@5irz__: #سفره #ثالث_متوسط #فيروز #عمرو_دياب #زهراء

زهَـراء
زهَـراء
Open In TikTok:
Region: IQ
Thursday 20 November 2025 13:56:24 GMT
39973
3311
37
604

Music

Download

Comments

8gdl_
بَينـي :
الاظافر منين
2025-11-21 20:25:56
4
a1010z0
𝙰𝚆𝚂.𝙼 ❥ :
من اسمچ 🌹😂
2025-11-26 11:05:26
1
zainab01687
زينب خليل 🪐 :
الاضافررر😭💗💗💐
2025-11-20 15:11:36
3
tarch024
𝐳𝐨𝐳𝐢𐙚 :
اكلج الاضافر الورديات نفس اضافري اركبهن بالسفره لو مو مريحات 🙂✨
2025-11-22 21:23:16
2
kh.ls17
اخلاص🚬 :
شكلي واني ادور ستايل حلو بل سفره علمد انسق اذا حلوه
2025-11-20 21:42:48
1
ali_gg008
علـــــــي🫥🐊 :
الستوري بلا زحمه
2025-11-21 19:36:37
0
5kt.3
Ruqia :
زوزو الحب🙈🤏🏻
2025-11-20 14:47:44
2
razhaan7
١٢:٢١ :
نشرت بنَات🙂‍↔️
2025-11-22 08:38:09
2
hda_.18
𝑁𝑎𝑏𝑎 :
نفس اضافريي🤏🏻🥹
2025-11-21 01:44:40
3
atlas5637
نُوࢪ. :
شلون بنات يخبلننن🥹♥♥♥.
2025-11-22 16:31:55
2
zee.583
zee.583 :
كيوتييي💗.
2025-11-21 00:32:18
2
ffkk.r2
فرح🪷🐾 :
الأحد الجاي سفرتنا بس اني نقلت المدرسه جديده ومااعرف احد بيها وصديقاتي بمدرستي القديمه 😞حبجي
2025-11-20 21:41:09
2
i.fold.space
𖣂︎ :
انتِ beautiful 🥹💗💗.
2025-11-20 15:27:55
2
tarch024
𝐳𝐨𝐳𝐢𐙚 :
هايي الاضافر البسهن لو مريحات ساعدونيي 🙂✨
2025-11-24 14:05:05
0
zer_km
? :
اوف
2025-11-20 22:11:43
2
hilv_0
🧜🏻‍♀️ :
اريدددد😢💋
2025-11-20 20:29:51
1
cvxc.77
🩶 :
نشرت بنات 🥹.
2025-11-27 19:14:27
1
sakln080
A :
🥹🥹
2025-11-30 17:49:53
1
rrr.rooom7
رَيـرَي . :
🤍🤍
2025-11-20 14:48:29
1
qi16d
°• zahraaTouma :
❤❤❤
2025-11-21 11:59:35
2
masaar02
Masar :
💔💔😞
2025-11-20 16:01:24
1
za_xid5
Z :
@ʇɐʎɐ
2025-11-25 17:03:51
0
u_ouo7
﮼ ࢪقــيـه :
😁😁😁
2025-11-25 11:34:35
0
jsys_47
يـقــينَ 🫧. :
حنشرر باليل اتمنى تتفاعلون😥
2025-11-21 07:06:41
1
To see more videos from user @5irz__, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

BERITA PAJAK - 23 NOV 2025, MINGGU Pegawai Pajak Dapat Sentimen Negatif Soal SP2DK, Begini Respons DJP Pegawai pajak sering kali menghadapi sentimen negatif setiap kali surat “cinta” SP2DK dikirimkan. Banyak wajib pajak menilai surat itu sebagai bentuk tekanan atau bahkan pemerasan. Namun, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa SP2DK sejatinya hanyalah permintaan klarifikasi atas data yang dimiliki otoritas pajak. Ia menekankan bahwa pendekatan ini bersifat manusiawi, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memastikan informasi yang ada sesuai dengan kondisi sebenarnya. Bimo menjelaskan, penerbitan SP2DK didasarkan pada data internal maupun eksternal yang terintegrasi dengan kementerian dan lembaga lain. Integrasi sistem membuat DJP semakin cepat memperoleh informasi, sehingga kebutuhan klarifikasi pun meningkat. Meski begitu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya 79 aduan dari wajib pajak melalui kanal pengaduan WhatsApp. Keluhan utama adalah petugas pajak dianggap tidak komunikatif, bahkan cenderung menekankan risiko pemeriksaan yang bisa berujung pada kurang bayar pajak lebih besar. Banyaknya aduan yang muncul tentu menjadi sinyal adanya persoalan yang perlu dicermati. Karena itu, DJP sebaiknya tidak hanya memberikan pembelaan, tetapi juga berupaya menelusuri akar masalah dan melakukan perbaikan. Sebab, setiap keluhan biasanya berawal dari suatu hal yang nyata. sumber:ddtc.co.id ----------- Perangi Underinvoicing Sawit, Dirjen Pajak Tegaskan Tak Tebang Pilih Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan komitmennya untuk menindak praktik underinvoicing dalam ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan produk turunannya. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa DJP telah mengidentifikasi 282 wajib pajak dengan pola transaksi tidak wajar. Sebanyak 25 wajib pajak menggunakan modus mendeklarasikan CPO sebagai fatty matter dengan nilai transaksi Rp2,08 triliun, berpotensi menimbulkan kerugian pajak sekitar Rp140 miliar. Sementara itu, 257 wajib pajak lainnya mendeklarasikan CPO sebagai palm oil mill effluent (POME) pada periode 2021–2024, dengan total nilai ekspor yang dilaporkan mencapai Rp45,9 triliun. Bimo menegaskan penegakan hukum akan dilakukan tanpa tebang pilih, melibatkan Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum. Langkah ini diambil untuk menciptakan efek jera, menjaga keadilan fiskal, serta memastikan penerimaan negara sesuai dengan aktivitas ekonomi yang sebenarnya. Sumber : DDTC.co.id ------------ Ada Ketidakpastian Ekonomi, Ini Cara Pemprov DKI Dukung Masyarakat. Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur Pramono Anung mengambil langkah proaktif menghadapi ketidakpastian ekonomi. Alih-alih menaikkan pajak, mereka justru memberi insentif. Pajak hotel dan restoran diturunkan dari 10% menjadi 5%, kafe menjadi 8%. Hasilnya, kepatuhan meningkat dan sektor usaha kembali bergeliat. Untuk masyarakat, ada keringanan Pajak Bumi dan Bangunan: penilaian dilakukan tiap tahun, penerbitan SPB lebih awal, dan yang membayar cepat mendapat diskon 5–10%. Pemprov juga menjajaki potensi pajak reklame, hiburan, hingga olahraga, namun tetap berdialog dengan pelaku usaha agar tidak sepihak. Semua ini diperkuat lewat kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak untuk pertukaran data dan pemungutan yang lebih efektif. Hasilnya, APBD DKI mencatat surplus Rp14,43 triliun per Oktober 2025, bukti bahwa insentif pajak bisa sekaligus meringankan warga dan menguatkan ekonomi. Sumber : CNCBCINDONESIA.COM
BERITA PAJAK - 23 NOV 2025, MINGGU Pegawai Pajak Dapat Sentimen Negatif Soal SP2DK, Begini Respons DJP Pegawai pajak sering kali menghadapi sentimen negatif setiap kali surat “cinta” SP2DK dikirimkan. Banyak wajib pajak menilai surat itu sebagai bentuk tekanan atau bahkan pemerasan. Namun, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa SP2DK sejatinya hanyalah permintaan klarifikasi atas data yang dimiliki otoritas pajak. Ia menekankan bahwa pendekatan ini bersifat manusiawi, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memastikan informasi yang ada sesuai dengan kondisi sebenarnya. Bimo menjelaskan, penerbitan SP2DK didasarkan pada data internal maupun eksternal yang terintegrasi dengan kementerian dan lembaga lain. Integrasi sistem membuat DJP semakin cepat memperoleh informasi, sehingga kebutuhan klarifikasi pun meningkat. Meski begitu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya 79 aduan dari wajib pajak melalui kanal pengaduan WhatsApp. Keluhan utama adalah petugas pajak dianggap tidak komunikatif, bahkan cenderung menekankan risiko pemeriksaan yang bisa berujung pada kurang bayar pajak lebih besar. Banyaknya aduan yang muncul tentu menjadi sinyal adanya persoalan yang perlu dicermati. Karena itu, DJP sebaiknya tidak hanya memberikan pembelaan, tetapi juga berupaya menelusuri akar masalah dan melakukan perbaikan. Sebab, setiap keluhan biasanya berawal dari suatu hal yang nyata. sumber:ddtc.co.id ----------- Perangi Underinvoicing Sawit, Dirjen Pajak Tegaskan Tak Tebang Pilih Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan komitmennya untuk menindak praktik underinvoicing dalam ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan produk turunannya. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa DJP telah mengidentifikasi 282 wajib pajak dengan pola transaksi tidak wajar. Sebanyak 25 wajib pajak menggunakan modus mendeklarasikan CPO sebagai fatty matter dengan nilai transaksi Rp2,08 triliun, berpotensi menimbulkan kerugian pajak sekitar Rp140 miliar. Sementara itu, 257 wajib pajak lainnya mendeklarasikan CPO sebagai palm oil mill effluent (POME) pada periode 2021–2024, dengan total nilai ekspor yang dilaporkan mencapai Rp45,9 triliun. Bimo menegaskan penegakan hukum akan dilakukan tanpa tebang pilih, melibatkan Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum. Langkah ini diambil untuk menciptakan efek jera, menjaga keadilan fiskal, serta memastikan penerimaan negara sesuai dengan aktivitas ekonomi yang sebenarnya. Sumber : DDTC.co.id ------------ Ada Ketidakpastian Ekonomi, Ini Cara Pemprov DKI Dukung Masyarakat. Pemprov DKI Jakarta di bawah Gubernur Pramono Anung mengambil langkah proaktif menghadapi ketidakpastian ekonomi. Alih-alih menaikkan pajak, mereka justru memberi insentif. Pajak hotel dan restoran diturunkan dari 10% menjadi 5%, kafe menjadi 8%. Hasilnya, kepatuhan meningkat dan sektor usaha kembali bergeliat. Untuk masyarakat, ada keringanan Pajak Bumi dan Bangunan: penilaian dilakukan tiap tahun, penerbitan SPB lebih awal, dan yang membayar cepat mendapat diskon 5–10%. Pemprov juga menjajaki potensi pajak reklame, hiburan, hingga olahraga, namun tetap berdialog dengan pelaku usaha agar tidak sepihak. Semua ini diperkuat lewat kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak untuk pertukaran data dan pemungutan yang lebih efektif. Hasilnya, APBD DKI mencatat surplus Rp14,43 triliun per Oktober 2025, bukti bahwa insentif pajak bisa sekaligus meringankan warga dan menguatkan ekonomi. Sumber : CNCBCINDONESIA.COM

About