@info_monitor: Pemerintah Fokus Efisiensi APBN 2026, Program Prioritas MBG dan Pembangunan Batalyon Ditekankan JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 telah menetapkan langkah efisiensi belanja Negara tahun 2026, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Meskipun belum ada konfirmasi resmi mengenai perintah untuk mengkaji dan memutus seluruh kontrak Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK atau P3K) pada tahun tersebut, kebijakan efisiensi ini ditujukan untuk mengalokasikan dana ke program prioritas nasional, antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan batalyon baru. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa efisiensi berlaku pada belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Transfer ke Daerah (TKD), dengan target penghematan dari rupiah murni serta sumber pendapatan lainnya seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pinjaman. "Dana yang berhasil dihemat akan dialokasikan untuk program prioritas nasional yang dikordinasikan langsung oleh Kementerian Keuangan," ungkapnya, seperti dikutip dari Vote News, 9 Agustus 2025. Sebanyak 15 pos belanja menjadi sasaran efisiensi, antara lain alat tulis kantor, rapat dan seminar, jasa konsultan, sewa gedung, serta infrastruktur. Namun, pemerintah memastikan bahwa belanja untuk kebutuhan pegawai, operasional kantor, tugas pokok, dan pelayanan publik tetap terpenuhi. Efisiensi juga tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi pegawai non-ASN kecuali kontrak habis atau hasil evaluasi kerja. Dalam konteks program prioritas, Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya MBG yang menggunakan bahan baku lokal untuk mendukung ekonomi pedesaan dan memerangi stunting. Menurut Serantaumedia, 3 Januari 2025, sekitar 1.923 koperasi siap mendukung program ini, dengan alokasi dana sebesar Rp71 triliun pada tahun 2025. Pemerintah juga telah melakukan evaluasi total MBG setelah kasus keracunan massal siswa di Bandung pada April 2025, termasuk menutup kemungkinan celah dalam distribusi dan kualitas bahan baku. Terkait pembangunan batalyon baru, TNI telah membentuk 5 batalyon infanteri penyangga di Papua pada Oktober 2024, yang bertujuan membantu percepatan pembangunan dan keamanan di daerah rawan. Meskipun tidak ada informasi resmi mengenai rencana pembangunan 750 batalyon baru di seluruh NKRI, langkah pembentukan batalyon di Papua menunjukkan upaya pemerintah dalam memperkuat keamanan dan pembangunan di daerah-daerah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) yang ditugaskan untuk mengkaji kebijakan kepegawaian, termasuk PPPK, hingga saat ini belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai rencana pemutusan kontrak seluruh PPPK pada tahun 2026. Semua langkah efisiensi dan penyaluran dana akan tetap mengacu pada aturan perundang-undangan dan koordinasi dengan lembaga terkait.#p3k #berduka #ikhlas #demi #indonesiaemas2045  

Andika_p

Open In TikTok:

Region: ID

Sunday 23 November 2025 14:05:21 GMT