BANJARNEGARA,TANJUNGNEWS.COM– Kepala Desa (Kades) viral asal Banjarnegara, Jawa Tengah, Hoho Alkaf, kembali mencuri perhatian publik dengan pernyataan tegasnya mengenai potensi korupsi Dana Desa. ‎ ‎Kades yang dikenal nyentrik namun berprestasi dalam mengelola desa ini membeberkan lima tanda paling umum yang bisa menjadi indikasi kuat bahwa anggaran desa sedang diselewengkan. ‎Menurut Hoho, masyarakat perlu lebih kritis dan peka terhadap ciri-ciri ini. ‎ ‎"Masyarakat harus tahu, ada tanda-tanda jelas kalau Dana Desa itu tidak dikelola dengan benar, bahkan dikorupsi," ujarnya. ‎ ‎Berikut adalah 5 tanda-tanda yang diungkapkan oleh Kades Hoho Alkaf: ‎ ‎1. Rapat Hanya Formalitas, Hasil Tak Pernah Disosialisasikan ‎ ‎Indikasi pertama adalah ketika setiap rapat musyawarah desa atau pertanggungjawaban hanya berjalan sebagai formalitas belaka. ‎ ‎Yang lebih parah, hasil-hasil penting dari rapat tersebut, terutama terkait penggunaan anggaran, tidak pernah disosialisasikan secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini menciptakan ruang gelap untuk manipulasi data dan informasi. ‎ ‎2. Penyertaan Modal BUMDes Besar, Tapi Badan Usaha Pasif ‎ ‎Tanda kedua adalah ketika pemerintah desa mengalokasikan penyertaan modal yang sangat besar untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), namun secara fisik, BUMDes tersebut tidak berjalan dengan baik atau bahkan tidak aktif sama sekali. ‎ Dana yang besar tanpa hasil nyata patut dipertanyakan penggunaannya. ‎ ‎3. Proyek Tanpa Papan Informasi dan Hasilnya Buruk ‎ ‎Pembangunan infrastruktur atau proyek fisik lainnya wajib mematuhi transparansi. ‎ ‎Hoho menekankan, jika sebuah proyek tidak dipasangi papan informasi yang memuat detail anggaran, pelaksana, dan waktu pengerjaan, itu adalah alarm merah. ‎ ‎Apalagi jika setelah selesai, kualitas proyeknya buruk dan tidak sesuai standar. ‎ ‎4. BPD Pasif dan Tidak Berfungsi Optimal ‎ ‎Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga pengawas kinerja kepala desa dan anggaran. ‎ ‎Jika anggota BPD di desa Anda terlihat pasif, tidak kritis, dan tidak menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana mestinya, ini bisa jadi pertanda adanya ‎ ‎"kongkalikong" atau pembiaran terhadap praktik yang tidak benar dalam pengelolaan dana. ‎ ‎5. Realisasi Program Kerja Terlambat Meski Anggaran Sudah Cair ‎ ‎Terakhir, Hoho menyoroti masalah keterlambatan. Program kerja yang sudah direncanakan dan disetujui, seperti pembangunan atau kegiatan pemberdayaan, sering kali terlambat direalisasikan, padahal anggaran dari pusat sudah dicairkan. ‎ ‎Keterlambatan ini menimbulkan pertanyaan mengenai ke mana dana tersebut singgah untuk sementara waktu. ‎ ‎Pernyataan Kades Hoho Alkaf ini diharapkan menjadi pemicu bagi masyarakat desa di seluruh Indonesia untuk lebih proaktif mengawasi penggunaan Dana Desa, yang jumlahnya semakin besar setiap tahun.(red) - @tanjung.news