.03/2025 mengenai Pengelolaan Keraton Surakarta Hadiningrat. Pakoenegoro juga mengklarifikasi posisi Maha Menteri terkait insiden Rembug Keluarga pada 13 November 2025 yang diselenggarakan oleh Ketua Lembaga Dewan Adat (LDA), GKR Wandansari. Rapat tersebut berujung pada pengukuhan KGPH Hangabehi sebagai KHPAA Amangkunagara Sudibya Raja Putra Narendra Mataram Kaping VII, dan disusul pengukuhan sebagai PB XIV. "Kami jelaskan posisi Maha Menteri dalam kejadian itu, yaitu tidak tahu-menahu dan diminta langsung untuk menyaksikan (pengukuhan) Kami jelaskan posisi Maha Menteri dalam kejadian itu, yaitu tidak tahu-menahu dan diminta langsung untuk menyaksikan," pungkas Kangjeng Pakoenegoro, menegaskan bahwa Tedjowulan hanya memberikan restu karena diminta secara mendadak dan di hadapan banyak orang. Melalui langkah ini, Tedjowulan berupaya memastikan semua pihak kembali pada tatanan adat Keraton dan mematuhi amanah pemerintah terkait pengelolaan Keraton di masa transisi suksesi. #kratonsolo #pakubuwonoxiv #kasunanansurakarta #rajasolo #jumenengansurakarta

SOLO 🅰️JA

Open In TikTok:

Region: ID

Monday 17 November 2025 04:03:33 GMT