1. Home
  2. Detail

@arafat.zebare:

zebarii1
zebarii1
Open In TikTok:
Region: IQ
Monday 24 November 2025 03:18:42 GMT
7
3
0
0

Music

Download

No Watermark .mp4 (0MB) No Watermark(HD) .mp4 (0MB) Watermark .mp4 (0MB) Music .mp3

Comments

There are no more comments for this video.
To see more videos from user @arafat.zebare, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

emg harus dikasih paham🖐🏻
emg harus dikasih paham🖐🏻
#foryoupageofficialvideo #khushab
#foryoupageofficialvideo #khushab
Maraknya penempatan prajurit aktif TNI ke jabatan sipil dinilai berpotensi melemahkan profesionalisme militer dan mengaburkan batas kewenangan antara sektor pertahanan dan pemerintahan sipil. Isu tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Hubungan Sipil–Militer dalam Negara Demokrasi: Dinamika Reformasi TNI” yang digelar di Fakultas Hukum UGM, Jumat (14/11/2025). Pengamat Al Araf menyebut tren keterlibatan TNI dalam urusan sipil semakin terlihat jelas dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari jabatan pemerintahan hingga posisi strategis seperti Bulog. Ia menilai kondisi ini perlu menjadi evaluasi bersama. “Diskusi ini penting, bukan hanya untuk publik, tetapi juga bagi TNI sendiri agar tetap profesional,” ujarnya. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, turut menegaskan bahwa penugasan prajurit aktif ke jabatan sipil berpotensi mengganggu fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara. Ia memperingatkan bahwa perluasan peran tersebut dapat membatasi hak-hak konstitusional warga negara sekaligus membuat TNI terseret pada urusan administratif. “Pertanyaannya, apakah praktik ini tidak mengalihkan fokus TNI dari ancaman eksternal?” kata Usman. Lebih lanjut, Wahyudi Djafar selaku moderator diskusi, memperingatkan bahwa perluasan peran TNI di ranah sipil dapat menurunkan kesiapan pertahanan negara. Ia menilai fokus militer pada program-program sipil justru berisiko mengancam kemampuan tempur di tengah ancaman modern. “Kalau Indonesia menghadapi kondisi darurat, apakah TNI benar-benar siap ketika pasukannya disibukkan dengan tugas-tugas nonmiliter?” ujarnya. Dari aspek administrasi, Virga Dwi Efendi menyoroti munculnya “zona abu-abu” ketika perwira aktif menduduki jabatan sipil. Ia mempertanyakan mekanisme akuntabilitas, terutama jika terjadi maladministrasi. “Apakah masih dapat diuji melalui peradilan tata usaha negara ketika pejabatnya adalah militer?” ungkapnya. Di akhir diskusi, Al Araf mengingatkan bahwa tanpa penataan hubungan sipil–militer yang tegas, Indonesia berisiko bergeser dari negara hukum menuju negara kekuasaan. “Kegagalan membatasi peran militer di ruang sipil bisa menyeret kita pada pola seperti masa lalu, ketika militer sangat dominan,” tegasnya.
Maraknya penempatan prajurit aktif TNI ke jabatan sipil dinilai berpotensi melemahkan profesionalisme militer dan mengaburkan batas kewenangan antara sektor pertahanan dan pemerintahan sipil. Isu tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Hubungan Sipil–Militer dalam Negara Demokrasi: Dinamika Reformasi TNI” yang digelar di Fakultas Hukum UGM, Jumat (14/11/2025). Pengamat Al Araf menyebut tren keterlibatan TNI dalam urusan sipil semakin terlihat jelas dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari jabatan pemerintahan hingga posisi strategis seperti Bulog. Ia menilai kondisi ini perlu menjadi evaluasi bersama. “Diskusi ini penting, bukan hanya untuk publik, tetapi juga bagi TNI sendiri agar tetap profesional,” ujarnya. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, turut menegaskan bahwa penugasan prajurit aktif ke jabatan sipil berpotensi mengganggu fungsi utama TNI sebagai alat pertahanan negara. Ia memperingatkan bahwa perluasan peran tersebut dapat membatasi hak-hak konstitusional warga negara sekaligus membuat TNI terseret pada urusan administratif. “Pertanyaannya, apakah praktik ini tidak mengalihkan fokus TNI dari ancaman eksternal?” kata Usman. Lebih lanjut, Wahyudi Djafar selaku moderator diskusi, memperingatkan bahwa perluasan peran TNI di ranah sipil dapat menurunkan kesiapan pertahanan negara. Ia menilai fokus militer pada program-program sipil justru berisiko mengancam kemampuan tempur di tengah ancaman modern. “Kalau Indonesia menghadapi kondisi darurat, apakah TNI benar-benar siap ketika pasukannya disibukkan dengan tugas-tugas nonmiliter?” ujarnya. Dari aspek administrasi, Virga Dwi Efendi menyoroti munculnya “zona abu-abu” ketika perwira aktif menduduki jabatan sipil. Ia mempertanyakan mekanisme akuntabilitas, terutama jika terjadi maladministrasi. “Apakah masih dapat diuji melalui peradilan tata usaha negara ketika pejabatnya adalah militer?” ungkapnya. Di akhir diskusi, Al Araf mengingatkan bahwa tanpa penataan hubungan sipil–militer yang tegas, Indonesia berisiko bergeser dari negara hukum menuju negara kekuasaan. “Kegagalan membatasi peran militer di ruang sipil bisa menyeret kita pada pola seperti masa lalu, ketika militer sangat dominan,” tegasnya.
Eamin Ahmed 🫶❤️💯🌸🇧🇩🇮🇹 সময় কে দেখা যায় না, কিন্তু সময় অনেক কিছু দেখিয়ে দিয়ে যায় 🕛💀🤝
Eamin Ahmed 🫶❤️💯🌸🇧🇩🇮🇹 সময় কে দেখা যায় না, কিন্তু সময় অনেক কিছু দেখিয়ে দিয়ে যায় 🕛💀🤝
اخوان هاي مسابقه لايك وعلده نشر وتنقيط اخوان... 🤎✨ #ولله_تعبت_عليه😿💔 #اغاني_مسرعه💥 #fyp #تيم_شيخ_مصطفى🔥✨ #مليون_مشاهدة❤ @الشيخ مصطفى @حسون آل شيخ 🇳🇱 @الشيخ مصطفى🇳🇱🔥2
اخوان هاي مسابقه لايك وعلده نشر وتنقيط اخوان... 🤎✨ #ولله_تعبت_عليه😿💔 #اغاني_مسرعه💥 #fyp #تيم_شيخ_مصطفى🔥✨ #مليون_مشاهدة❤ @الشيخ مصطفى @حسون آل شيخ 🇳🇱 @الشيخ مصطفى🇳🇱🔥2
BANGKA — TNI mengerahkan 41.397 prajurit dari tiga matra dalam Latihan Terintegrasi 2025 yang digelar di Bangka Belitung. Latihan berskala nasional ini disaksikan langsung oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPKP M. Yusuf Ateh, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dari Titik Tinjau Desa Mabat. Latihan ini menjadi bukti soliditas dan kesiapsiagaan TNI dalam menghadapi ancaman, termasuk upaya melindungi sumber daya alam strategis bangsa. Selain simulasi tempur, TNI juga menampilkan operasi militer selain perang (OMSP), seperti penangkapan ponton ilegal dan perebutan cepat lokasi galian pasir di Bangka. Demonstrasi F-16, penerjunan ratusan personel, hingga penggelaran alutsista besar mempertegas mandat TNI sesuai arahan Presiden Prabowo: mengamankan aset nasional dari segala ancaman. #TambangIlegal #BeritaBangka #IndonesiaDefense #BeritaViral #updatebabel
BANGKA — TNI mengerahkan 41.397 prajurit dari tiga matra dalam Latihan Terintegrasi 2025 yang digelar di Bangka Belitung. Latihan berskala nasional ini disaksikan langsung oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala BPKP M. Yusuf Ateh, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dari Titik Tinjau Desa Mabat. Latihan ini menjadi bukti soliditas dan kesiapsiagaan TNI dalam menghadapi ancaman, termasuk upaya melindungi sumber daya alam strategis bangsa. Selain simulasi tempur, TNI juga menampilkan operasi militer selain perang (OMSP), seperti penangkapan ponton ilegal dan perebutan cepat lokasi galian pasir di Bangka. Demonstrasi F-16, penerjunan ratusan personel, hingga penggelaran alutsista besar mempertegas mandat TNI sesuai arahan Presiden Prabowo: mengamankan aset nasional dari segala ancaman. #TambangIlegal #BeritaBangka #IndonesiaDefense #BeritaViral #updatebabel

About

Legal