🎭 Ilustrasi Dilema Bansos: Data Pusat vs. Amarah Warga Desa Setting: Warga: Ibu Minah, seorang janda tua yang berprofesi sbgi buruh serabutan. Namanya terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di tingkat Pusat/Kementerian. Perangkat Desa: Pak Budi, Kepala Dusun (Kadus) yang bertanggung jawab atas pendataan dan penyaluran di wilayah Ibu Minah. Fakta di Lapangan: Ibu Minah tidak pernah menerima Bansos selama dua periode terakhir. Babak 1: Harapan dan Kekecewaan Warga Ibu Minah mendengar kabar bahwa sejumlah tetangganya mendapatkan Bansos tahap terbaru. Ia merasa yakin karena namanya pernah didata oleh petugas. Ibu Minah: (Menghampiri Pak Budi di Balai Desa dengan wajah lesu) "Pak Kadus, saya ini sudah dua kali tahap ini tidak dapat beras, tidak dapat uang bantuan. Padahal saya sudah cek di tempat lain, nama saya katanya ada lho di data Pusat. Kenapa giliran sampai di sini, nama saya hilang? Jngn-jngn Bpk yng sengaja menghapusnya atau memindahkannya ke nama kerabat Bpk?" Warga Lain (yang senasib): "Iya, Pak! Di desa sebelah adil, kenapa di desa kita begini? Kami ini tahunya Bapak yang paling tahu siapa yang dapat. Kalau kami tidak dapat, ya salah Bapak! Jelas-jelas kami miskin, masak yng lebih mampu malah dapat?" Inti Konflik: Masyarakat melihat Perangkat Desa sebagai gerbang terakhir dan pemegang kunci penyaluran Bansos, sehingga mereka menjadi sasaran utama kemarahan dan tuduhan ketidakadilan atau bahkan korupsi. Babak 2: Keterbatasan dan Pembelaan Perangkat Desa Pak Budi merasa terpojok dan tertekan. Ia tahu betul kondisi Ibu Minah, tetapi ia juga terikat oleh sistem dan data dari atas. Pak Budi (Kadus): (Menghela napas, berusaha sabar) "Ibu-ibu, Bapak-bapak, saya mengerti sekali. Hati saya ikut sakit melihat Ibu Minah belum dpt. Tapi begini, data itu datangnya dari Pusat! Saya hanya bisa mengusulkan, dan saya sudah mengusulkan berkali-kali nama Ibu Minah dan beberapa wrga lain yng lyak." Pak Budi: "Namun, yang memutuskan siapa yang keluar namanya di Daftar Penerima Tetap (DPT) itu bukan saya, bukan Kepala Desa. Itu sistem di Pusat yng mengolah data dari berbagai sumber. Data Ibu Minah mungkin memang sudah masuk, tpi tidak lolos proses verifikasi silang di sana, atau terkena duplikasi dengan bantuan lain, atau bahkan data lama yang belum terverifikasi ulang." Inti Dilema Perangkat Desa: Perangkat Desa memiliki kewenangan terbatas (hanya sebatas pengusulan dan pemutakhiran data lokal), tetapi harus menghadapi tanggung jawab sosial yang tak terbatas di mata warganya. Mereka menjadi tameng bagi kegagalan sistem pendataan di tingkat yang lebih tinggi. Babak 3: Akar Masalah Sistemis Pusat mengakui bahwa ada masalah, tetapi tidak bisa menyelesaikan dengan cepat karena kerumitan sistem. Kepala Desa: "Betul kata Pak Kadus. Masalahnya bukan di kantor ini. Kami sudah menginput semua perubahan dan warga yang layak ke Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS-NG) melalui operator. Tapi prosesnya lama, ada yang bilang data kami tertumpuk di tingkat Kabupaten/Kota, ada juga yang bilang data Pusat belum terintegrasi dengan data kependudukan terbaru (Dukcapil)." Pusat/Kementerian (di Jakarta): (Pernyataan tidak langsung) "Kami terus memutakhirkan DTKS secara berkala. Perlu dipahami bahwa data dinamis, ada yang sudah mampu, ada yang meninggal, ada yang pindah. Perangkat Desa wajib melakukan pemutakhiran data secara rutin." Realitas: Sering terjadi ketidaksesuaian antara data di Pusat (yang mungkin usang atau tumpang tindih) dengan kondisi nyata di Desa. Masyarakat tidak melihat data yang kompleks itu; mereka hanya melihat hasilnya: "Saya miskin, kenapa saya tidak dapat? Pasti orang desa yang main curang!" 💡 Kesimpulan Ilustrasi Dilema ini menunjukkan sebuah ironi: Masyarakat berfokus pada hasil akhir (Bansos), dan orang terdekat yang mereka lihat sebagai penentu adalah Perangkat Desa. Perangkat Desa terjebak di tengah antara sistem Pusat yang lambat/tidak akurat, dan amarah warga yang menganggap mereka korup atau tidak becus. - @kang_dedi_irawan