@zonarepublik.com: Ketua APDESI Pesawaran Soroti Penerbitan PMK 81/2025, Sebut Langkah Pemerintah Tidak Tepat Waktu Zonarepublik.com, Pesawaran – Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Hermansyah, menyatakan kekecewaan mendalam atas terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PMK 108. Aturan yang diterbitkan di penghujung tahun anggaran ini dinilai sangat tidak tepat waktu dan berpotensi mengganggu proses penyaluran Dana Desa (DD) non-earmarking. "Kami sangat kecewa dengan terbitnya PMK di akhir tahun anggaran," tegas Hermansyah dalam keterangan resminya. Minggu 30 November 2025 Kekecewaan ini bukan tanpa alasan. Penerbitan aturan baru di saat tahun anggaran hampir berakhir berisiko menciptakan kekacauan dalam perencanaan dan realisasi anggaran desa. Hal ini dapat berimbas langsung pada terhambatnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Namun, di tengah kekecewaan tersebut, Hermansyah menyatakan bahwa APDESI Pesawaran tidak tinggal diam. Langkah-langkah strategis segera diambil untuk memastikan hak-hak desa tetap tersalurkan. "Langkah-langkah memperjuangkan tersalurnya DD non-earmark sedang kami dorong," ujarnya. Beberapa upaya awal yang sedang digenjot antara lain dengan mempelajari secara mendetail hal-hal teknis seperti timeline pengajuan, kelengkapan persyaratan sesuai ketentuan baru, serta mengidentifikasi kekurangan dokumen di tingkat desa yang sering kali menjadi hambatan utama. "Untuk langkah pasca langkah awal tersebut, akan kami musyawarahkan," tambah Hermansyah, menegaskan bahwa perjuangan ini akan dilanjutkan dengan strategi yang lebih komprehensif dan terkoordinir. Sebagai bentuk keseriusan, APDESI Pesawaran juga telah melakukan konsultasi intensif dengan berbagai pihak terkait di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesawaran. Langkah ini diambil untuk menyelaraskan persepsi, mencari solusi, dan membangun kolaborasi guna mengatasi kendala yang timbul akibat terbitnya PMK 81/2025 ini. Penerbitan regulasi di akhir tahun anggaran kembali menyulitkan pemerintah desa. Desakan untuk evaluasi mendalam terhadap timing penerbitan kebijakan yang berdampak langsung pada desa semakin mengemuka, agar pembangunan desa tidak terus menjadi korban dari ketidakcermatan waktu birokrasi.

zonarepublik.com

Open In TikTok:

Region: ID

Sunday 30 November 2025 09:09:11 GMT