@zetzzs: Setelah DPR resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), muncul kekhawatiran publik mengenai pasal-pasal yang memberi kewenangan luas kepada kepolisian, termasuk menyadap, merekam, dan mengakses data digital warga. Berdasarkan draf RUU KUHAP tanggal 13 November 2025, sejumlah pasal seperti Pasal 1 Ayat 34, Pasal 124, dan Pasal 132A memang mencantumkan wewenang aparat untuk mengambil, membekukan, serta memeriksa data elektronik tanpa batasan yang jelas soal izin pengadilan. Hal inilah yang memicu tudingan bahwa aturan baru me membuka peluang penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran privasi digital masyarakat. Namun, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan bahwa informasi yang menyebut KUHAP baru memberi polisi kewenangan menyadap secara bebas adalah hoaks. Menurutnya, Pasal 136 Ayat (2) KUHAP baru tidak mengatur soal penyadapan dan mekanismenya akan diatur dalam UU Penyadapan tersendiri, yang menekankan pentingnya izin pengadilan dan pengawasan ketat. Pernyataan ini menimbulkan perbedaan tafsir, sebab draf KUHAP versi 13 November 2025 masih memuat frasa dan wewenang yang berpotensi multitafsir, sehingga publik kini menunggu kejelasan dan transparansi dari pemerintah maupun DPR terkait versi final naskah UU yang disahkan. - sc : nowdots (ig) #dpr #rkuhp #kepolisian #digital #fyp #viral #margakagenou #margan4

𝙕𝙚𝙩𝙯𝙆𝙖𝙜𝙚𝙣𝙤𝙪`𝑵𝟒

Open In TikTok:

Region: ID

Wednesday 19 November 2025 00:41:11 GMT