@biro.priangantimur: Tasikmalaya 19/11 — Proyek revitalisasi SDN Leuwibodas di Desa Santanamekar, Kabupaten Tasikmalaya, kini disorot tajam. Dengan anggaran mencapai Rp 645.020.228, proyek bersumber APBN 2025 itu diduga berjalan tanpa kelengkapan izin PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) serta menerapkan standar keselamatan kerja yang sangat rendah. Papan proyek menunjukkan kegiatan ini dilaksanakan melalui skema swakelola oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan durasi 90 hari kalender. Namun kondisi pembangunan di lapangan justru memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. DIDUGA BERJALAN TANPA PBG, Hingga berita ini diturunkan, tidak ditemukan informasi mengenai izin PBG pada papan proyek maupun di lokasi pembangunan. Padahal sesuai UU Cipta Kerja dan PP 16/2021, setiap bangunan pendidikan wajib memiliki PBG sebelum dimulai pembangunan. Ketiadaan keterangan izin ini memunculkan dugaan kuat bahwa: Pembangunan berjalan tanpa PBG, atau Sengaja tidak dipublikasikan kepada masyarakat Jika benar proyek sebesar Rp 645 juta berjalan tanpa izin PBG, maka pembangunan tersebut dapat dikategorikan sebagai bangunan ilegal dan berpotensi menimbulkan sanksi administratif hingga pidana bagi pihak yang bertanggung jawab. KESELAMATAN KERJA NYARIS TIDAK ADA Foto lapangan memperlihatkan: Pekerja tanpa helm proyek Tanpa sepatu safety Tanpa rompi keselamatan Bekerja di atas scaffolding kayu seadanya tanpa pengaman Area kerja berantakan, material tidak tertata, dan rawan kecelakaan Kondisi ini jelas melanggar aturan: Permenaker No. 5 Tahun 1996 tentang K3 Konstruksi, dan UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Dengan kata lain, pekerjaan ini bukan hanya tidak profesional, tetapi membahayakan nyawa para pekerjanya sendiri. Salah satu warga sekitar mengatakan, “Saya lihat pekerjanya naik turun tanpa alat keselamatan. Kalau jatuh siapa yang tanggung jawab? Ini proyek pemerintah kok begini.” Meski sudah berjalan sekitar -+50 hari dari total 90 hari, progres fisik terlihat baru tahap plesteran dan belum menyentuh banyak aspek penting, seperti: Instalasi listrik Lantai Plafon Pengecatan Finishing struktur Plesteran terlihat tidak merata, beberapa tampak retak awal dan permukaannya kasar seperti dikerjakan dengan campuran yang tidak standar. Dengan nilai Rp 645 juta, standar umum revitalisasi seharusnya dapat: Membuat ruang kelas standar, lengkap instalasi & finishing, atau Merehab total satu blok besar bangunan sekolah Namun bangunan yang tampak di SDN Leuwibodas hanya sebuah unit kecil, menimbulkan dugaan bahwa volumenya tidak sebanding dengan besarnya dana. Lebih ironis lagi, papan proyek tidak menampilkan volume pekerjaan, ukuran bangunan, maupun daftar spesifikasi — pola yang sering menjadi indikator ketidaktransparanan anggaran. Warga meminta: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Inspektorat APIP Dinas Pendidikan Bahkan Aparat Penegak Hukum untuk segera melakukan audit kelengkapan izin, pemeriksaan anggaran, serta investigasi K3. Ketidakjelasan izin PBG, buruknya keselamatan jasa konstruksi, lambatnya progres, serta nilai anggaran yang tidak sebanding dengan bangunan yang terlihat membuat proyek ini layak diperiksa secara menyeluruh. Proyek revitalisasi SDN Leuwibodas kini berada dalam sorotan karena: 🔴 Diduga tidak memiliki PBG (bangunan ilegal) 🔴 Pekerja tanpa APD (melanggar K3 & membahayakan nyawa) 🔴 Tidak transparan (volume tidak dicantumkan) 🔴 Mutu pekerjaan rendah 🔴 Progres lambat dan tidak sebanding dengan dana Rp 645 juta Publik berhak mengetahui ke mana sebenarnya uang negara itu mengalir. -AR

S N P

Open In TikTok:

Region: ID

Wednesday 19 November 2025 07:12:25 GMT