@pemkab_tapanuli_tengah: Bupati Tapteng Masinton Pasaribu menegaskan: seluruh perusahaan kelapa sawit WAJIB melaksanakan skema plasma 20% paling lambat tahun 2026. Tidak ada lagi alasan dan tidak ada lagi kompromi. Negara sudah memberi mandat, dan Tapteng harus memastikan rakyat menerima haknya. Fakta hari ini, puluhan ribu hektar dikuasai segelintir perusahaan, sementara manfaatnya tidak dirasakan masyarakat. Grafik kemiskinan Tapteng masih tertinggi di daratan Sumatera. Karena itu, plasma 20% adalah kewajiban, bukan pilihan. Jika tidak dipenuhi, IUP bahkan HGU bisa dicabut. Pemkab Tapteng memulai penataan total sektor sawit: • Wajib plasma 20% sesuai UU • Wajib IUP-B dan STDB • Wajib ISPO untuk keberlanjutan • Stop pembukaan sawit di kawasan hutan • Arahkan masyarakat menanam tanaman produktif bernilai ekonomi tinggi Tapteng harus naik kelas. Sawit harus memberi kesejahteraan bagi masyarakat, bukan hanya pada perusahaan. Pemerintah hadir memastikan keadilan itu berjalan. @Masinton Pasaribu @H. Mahmud Efendi Lubis #TaptengNaikKelas #AdilUntukSemua
