1. Home
  2. Detail

@m_ahib_711: الحارثي يقفل ملفات الجميع رفـعت الجلسه 🎤🎤🎧🎼🎼🎹🎹#محمد_حمود_الحارثي #حارثيات_الحارثي #حارثيات #محمد_حمود_الحارثي_الفن_اليمني_اكسبلور #اليمن🇾🇪

♯̶ مقدأمم ↵ربعۿ͢ ↵711
♯̶ مقدأمم ↵ربعۿ͢ ↵711
Open In TikTok:
Region: SA
Thursday 27 November 2025 19:06:24 GMT
5302
203
5
43

Music

Download

No Watermark .mp4 (0.58MB) No Watermark(HD) .mp4 (0.58MB) Watermark .mp4 (0MB) Music .mp3

Comments

mma___711
البـ𓆩🇾🇪𓆪ـᩧ꯭ــدوي :
قمه الذوق 🌹♥🌹
2025-11-27 19:16:08
0
mma___711
البـ𓆩🇾🇪𓆪ـᩧ꯭ــدوي :
فخم ابداعت 🌹♥🌹
2025-11-27 19:16:01
0
mma___711
البـ𓆩🇾🇪𓆪ـᩧ꯭ــدوي :
اكسبلور 🌹♥🌹
2025-11-27 19:16:12
0
user25839486900883
وجدان سيف سالم قحطان :
🥰🥰🥰
2025-11-27 19:17:46
0
To see more videos from user @m_ahib_711, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

LONELY.. #no_music #بدون_موسيقى #خيال٢ #song
LONELY.. #no_music #بدون_موسيقى #خيال٢ #song
RS6 💀💀 #Audi #RS6 #AudiRS6 #Kerosene #ForYou
RS6 💀💀 #Audi #RS6 #AudiRS6 #Kerosene #ForYou
#galaubrutal
#galaubrutal
Mamosaa gorann🖤!#xwll4#fav#fyp#shameran_maydani#kurd
Mamosaa gorann🖤!#xwll4#fav#fyp#shameran_maydani#kurd
#trandingvideos
#trandingvideos
Kalau PBB mendesak adanya investigasi di Indonesia terkait penggunaan senjata aparat dalam demo DPR, biasanya skenarionya seperti ini: 1. Tekanan Internasional Desakan PBB bukan berarti otomatis ada “intervensi” langsung, tapi lebih berupa tekanan moral dan politik. Indonesia sebagai anggota PBB akan dinilai dunia internasional: apakah mau transparan atau justru menolak. 2. Tindak Lanjut Pemerintah Pemerintah bisa memilih membuka investigasi independen (misalnya lewat Komnas HAM, Ombudsman, atau tim gabungan). Atau, kalau pemerintah menolak, bisa timbul kesan bahwa ada yang ditutupi → ini bisa memperburuk citra Indonesia di mata dunia. 3. Konsekuensi Diplomatik Negara lain bisa ikut menyoroti dan menekan Indonesia, misalnya lewat forum HAM PBB (Dewan HAM). Bisa berdampak pada kerja sama internasional di bidang politik, ekonomi, atau pertahanan. 4. Potensi Aksi Lanjutan PBB Kalau ada bukti kuat pelanggaran HAM berat, bisa muncul rekomendasi untuk membawa kasus ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Tapi langkah ini jarang terjadi kecuali kasusnya sangat serius (misalnya pembantaian massal). 5. Dampak Domestik Isu ini bisa memperkuat gerakan masyarakat sipil di dalam negeri untuk menuntut akuntabilitas. Aparat bisa mendapat sorotan tajam, sehingga pemerintah terpaksa membatasi penggunaan senjata di aksi-aksi berikutnya. Jadi intinya, tidak langsung “ada tentara PBB masuk”, tapi lebih ke tekanan politik, diplomatik, dan opini publik internasional agar Indonesia serius menyelidiki penggunaan senjata aparat.
Kalau PBB mendesak adanya investigasi di Indonesia terkait penggunaan senjata aparat dalam demo DPR, biasanya skenarionya seperti ini: 1. Tekanan Internasional Desakan PBB bukan berarti otomatis ada “intervensi” langsung, tapi lebih berupa tekanan moral dan politik. Indonesia sebagai anggota PBB akan dinilai dunia internasional: apakah mau transparan atau justru menolak. 2. Tindak Lanjut Pemerintah Pemerintah bisa memilih membuka investigasi independen (misalnya lewat Komnas HAM, Ombudsman, atau tim gabungan). Atau, kalau pemerintah menolak, bisa timbul kesan bahwa ada yang ditutupi → ini bisa memperburuk citra Indonesia di mata dunia. 3. Konsekuensi Diplomatik Negara lain bisa ikut menyoroti dan menekan Indonesia, misalnya lewat forum HAM PBB (Dewan HAM). Bisa berdampak pada kerja sama internasional di bidang politik, ekonomi, atau pertahanan. 4. Potensi Aksi Lanjutan PBB Kalau ada bukti kuat pelanggaran HAM berat, bisa muncul rekomendasi untuk membawa kasus ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Tapi langkah ini jarang terjadi kecuali kasusnya sangat serius (misalnya pembantaian massal). 5. Dampak Domestik Isu ini bisa memperkuat gerakan masyarakat sipil di dalam negeri untuk menuntut akuntabilitas. Aparat bisa mendapat sorotan tajam, sehingga pemerintah terpaksa membatasi penggunaan senjata di aksi-aksi berikutnya. Jadi intinya, tidak langsung “ada tentara PBB masuk”, tapi lebih ke tekanan politik, diplomatik, dan opini publik internasional agar Indonesia serius menyelidiki penggunaan senjata aparat.

About

Legal