@kn_svsxn: tinamad na mag-transition. Keri na ean #zyxbca #4u #drag #tonifowler #fyp

A Y E S H A

Open In TikTok:

Region: PH

Thursday 27 November 2025 13:14:01 GMT

206

19

1

1

Music

Download

No Watermark .mp4 (1.58MB) No Watermark(HD) .mp4 (1.58MB) Watermark .mp4 (0MB) Music .mp3

Comments

nelJo🙂 :

shet,pakak💅👏😇🥴

2025-11-27 13:57:55

1

To see more videos from user @kn_svsxn, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

من العاصمه تركيب ميكسر كينج اوديو دبل ايفيكت مع اربع سماعات كينج اوديو 12 بوصه #ماستر_ساوند #المهندس_محمد_السيد #صوتيات #قران #الشعب_الصيني_ماله_حل😂😂

من العاصمه تركيب ميكسر كينج اوديو دبل ايفيكت مع اربع سماعات كينج اوديو 12 بوصه #ماستر_ساوند #المهندس_محمد_السيد #صوتيات #قران #الشعب_الصيني_ماله_حل😂😂

Pemerintah bersama DPR RI menyepakati peningkatan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD), dalam RAPBN 2026 menjadi Rp692,9 triliun. #tiktokberita #tiktokmetrotv #beritaviral #metrotvnews #viral #fyp #indonesia #pemerintah #DPR #pemerintahindonesia #dprri #TKD #RAPBN #Rupiah #triliun

Pemerintah bersama DPR RI menyepakati peningkatan anggaran Transfer Ke Daerah (TKD), dalam RAPBN 2026 menjadi Rp692,9 triliun. #tiktokberita #tiktokmetrotv #beritaviral #metrotvnews #viral #fyp #indonesia #pemerintah #DPR #pemerintahindonesia #dprri #TKD #RAPBN #Rupiah #triliun

لێشاوی دەریا#fyppppppppppppppppppppppp #fyp #tasacakbudeniz #foryoupage❤️❤️ #foryou

لێشاوی دەریا#fyppppppppppppppppppppppp #fyp #tasacakbudeniz #foryoupage❤️❤️ #foryou

Sejumlah kepala daerah menyampaikan protes terkait rencana pemerintah menurunkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026. Anggaran TKD yang pada 2025 mencapai Rp919,9 triliun, tahun depan turun menjadi Rp692,9 triliun atau berkurang sekitar 24,7% setara Rp226,9 triliun. Menanggapi keresahan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dana untuk pembangunan daerah sebenarnya tidak berkurang. Menurutnya, pemerintah pusat justru meningkatkan belanja program kementerian/lembaga (K/L) untuk daerah, dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun. “Program-program untuk daerah naik dari Rp900 triliun ke Rp1.300 triliun. Jadi kita ingin melihat kinerja uang yang lebih efektif,” kata Purbaya saat kunjungan kerja di Surabaya, Kamis (2/10/2025). Ia menjelaskan, meski TKD dialihkan, pembangunan di daerah tetap berjalan melalui program nasional yang langsung digulirkan pemerintah pusat. Bahkan secara total, anggaran daerah justru bertambah secara bersih (net). Namun, Purbaya menekankan pentingnya tata kelola yang baik. Pemda diminta memperbaiki kinerja penyerapan anggaran agar efektif, bersih, dan akuntabel. “Mereka mesti belajar juga, perbaiki cara menyerap anggaran. Jangan nanti ramai-ramai ada penangkapan lagi,” ujarnya. Selain itu, pemerintah tetap memberi ruang bagi daerah untuk mendapat tambahan transfer, asalkan mampu menunjukkan kinerja yang baik. Jika kondisi ekonomi nasional membaik di triwulan I dan II 2026, alokasi TKD bahkan bisa kembali ditambah. Di sisi lain, peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga dinilai penting untuk mengawal tata kelola daerah, mendorong akuntabilitas, dan memastikan program strategis nasional berjalan efektif di seluruh wilayah. Dengan sinergi Kemenkeu, Kemendagri, dan Pemda, pemerintah optimistis pembangunan daerah tetap berjalan lancar meski terjadi perubahan skema penyaluran anggaran. #kemendagri #yukgasss #TKD

Sejumlah kepala daerah menyampaikan protes terkait rencana pemerintah menurunkan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026. Anggaran TKD yang pada 2025 mencapai Rp919,9 triliun, tahun depan turun menjadi Rp692,9 triliun atau berkurang sekitar 24,7% setara Rp226,9 triliun. Menanggapi keresahan itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dana untuk pembangunan daerah sebenarnya tidak berkurang. Menurutnya, pemerintah pusat justru meningkatkan belanja program kementerian/lembaga (K/L) untuk daerah, dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun. “Program-program untuk daerah naik dari Rp900 triliun ke Rp1.300 triliun. Jadi kita ingin melihat kinerja uang yang lebih efektif,” kata Purbaya saat kunjungan kerja di Surabaya, Kamis (2/10/2025). Ia menjelaskan, meski TKD dialihkan, pembangunan di daerah tetap berjalan melalui program nasional yang langsung digulirkan pemerintah pusat. Bahkan secara total, anggaran daerah justru bertambah secara bersih (net). Namun, Purbaya menekankan pentingnya tata kelola yang baik. Pemda diminta memperbaiki kinerja penyerapan anggaran agar efektif, bersih, dan akuntabel. “Mereka mesti belajar juga, perbaiki cara menyerap anggaran. Jangan nanti ramai-ramai ada penangkapan lagi,” ujarnya. Selain itu, pemerintah tetap memberi ruang bagi daerah untuk mendapat tambahan transfer, asalkan mampu menunjukkan kinerja yang baik. Jika kondisi ekonomi nasional membaik di triwulan I dan II 2026, alokasi TKD bahkan bisa kembali ditambah. Di sisi lain, peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga dinilai penting untuk mengawal tata kelola daerah, mendorong akuntabilitas, dan memastikan program strategis nasional berjalan efektif di seluruh wilayah. Dengan sinergi Kemenkeu, Kemendagri, dan Pemda, pemerintah optimistis pembangunan daerah tetap berjalan lancar meski terjadi perubahan skema penyaluran anggaran. #kemendagri #yukgasss #TKD

Pemerintah daerah harus siap-siap berhemat di tahun 2026! Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyoroti kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD yang akan dilakukan tahun depan. Wakil Ketua Apkasi, Mochamad Nur Arifin, menyebut pemotongan ini paling berdampak pada tunjangan pegawai, terutama bagi guru, tenaga kesehatan, dan P3K di daerah. Bahkan, beberapa kabupaten disebut terancam kesulitan membayar gaji pegawai. Selain itu, pemotongan dana ini juga bisa memperlambat pembangunan infrastruktur lokal, terutama di daerah rawan bencana yang sangat bergantung pada dana pusat. Tak hanya itu, alokasi dana desa juga berpotensi turun, yang artinya pendapatan perangkat desa bisa makin kecil. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, kebijakan ini diambil karena banyak ditemukan penyelewengan penggunaan dana daerah. Meski transfer dana turun Rp200 triliun, pemerintah pusat menjanjikan kenaikan alokasi program langsung ke daerah dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun untuk tahun depan. Langkah ini diharapkan membuat pengelolaan anggaran lebih efektif dan transparan.” #BeritaTerkini #DanaDaerah #TransferKeDaerah #PemangkasanTKD #Apkasi #PurbayaYudhiSadewa #P3K #GuruHonorer #GajiPegawai #APBN2026 #PemerintahDaerah #BeritaEkonomi #KebijakanPusat #Kemenkeu #IndonesiaUpdate

Pemerintah daerah harus siap-siap berhemat di tahun 2026! Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menyoroti kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD yang akan dilakukan tahun depan. Wakil Ketua Apkasi, Mochamad Nur Arifin, menyebut pemotongan ini paling berdampak pada tunjangan pegawai, terutama bagi guru, tenaga kesehatan, dan P3K di daerah. Bahkan, beberapa kabupaten disebut terancam kesulitan membayar gaji pegawai. Selain itu, pemotongan dana ini juga bisa memperlambat pembangunan infrastruktur lokal, terutama di daerah rawan bencana yang sangat bergantung pada dana pusat. Tak hanya itu, alokasi dana desa juga berpotensi turun, yang artinya pendapatan perangkat desa bisa makin kecil. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, kebijakan ini diambil karena banyak ditemukan penyelewengan penggunaan dana daerah. Meski transfer dana turun Rp200 triliun, pemerintah pusat menjanjikan kenaikan alokasi program langsung ke daerah dari Rp900 triliun menjadi Rp1.300 triliun untuk tahun depan. Langkah ini diharapkan membuat pengelolaan anggaran lebih efektif dan transparan.” #BeritaTerkini #DanaDaerah #TransferKeDaerah #PemangkasanTKD #Apkasi #PurbayaYudhiSadewa #P3K #GuruHonorer #GajiPegawai #APBN2026 #PemerintahDaerah #BeritaEkonomi #KebijakanPusat #Kemenkeu #IndonesiaUpdate

yo i kiennn #fypシ #ns #gvssinx #tiktok #viral #elreemplazante

yo i kiennn #fypシ #ns #gvssinx #tiktok #viral #elreemplazante

About

Robot

Legal

Privacy Policy