1. Home
  2. Detail

@zibae_: im back ac @subz.motion #fyp #motiongraphics #thisdecember #december #alightmotion

jiibe
jiibe
Open In TikTok:
Region: ID
Tuesday 02 December 2025 13:20:31 GMT
14674
1769
10
111

Music

Download

No Watermark .mp4 (1.12MB) No Watermark(HD) .mp4 (0.83MB) Watermark .mp4 (1.3MB) Music .mp3

Comments

subz.motion
Subz Motion :
WOW, so cool🔥
2025-12-02 14:42:22
4
halim_696969
Lim :
yooooo 🔥
2025-12-03 05:33:41
1
irinshah09
RinSha :
why this stuff not going viral🥀
2025-12-03 05:53:30
0
alexfr.fr
alex :
1.5k likes? holy underrated
2025-12-03 05:28:20
0
_randomgaysimp
Chelsea:3 :
Conan reference…
2025-12-03 05:29:01
0
tat_boon
Pineapple :
Fire🔥
2025-12-03 05:09:13
0
razzrecc
𝓻𝓪𝔃𝔃𝓻𝓮𝓬☆ :
Cool bro
2025-12-03 03:44:46
0
bidii1foryou
bidii :
bagus banget woi😭
2025-12-03 02:51:32
0
eileensvfx
eileen :
insane wow.
2025-12-03 00:14:08
0
irwaneverything
Axle斗罗大陆 ☘︎ :
am‽‽
2025-12-03 05:27:41
0
To see more videos from user @zibae_, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Tengo varios amigos y amigas que hacen la misma wbda 🗿 xddd #bro #ex #romance #amistad #LuisOrmeño #stream #fyp #parati #viral
Tengo varios amigos y amigas que hacen la misma wbda 🗿 xddd #bro #ex #romance #amistad #LuisOrmeño #stream #fyp #parati #viral
Menteri PANRB Rini Widyantini menghadiri Graduation Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Khusus jenjang Jabatan Tinggi Pratama (JPT) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) ) di Jakarta, Selasa (14/10/2025). Dalam kesempatan tersebut, Menteri Rini menekankan pengembangan kompetensi bukan lagi sekadar pelatihan klasikal, melainkan bagian dari budaya kerja dan tanggung jawab moral setiap pemimpin birokrasi. Disampaikan juga oleh Menteri Rini bahwa program RPL memiliki makna yang sangat strategis dalam upaya membangun ASN yang unggul dan berdaya saing, serta menjadi instrumen penting dalam mempercepat pengembangan kompetensi ASN. #KemenPANRB #fyp
Menteri PANRB Rini Widyantini menghadiri Graduation Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Khusus jenjang Jabatan Tinggi Pratama (JPT) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) ) di Jakarta, Selasa (14/10/2025). Dalam kesempatan tersebut, Menteri Rini menekankan pengembangan kompetensi bukan lagi sekadar pelatihan klasikal, melainkan bagian dari budaya kerja dan tanggung jawab moral setiap pemimpin birokrasi. Disampaikan juga oleh Menteri Rini bahwa program RPL memiliki makna yang sangat strategis dalam upaya membangun ASN yang unggul dan berdaya saing, serta menjadi instrumen penting dalam mempercepat pengembangan kompetensi ASN. #KemenPANRB #fyp
Bột nêm cho bé ăn dặm #botnemchobe #botnemraucuchobe #botnemchobeandam
Bột nêm cho bé ăn dặm #botnemchobe #botnemraucuchobe #botnemchobeandam
baba arama beni bu konulardan #keşfet #shitpost #recepivedik #ex #deccalex #mizah
baba arama beni bu konulardan #keşfet #shitpost #recepivedik #ex #deccalex #mizah
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Dr. Saiful Bachtiar, menyoroti sikap Sekda Kaltim yang enggan menjelaskan soal Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) ASN Pemprov Kaltim yang disebut mencapai hingga Rp99 juta per bulan, dan telah berlangsung selama dua tahun. Menurutnya, Sekda sebagai pejabat ASN tertinggi semestinya terbuka dan memimpin evaluasi kebijakan tersebut. “Bukan hanya membuka diri, tapi juga mengevaluasi seluruh struktur jabatan penerima TPP,” tegas Saiful, Senin (22/10/2025). Ia juga menyoroti anggaran belanja pegawai sebesar Rp2,1 triliun yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi keuangan daerah, terutama setelah pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pusat yang mencapai 50–70 persen. “Ketika rakyat disuruh hemat, pejabat juga harus berani memangkas tunjangannya. Jangan justru mempertahankan tunjangan jumbo,” katanya. Saiful menegaskan, TTP bukan kewajiban negara dan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ia juga mengkritisi Peraturan Gubernur yang tidak mengatur batas fleksibel pemberian tunjangan. Tingginya nilai TTP yang mencapai Rp99 juta, Rp60 juta, hingga Rp48 juta per bulan berpotensi menimbulkan gejolak sosial, apalagi di tengah kesulitan ekonomi masyarakat. “Gelombang protes bisa muncul. Gubernur dan wakilnya harus segera ambil langkah konkret, bukan sekadar wacana evaluasi,” ujar Saiful. Ia menutup dengan menekankan pentingnya keteladanan pejabat publik di tengah krisis fiskal. (Mzhra)
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Dr. Saiful Bachtiar, menyoroti sikap Sekda Kaltim yang enggan menjelaskan soal Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) ASN Pemprov Kaltim yang disebut mencapai hingga Rp99 juta per bulan, dan telah berlangsung selama dua tahun. Menurutnya, Sekda sebagai pejabat ASN tertinggi semestinya terbuka dan memimpin evaluasi kebijakan tersebut. “Bukan hanya membuka diri, tapi juga mengevaluasi seluruh struktur jabatan penerima TPP,” tegas Saiful, Senin (22/10/2025). Ia juga menyoroti anggaran belanja pegawai sebesar Rp2,1 triliun yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi keuangan daerah, terutama setelah pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pusat yang mencapai 50–70 persen. “Ketika rakyat disuruh hemat, pejabat juga harus berani memangkas tunjangannya. Jangan justru mempertahankan tunjangan jumbo,” katanya. Saiful menegaskan, TTP bukan kewajiban negara dan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ia juga mengkritisi Peraturan Gubernur yang tidak mengatur batas fleksibel pemberian tunjangan. Tingginya nilai TTP yang mencapai Rp99 juta, Rp60 juta, hingga Rp48 juta per bulan berpotensi menimbulkan gejolak sosial, apalagi di tengah kesulitan ekonomi masyarakat. “Gelombang protes bisa muncul. Gubernur dan wakilnya harus segera ambil langkah konkret, bukan sekadar wacana evaluasi,” ujar Saiful. Ia menutup dengan menekankan pentingnya keteladanan pejabat publik di tengah krisis fiskal. (Mzhra)
Tmero mon bigarlen baine lay🤣 #yunalemagar #love❤️ #damaulimuser
Tmero mon bigarlen baine lay🤣 #yunalemagar #love❤️ #damaulimuser

About

Legal