@wartaenrekang: Bupati Enrekang, Muhammad Yusuf Ritangnga, menegaskan bahwa pemerintah kabupaten tidak dapat serta-merta menolak izin tambang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan karena terdapat konsekuensi hukum jika pemerintah daerah mengambil tindakan di luar kewenangannya. Pernyataan ini disampaikan Bupati saat menemui massa aksi dari Aliansi Lingkar Tambang yang menggelar demonstrasi di halaman Kantor Bupati Enrekang, Senin, 1 Desember 2025. Bupati Yusuf Ritangnga meminta masyarakat tetap tenang dan memastikan bahwa pemerintah daerah akan menindaklanjuti aspirasi tersebut secara prosedural. “Kita tidak bisa menolak secara langsung izin yang dikeluarkan pusat karena ada konsekuensi hukum. Namun pemerintah daerah akan mengambil langkah resmi,” ujarnya. Sebagai bentuk tindak lanjut, Bupati menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersama DPRD akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang akan melibatkan pemerintah, DPRD, investor, serta seluruh unsur terkait lainnya. Hasil RDP tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk menyurat secara resmi kepada pemerintah pusat. “RDP ini akan menjadi landasan kuat untuk mengajukan permohonan ke pusat, termasuk kemungkinan pencabutan izin tambang CV Hadaf Karya,” jelas Bupati. Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperhatikan suara masyarakat dan memastikan setiap langkah ditempuh sesuai aturan demi menjaga ketertiban serta kepastian hukum. #viral #sulsel #wartaenrekang #enrekangduri #info

Warta Enrekang

Open In TikTok:

Region: ID

Tuesday 02 December 2025 05:58:46 GMT