@zetzzs: Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, menilai usulan agar rakyat memiliki hak langsung untuk memecat anggota DPR dapat memicu konflik sosial di masyarakat. Pernyataan itu disampaikan menanggapi langkah empat mahasiswa yang menggugat Pasal 239 Ayat (2) huruf d UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal tersebut mengatur bahwa pemberhentian antarwaktu anggota DPR hanya dapat diusulkan oleh partai politik. Para pemohon meminta MK menafsirkan agar pemberhentian juga bisa dilakukan oleh konstituen di daerah pemilihan. Darmadi menilai mekanisme yang diusulkan para mahasiswa akan sulit dijalankan karena rakyat memiliki kepentingan dan pandangan berbeda terhadap wakil mereka di DPR, sehingga bisa menimbulkan kekacauan dalam pengambilan keputusan dan konflik horizontal. la menegaskan sistem saat ini sudah tepat karena rakyat tetap bisa mengevaluasi anggota DPR melalui pemilu berikutnya atau dengan mengajukan aduan ke partai politik. Partai dapat meneruskan laporan tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memproses legislator yang dianggap tidak berkinerja baik. - sc : bushcoo (ig) #dpr #pdi #rakyat #berita #fyp #viral #margakagenou #margan4

—𝐙𝐞𝐭𝐳𝐳〆𝙆𝙂𝙉

Open In TikTok:

Region: ID

Friday 21 November 2025 09:09:42 GMT