@.virginiabonollo: lasagna con zucca, porcini, gorgonzola e noci 🧡🧸 #pumpkinseason #lasagna #autumn #zucca #pumpkinrecipe

virgi

Open In TikTok:

Region: IT

Tuesday 18 November 2025 16:24:23 GMT

145517

2249

9

575

Music

Download

No Watermark .mp4 (5.7MB) No Watermark(HD) .mp4 (5.7MB) Watermark .mp4 (0MB) Music .mp3

Comments

Martina :

Secondo te meglio la pasta fresca o secca?

2025-11-19 19:12:36

1

Eleonora :

Come si fa la cremina di zucca?

2025-11-19 14:04:52

1

pclsilviafit :

Bbbbono

2025-11-19 09:02:38

3

airamaria :

Soooooooo gooood

2025-11-18 19:00:01

1

To see more videos from user @.virginiabonollo, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Rakyat harus bisa pecat anggota DPR yang gak becus kerja. Gugatan 4 mahasiswa ini menjadi ujian bagi MK atas putusannya nanti

Rakyat harus bisa pecat anggota DPR yang gak becus kerja. Gugatan 4 mahasiswa ini menjadi ujian bagi MK atas putusannya nanti

rasanya semua masalah yg ada di hati selesai😌 #sholattahajud #tahajud #sepertigamalam #fyp

rasanya semua masalah yg ada di hati selesai😌 #sholattahajud #tahajud #sepertigamalam #fyp

MEDAN — Dugaan korupsi pada proyek pembangunan Underpass HM Yamin, Kecamatan Medan Timur, akhirnya terkuak setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara merampungkan audit. Proyek multiyears tahun 2023 senilai Rp170 miliar yang dikerjakan Dinas SDABMBK Kota Medan era Topan Ginting itu ditemukan bermasalah hingga memunculkan potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Gibson Panjaitan, tidak menampik adanya temuan kekurangan volume serta ketidaksesuaian spesifikasi material dalam pengerjaan. Menindaklanjuti temuan tersebut, Pemko Medan telah menahan dana pembayaran kontraktor sebesar Rp17 miliar lebih. “Pemko masih tahan uang kontraktornya Rp17 miliar lebih. Sebagian TGR sudah dibayar, sisanya akan dipotong dari tagihan mereka bulan ini sesuai audit BPK,” ujar Gibson, Kamis (20/11/2025). Ketika ditanya wartawan apakah kontraktor lama masih dipercayakan menangani perbaikan, Gibson menegaskan bahwa ketidaksesuaian pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia. “Ketidaksesuaian dibebankan sebagai TGR yang harus dibayarkan penyedia. Sebagian sudah dibayar, sisanya dipotong dari tagihan dalam waktu dekat,” jelasnya. Informasi yang dihimpun menunjukkan, BPK menemukan sejumlah kekurangan volume pekerjaan serta material yang tidak sesuai spek, sehingga memunculkan potensi kerugian negara dalam jumlah besar. Selain itu, BPK juga menemukan adanya denda keterlambatan sebesar Rp1,3 miliar kepada pelaksana, PT GMP, akibat pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu. Pemerhati korupsi, Eka, mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera menurunkan tim melakukan pemeriksaan. “Kita mendesak Kejati Sumut turun mengusut dugaan korupsi ini. Kinerja Kejari Medan patut dipertanyakan karena selama ini tak pernah menyentuh kasus-kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemko Medan,” kata Eka, Rabu (19/11/2025). Ia menilai banyak proyek Pemko Medan yang carut-marut tanpa proses penegakan hukum, termasuk Megaproyek Revitalisasi Lapangan Merdeka dengan anggaran lebih dari Rp500 miliar yang hingga kini tak kunjung rampung. #kpk #isisumut #medan #sumut #korupsi

MEDAN — Dugaan korupsi pada proyek pembangunan Underpass HM Yamin, Kecamatan Medan Timur, akhirnya terkuak setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara merampungkan audit. Proyek multiyears tahun 2023 senilai Rp170 miliar yang dikerjakan Dinas SDABMBK Kota Medan era Topan Ginting itu ditemukan bermasalah hingga memunculkan potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan, Gibson Panjaitan, tidak menampik adanya temuan kekurangan volume serta ketidaksesuaian spesifikasi material dalam pengerjaan. Menindaklanjuti temuan tersebut, Pemko Medan telah menahan dana pembayaran kontraktor sebesar Rp17 miliar lebih. “Pemko masih tahan uang kontraktornya Rp17 miliar lebih. Sebagian TGR sudah dibayar, sisanya akan dipotong dari tagihan mereka bulan ini sesuai audit BPK,” ujar Gibson, Kamis (20/11/2025). Ketika ditanya wartawan apakah kontraktor lama masih dipercayakan menangani perbaikan, Gibson menegaskan bahwa ketidaksesuaian pekerjaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia. “Ketidaksesuaian dibebankan sebagai TGR yang harus dibayarkan penyedia. Sebagian sudah dibayar, sisanya dipotong dari tagihan dalam waktu dekat,” jelasnya. Informasi yang dihimpun menunjukkan, BPK menemukan sejumlah kekurangan volume pekerjaan serta material yang tidak sesuai spek, sehingga memunculkan potensi kerugian negara dalam jumlah besar. Selain itu, BPK juga menemukan adanya denda keterlambatan sebesar Rp1,3 miliar kepada pelaksana, PT GMP, akibat pekerjaan yang tidak selesai tepat waktu. Pemerhati korupsi, Eka, mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera menurunkan tim melakukan pemeriksaan. “Kita mendesak Kejati Sumut turun mengusut dugaan korupsi ini. Kinerja Kejari Medan patut dipertanyakan karena selama ini tak pernah menyentuh kasus-kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemko Medan,” kata Eka, Rabu (19/11/2025). Ia menilai banyak proyek Pemko Medan yang carut-marut tanpa proses penegakan hukum, termasuk Megaproyek Revitalisasi Lapangan Merdeka dengan anggaran lebih dari Rp500 miliar yang hingga kini tak kunjung rampung. #kpk #isisumut #medan #sumut #korupsi

စာကလွှဲရင် အကုန် ရပါတယ်🤭#trend?join #fbyツ #viral #မြင်ပါများပီးချစ်ကျွမ်းဝင်အောင်လို့🤒🖤 #viewsproblem @Soe Soe Myat @pwintnadiaung85

စာကလွှဲရင် အကုန် ရပါတယ်🤭#trend?join #fbyツ #viral #မြင်ပါများပီးချစ်ကျွမ်းဝင်အောင်လို့🤒🖤 #viewsproblem @Soe Soe Myat @pwintnadiaung85

#بسام #مهدي @M.A.X #اكسبلور #explore

#بسام #مهدي @M.A.X #اكسبلور #explore

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menanggapi gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD (UU MD3) yang diajukan masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut salah satunya bertujuan agar rakyat dapat memiliki kewenangan untuk memberhentikan anggota DPR yang dinilai tidak bekerja sesuai harapan. Eddy menjelaskan bahwa berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, mekanisme evaluasi terhadap anggota dewan sepenuhnya berada di tangan partai politik (parpol) yang mengusung kader tersebut ke Parlemen. Baca lainnya di forumkeadilan.com #eddysoeparno #pan #partaiamanatnasional #uumd3 #judicialreview #mahkamahkonstitusi #mk #gugatanmd3 #pemberhentiananggotadpr #anggotadpr #parlemen #politikindonesia #isuterbaru #beritahariini #updatepolitik #beritaterkini #forumkeadilan

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menanggapi gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPRD (UU MD3) yang diajukan masyarakat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut salah satunya bertujuan agar rakyat dapat memiliki kewenangan untuk memberhentikan anggota DPR yang dinilai tidak bekerja sesuai harapan. Eddy menjelaskan bahwa berdasarkan aturan yang berlaku saat ini, mekanisme evaluasi terhadap anggota dewan sepenuhnya berada di tangan partai politik (parpol) yang mengusung kader tersebut ke Parlemen. Baca lainnya di forumkeadilan.com #eddysoeparno #pan #partaiamanatnasional #uumd3 #judicialreview #mahkamahkonstitusi #mk #gugatanmd3 #pemberhentiananggotadpr #anggotadpr #parlemen #politikindonesia #isuterbaru #beritahariini #updatepolitik #beritaterkini #forumkeadilan

About

Robot

Legal

Privacy Policy