@citra.rakyat: JAKARTA – Ribuan warga yang tergabung dalam Paguyuban Masyarakat se-Sunter Jaya menggelar aksi damai di Jakarta Utara pada Rabu (26/11/2025), menuntut Kantor Pertanahan (BPN) Kota Administrasi Jakarta Utara segera menghapus status pemblokiran atas 5.000 bidang tanah. Massa, yang terdiri dari tokoh masyarakat, agama, serta perangkat RT/RW, mendesak BPN mencabut blokir yang telah berlangsung sejak 2019 atas lahan seluas kurang lebih 660.000 m². Blokir ini dituding ilegal, menyalahi aturan, dan menghambat program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap). Perwakilan warga menyoroti dugaan pelanggaran hukum administrasi pertanahan oleh BPN. Mereka merujuk pada Peraturan Menteri ATR/BPN No. 13 Tahun 2017, di mana blokir yang diajukan pihak ketiga (disebutkan dalam kasus ini adalah Kodam Jaya) seharusnya hanya berlaku 30 hari kalender. Warga menegaskan bahwa BPN gagal menunjukkan adanya putusan pengadilan untuk perpanjangan blokir tersebut, yang membuat status blokir tersebut "kedaluwarsa dan harus dihapus". Warga Sunter Jaya, yang sebagian besar adalah pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM) atau HGB yang sah, menolak klaim aset TNI AD yang hanya didasarkan pada pencatatan internal (IK/SIMAK BMN). Mereka berargumen bahwa sertifikat yang diterbitkan BPN adalah alat bukti hak yang terkuat. Paguyuban Masyarakat Sunter Jaya menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Kepala BPN Jakarta Utara: Segera membuka blokir atas ±5.000 bidang tanah yang dianggap kedaluwarsa. Memberikan jaminan hak atas tanah bagi warga bersertifikat tanpa intervensi administratif yang cacat prosedur. Mundur dari jabatan jika Kepala BPN Jakarta Utara tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Massa berjanji akan terus mengawal kasus ini dan siap melanjutkan aksi massa hingga keadilan agraria ditegakkan.

Citra Rakyat

Open In TikTok:

Region: ID

Thursday 27 November 2025 04:45:08 GMT