@wartacik: UMP 2026 Molor: Menunggu Aturan dari Pusat, Buruh di Bengkulu Diambang Ketidakpastian - Provinsi Bengkulu hingga akhir November 2025 masih belum menetapkan UMP 2026. Padahal, sesuai regulasi, seharusnya besaran UMP sudah diumumkan paling lambat 21 November, dan tiga hari setelahnya UMK di kabupaten/kota bisa ditetapkan. Alasan yang disampaikan oleh pemerintah provinsi adalah masih menunggu ‘mandatory’ atau pedoman teknis dari Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker), karena regulasi upah tengah disesuaikan menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 Tahun 2023. Padahal, kata pejabat di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu (Disnakertrans) Bengkulu, usulan dari serikat pekerja menyebut kenaikan 10–15% dari UMP 2025. Tahun ini, UMP Provinsi Bengkulu tercatat Rp 2.670.039. Sementara perusahaan dan pelaku usaha juga berada di posisi sulit: tanpa acuan resmi UMP 2026, sulit bagi mereka menentukan struktur upah, bonus, atau tunjangan yang adil. Ini bisa memicu masalah, dari keluhan pekerja hingga ketidakseimbangan biaya produksi. Apalagi, kondisi nasional menunjukkan bahwa banyak provinsi dan pekerja sudah berharap pada kenaikan upah minimum, sejalan dengan kenaikan biaya hidup. Organisasi pekerja maupun pengusaha pun tengah menunggu keputusan bersama agar ada kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. Keterlambatan penetapan UMP bukan sekadar angka administratif. Ini soal kehidupan, soal makan, kebutuhan keluarga, harapan pekerja agar upah mereka cukup memenuhi kebutuhan dasar. Dan bagi pengusaha: soal keberlanjutan usaha dan tanggung jawab sosial terhadap pekerja. Semoga regulasi dari Kemnaker segera turun, sehingga Bengkulu bisa berdiri pada angka yang adil dan kemanusiaan, di mana pekerja tidak terombang-ambing, dan usaha tetap berjalan dengan fair. (Cik) #ump #ump2025 #umpbengkulu #bengkuluekspress #beritabengkulu

𝐖𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐂𝐢𝐤

Open In TikTok:

Region: ID

Sunday 30 November 2025 16:20:24 GMT