Pelayanan Puskesmas Sebamban II Dinilai Belum Optimal, Warga Keluhkan Minimnya Tenaga Medis Meski Fasilitas Lengkap ANGSAN, kakinews.id - Pelayanan di Puskesmas Sebamban II, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, kembali menuai perhatian warga. Padahal dari sisi bangunan dan fasilitas, puskesmas ini tergolong sangat representatif. Gedung dua lantai yang berdiri megah di Desa Karang Indah tersebut dibangun melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Borneo Indo Bara dengan nilai sekitar Rp20 miliar. Puskesmas ini memiliki ruang rawat inap, ruang pelayanan umum, layanan kebidanan yang dilengkapi inkubator, klinik gigi, hingga fasilitas telemedicine yang memungkinkan konsultasi langsung dengan dokter spesialis melalui video conference. Bahkan, puskesmas ini pernah meraih penghargaan sebagai Puskesmas Telemedicine pertama di wilayah tersebut. Namun, sejak diserahterimakan kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu sekitar lima tahun lalu, kondisi bangunan mulai menunjukkan tanda-tanda keausan. Beberapa kursi pengunjung tampak terkelupas, sementara keluhan terbesar masyarakat berkaitan dengan pelayanan yang dirasa belum maksimal. Warga Nilai Pelayanan Baik, Namun Kekurangan Dokter Spesialis Ibu Siti Kadijah, salah seorang warga yang keluarganya menjalani perawatan, mengaku puas dengan keramahan petugas serta kemudahan layanan BPJS. “Pelayanannya ramah, cepat, dan gratis karena memakai BPJS. Kami sudah beberapa kali berobat di sini, semoga ke depan bisa lebih ditingkatkan,” ujarnya. Imam Bodino, warga lainnya, menilai perawatan yang diberikan cukup baik, tetapi berharap kehadiran dokter spesialis. “Perawatannya bagus, tapi kami ingin ada dokter spesialis. Itu yang paling dibutuhkan masyarakat,” tuturnya. Penjelasan Pihak Puskesmas: Terkendala Moratorium Tenaga Medis Kepala Puskesmas Sebamban II, dr. Irfan Syah Topan, menjelaskan bahwa pembangunan gedung dan prasarana utama berasal dari CSR PT Borneo Indo Bara, sementara alat kesehatan laboratorium dan kebutuhan pendukung lainnya disediakan melalui APBD dan APBN. Secara fasilitas, kata Irfan, puskesmas sebenarnya sudah sangat memadai. Tantangan utama justru terletak pada keterbatasan tenaga medis akibat moratorium penerimaan pegawai yang diberlakukan pemerintah pusat. “Anggaran ada, tetapi kami tidak bisa menambah pegawai. Idealnya, puskesmas rawat inap memiliki empat dokter. Karena tidak boleh menambah tenaga, pelayanan menjadi tidak optimal,” jelasnya, Sabtu (15/11/2025). Ia menambahkan, pihaknya sedang menunggu pengesahan Peraturan Bupati Tanah Bumbu terkait Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Jika sudah diberlakukan, puskesmas dapat mengelola keuangan secara mandiri dan berpotensi mendatangkan dokter spesialis. “Kami berharap Perbup BLUD dan remunerasi segera disahkan. Jika sudah berjalan, layanan seperti Medical Check Up (MCU) bisa diaktifkan kembali. Ribuan karyawan perusahaan besar, termasuk PT BIB, berpotensi melakukan MCU di sini,” ujarnya. Sorotan KAKI Kalsel: Pemerintah Daerah Diminta Lebih Responsif Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalsel, H. Akhmat Husaini SH MA, turut memberi tanggapan atas kondisi pelayanan yang dinilai belum optimal meski fasilitas sudah sangat memadai. Menurutnya, situasi ini menunjukkan perlunya perhatian lebih serius dari pemerintah daerah untuk memastikan puskesmas berfungsi sesuai peruntukan. “Gedung bagus dan fasilitas lengkap, tetapi pelayanan terhambat karena kurangnya tenaga medis. Ini ironi. Pemerintah daerah harus hadir memastikan layanan kesehatan berjalan sebagaimana mestinya,” tegasnya. Ia mendorong Pemkab Tanah Bumbu mempercepat penetapan BLUD serta memastikan ketersediaan tenaga dokter, agar fasilitas yang sudah dibangun melalui dana CSR tidak menjadi aset yang kurang termanfaatkan. (DK) - @kakinewsid