@vazhex1: Replying to @dochi.dochi24 მოდი მოდი ლამაზო ყველაა ვცეკვავთ 😃🤍🫶🫶🕺🕺

vazhex♏️🦂
vazhex♏️🦂
Open In TikTok:
Region: GE
Tuesday 02 December 2025 14:29:17 GMT
91162
1292
110
6366

Music

Download

Comments

lukee_7777
lukee_7777 :
new character unlocked 🔓
2025-12-03 08:38:31
272
mariam.chkonia
მარი ჭყონია :
თურქს რა შემაყვარებს 😒😉ყველა ინდივიდვალურია❤️
2025-12-02 20:24:57
13
7777sali1
marta77 :
დაგღუპავს ეგ სილამაზე😍😍
2025-12-02 20:40:48
1
tamta1980
tamta🇨🇭🇬🇪 :
რა ბოღმა კომეტრებია.თუ კარგი ხარ გლანდძღავენ ეს 🥰 ქართველები
2025-12-02 22:39:28
1
koinxion
国KOI王 :
shemayvara tavi ukve bloki gviania😁
2025-12-03 13:25:49
2
gau.qmebu.li
FENIX :
Კარგი ვინმე კი ხარ 👌
2025-12-03 13:26:07
1
zurashvideographer
zurakp :
აარჩიე ლამაზები მოვიდენ 😆😆😆
2025-12-03 11:07:20
0
usercs1a0hqnug
usercs1a0hqnug :
უფალი იყოს შენი მფარველო კარგო შვილო.
2025-12-02 19:18:01
2
nananana62190
Nana Nana6219 :
როგორი მოწესრიგებულია ყოველთვის ეს ბიჭი. ბრავო. უფალი გფარავდეს🙏
2025-12-02 19:53:37
1
dali.dali.guzarau
🇬🇪Dali Dali Guzarauli🇬🇷 :
ჩემი საყვარელი მუსიკა, კარგ დროს მახსენებს 😍
2025-12-02 21:03:12
0
chemtvis123
chemtvis :
კარგია რომ არსებობ🥰🥰
2025-12-03 09:55:39
0
tamunashurgaia
TOMA :
ეს სიმღერა გიხდება☺️🩷
2025-12-02 20:41:28
1
maikoapciauri1
Maiko Apciauri765 :
მიყვარხარ ჩემო პოზიტივო შვილო უფალმა დაგლოცოს❤❤
2025-12-02 14:45:25
4
cactusjackk_t
cactus.jack :
♥️სუპერ ბიჭი ხარ შვილი, თანაც გაღმელი ,ვანიდან ფესვები ,მეც გაღმელი ვარ გომიდან ,რაც კარგები ვართ ქართველები და ხიდს იქეთ გაღმელები ვართ, დაგლოცოს უფალმა გაუმრავლდი ოჯახს ,კარგი პოზიტივი ხარ♥️
2025-12-03 07:52:24
0
pppppppp2159
pppppppp :
vitom amis simgerebi iyos axla😂
2025-12-03 05:36:24
0
shorena.bichelash
Shorena Bichelashvili :
უნაკლო ბრავო ულევი წარმატება❤
2025-12-02 20:30:16
0
teko.te0
teko 🐈 :
თურქი მსახიობი მეგონა 🤭
2025-12-03 06:40:07
0
kakebe3
K A K E B E :
მიყვარს💓
2025-12-02 18:36:41
0
To see more videos from user @vazhex1, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Direktur Haidar Alwi Institute, Sandri Rumanama, memberikan respons keras terhadap kritik yang disampaikan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Laksda (Purn) Soleman B. Ponto terkait 4.351 anggota Polri yang merangkap jabatan sipil. Menurutnya, kritik tersebut terkesan tidak proporsional dan hanya diarahkan kepada Polri, sementara isu yang lebih serius yakni perluasan ranah TNI ke sektor-sektor sipil justru tidak mendapat tekanan yang sama. Sandri mempertanyakan mengapa kritik Soleman begitu tajam kepada Polri, namun tidak dengan intensitas serupa terhadap TNI yang saat ini juga sedang dipersoalkan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi. “Polri itu sendiri adalah masyarakat sipil yang dipersenjatai. Mereka tidak mengganggu ranah sipil, justru memiliki keahlian kedisiplinan, administrasi, dan birokrasi. Jadi tidak ada yang bertentangan dengan supremasi sipil,” ujar Sandri. Ia menegaskan, penempatan anggota Polri pada jabatan sipil tidak merusak tatanan demokrasi. Sebaliknya, yang berbahaya justru tren militerisasi ranah sipil yang dilakukan TNI di berbagai sektor yang bukan menjadi tupoksinya. Sandri mencontohkan soal keterlibatan TNI dalam pengamanan objek vital, yang menurutnya sangat jelas bertentangan dengan aturan. “TNI menjaga objek vital itu tidak boleh. Itu merebut ranah sipil. Ada pembagian peran yang sangat jelas berdasarkan regulasi. Bila dibiarkan, ini akan membawa Indonesia pada kemunduran demokrasi,” tegasnya. Sandri juga menyerukan agar TNI dikembalikan pada mandat sesungguhnya sebagai penjaga teritorial negara, bukan masuk dalam birokrasi, pemerintahan, atau sektor-sektor yang sudah diatur sebagai ranah sipil. *Soroti Putusan MK Soal Pasal 47 UU TNI* Selain menyoal kritik Soleman, Sandri turut menyinggung seriusnya problem putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi Pasal 47 UU TNI terkait jabatan sipil perwira aktif. Ia menyebut putusan tersebut mengundang tanda tanya besar. “MK adalah penjaga marwah reformasi dan konstitusi. Harusnya bergerak bersama masyarakat sipil memperkuat supremasi sipil. Jangan sampai MK terseret pada ranah praktis dan bertindak layaknya ‘mahkamah kombatan’,” kata Sandri. Ia juga menyoroti lemahnya kualitas permohonan uji materi yang diajukan kelompok pemohon. “Para penggugat tidak serius. Banyak persoalan administratif seperti tanda tangan dan pemberian kuasa saja bermasalah. Ini menjadi catatan serius: bagaimana mungkin isu besar seperti ini dibawa ke MK dengan persiapan lemah?” ujarnya. Sandri menegaskan, baik MK maupun para pemohon harus menunjukkan keseriusan penuh karena isu supremasi sipil adalah fondasi utama demokrasi Indonesia. #HaidarAlwiInstitute #SandriRumanama #SolemanBPonto #TNI #Militer #Tentara #Polri #Polisi #MK #MahkamahKonstitusi #komaid #komatv #komaindonesia
Direktur Haidar Alwi Institute, Sandri Rumanama, memberikan respons keras terhadap kritik yang disampaikan mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Laksda (Purn) Soleman B. Ponto terkait 4.351 anggota Polri yang merangkap jabatan sipil. Menurutnya, kritik tersebut terkesan tidak proporsional dan hanya diarahkan kepada Polri, sementara isu yang lebih serius yakni perluasan ranah TNI ke sektor-sektor sipil justru tidak mendapat tekanan yang sama. Sandri mempertanyakan mengapa kritik Soleman begitu tajam kepada Polri, namun tidak dengan intensitas serupa terhadap TNI yang saat ini juga sedang dipersoalkan melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi. “Polri itu sendiri adalah masyarakat sipil yang dipersenjatai. Mereka tidak mengganggu ranah sipil, justru memiliki keahlian kedisiplinan, administrasi, dan birokrasi. Jadi tidak ada yang bertentangan dengan supremasi sipil,” ujar Sandri. Ia menegaskan, penempatan anggota Polri pada jabatan sipil tidak merusak tatanan demokrasi. Sebaliknya, yang berbahaya justru tren militerisasi ranah sipil yang dilakukan TNI di berbagai sektor yang bukan menjadi tupoksinya. Sandri mencontohkan soal keterlibatan TNI dalam pengamanan objek vital, yang menurutnya sangat jelas bertentangan dengan aturan. “TNI menjaga objek vital itu tidak boleh. Itu merebut ranah sipil. Ada pembagian peran yang sangat jelas berdasarkan regulasi. Bila dibiarkan, ini akan membawa Indonesia pada kemunduran demokrasi,” tegasnya. Sandri juga menyerukan agar TNI dikembalikan pada mandat sesungguhnya sebagai penjaga teritorial negara, bukan masuk dalam birokrasi, pemerintahan, atau sektor-sektor yang sudah diatur sebagai ranah sipil. *Soroti Putusan MK Soal Pasal 47 UU TNI* Selain menyoal kritik Soleman, Sandri turut menyinggung seriusnya problem putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak uji materi Pasal 47 UU TNI terkait jabatan sipil perwira aktif. Ia menyebut putusan tersebut mengundang tanda tanya besar. “MK adalah penjaga marwah reformasi dan konstitusi. Harusnya bergerak bersama masyarakat sipil memperkuat supremasi sipil. Jangan sampai MK terseret pada ranah praktis dan bertindak layaknya ‘mahkamah kombatan’,” kata Sandri. Ia juga menyoroti lemahnya kualitas permohonan uji materi yang diajukan kelompok pemohon. “Para penggugat tidak serius. Banyak persoalan administratif seperti tanda tangan dan pemberian kuasa saja bermasalah. Ini menjadi catatan serius: bagaimana mungkin isu besar seperti ini dibawa ke MK dengan persiapan lemah?” ujarnya. Sandri menegaskan, baik MK maupun para pemohon harus menunjukkan keseriusan penuh karena isu supremasi sipil adalah fondasi utama demokrasi Indonesia. #HaidarAlwiInstitute #SandriRumanama #SolemanBPonto #TNI #Militer #Tentara #Polri #Polisi #MK #MahkamahKonstitusi #komaid #komatv #komaindonesia

About