Sejumlah tokoh memilih meninggalkan ruangan saat audiensi terkait isu ijazah Joko Widodo (Jokowi) yang digelar Komisi Percepatan Reformasi Polri. Pertemuan yang diprakarsai pakar hukum tata negara, Refly Harun, itu berlangsung di gedung STIK-PTIK, Jakarta Selatan, pada Rabu, 19 November 2025. Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, salah satu peserta audiensi, menyampaikan bahwa sejak sebelum acara dimulai suasana sudah dijaga sangat ketat. “Pertemuan yang dilaksanakan di PTIK, layaknya seperti pertemuan yang sangat rahasia karena sejak saya datang, sudah ditanya di depan, dari mana, keperluannya apa, segala macam,” ujar Sri Radjasa dalam sebuah podcast di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada Rabu, 19 November 2025. Ia menambahkan bahwa media tidak diperbolehkan meliput. “Ketat sekali dan itu terbukti bahkan ternyata wartawan juga tidak boleh meliput, kan,” lanjutnya. Walk Out setelah Jimly Asshiddiqie Beri Dua Opsi untuk Tersangka Kasus Ijazah Sri Radjasa menuturkan bahwa Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, menawarkan dua pilihan kepada Roy Suryo cs yang hadir dalam forum tersebut: keluar dari ruangan atau tetap berada di tempat tetapi tanpa memberikan pendapat. “Ini menjadi yang aneh buat saya dan Refly. Akhirnya kita berunding. Tapi ada dua opsi pilihan, (Roy Suryo cs) boleh di ruangan, duduk di belakang dan tidak boleh berpendapat. Ini lebih parah lagi, untuk apa ada forum audiensi tapi tidak boleh berpendapat?” jelasnya. Menurut Sri Radjasa, sekitar 25 orang hadir dalam audiensi, dan sebagian di antaranya memutuskan walk out, sementara sisanya memilih bertahan. Alasan Refly Harun Menghadirkan Para Tersangka Empat tersangka yang diundang Refly hadir dalam audiensi tersebut adalah Roy Suryo, Tifauzia Tyassuma (dokter Tifa), Rismon Hasiholan Sianipar, dan Muhammad Rizal Fadillah. Tujuan kehadiran mereka, kata Sri Radjasa, adalah agar komisi mendapatkan perspektif berimbang, terutama karena Otto Hasibuan—kuasa hukum Jokowi—merupakan salah satu anggota komisi. “Jimly sendiri mengatakan bahwa persoalan Roy Suryo ini tidak bisa diangkat ke persidangan karena penetapan ijazah itu asli atau palsu belum kita ketahui,” ujar mantan anggota BIN tersebut. Namun, Sri Radjasa menilai keputusan Jimly meminta para tersangka keluar dari ruang audiensi sebagai tindakan yang bertolak belakang. “Tapi, kenyataannya Jimly membuat keputusan tersangka harus keluar, satu hal yang menurut saya itu kontradiksi,” tambahnya. Jimly Asshiddiqie sebelumnya menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk menghormati proses hukum yang masih berjalan. Pertemuan yang Awalnya Direncanakan Bersifat Personal Sri Radjasa memaparkan bahwa pada awalnya pertemuan antara Roy Suryo cs dan Komisi Reformasi Polri direncanakan berlangsung secara personal, bukan dalam forum besar. “Awalnya, Refly menghendaki pertemuan itu satu-satu, dengan Pak Jimly, Pak Mahfud, dan dengan Pak Yusril. Tadinya, kita mau mengadakan pertemuan terpisah,” katanya. Namun sebelum rencana itu terlaksana, Refly Harun menerima undangan dari Ahmad Dofiri untuk menggelar pertemuan di PTIK. Sri Radjasa memandang lokasi itu kurang tepat. “Di situ (PTIK) saya pikir juga tidak fair karena di situ kelihatan sekali ada intervensi para petinggi Polri yang ada di tim reformasi kepada Jimly untuk tidak menghadirkan Roy Suryo cs,” tegasnya. Diketahui, lima dari sepuluh anggota Komisi Reformasi Polri merupakan para jenderal senior, yaitu Tito Karnavian (Kapolri 2016–2019), Listyo Sigit Prabowo (Kapolri saat ini), Badrodin Haiti (Kapolri 2015–2016), Idham Azis (Kapolri 2019–2021), serta Ahmad Dofiri yang menjabat Wakapolri 2024–2025.* #SriRadjasa #RoySuryo #Rismon #drTifa #Audiensi - @reportadotid