Sebuah video viral di media sosial merekam protes keras seorang istri anggota TNI yang mengungkapkan nasib pilu keluarganya. Ia mengklaim suaminya dipaksa memilih opsi dinas yang berakibat pada penghilangan semua tunjangan, yang secara langsung berdampak pada pendidikan anak mereka. Anak Terancam Putus Sekolah Dalam rekaman video yang beredar, ibu tersebut dengan suara lantang mengungkapkan bahwa anaknya telah tiga bulan tidak bersekolah. Kondisi ini disebutnya sebagai konsekuensi langsung dari permasalahan dinas yang dialami suaminya. "Kasian anak saya tiga bulan tidak sekolah," ujarnya penuh emosi, sambil menunjuk ke arah suaminya yang mengenakan seragam dinas TNI. Ultimatum Dinas Luar Tanpa Tunjangan di Kodim Deiyai Istri prajurit tersebut menjelaskan bahwa konflik bermula dari masalah tunjangan yang diberikan kepada suaminya. Permasalahan ini diduga terjadi di lingkungan Komando Distrik Militer (Kodim) 1703. Sebagai informasi, Kodim 1703/Deiyai merupakan satuan kewilayahan yang berlokasi di Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah. Markasnya berada di Jalan raya Trikora Waghete. Ibu tersebut mengklaim bahwa pihak komando memberikan dua pilihan sulit kepada suaminya: Tidak lagi bertugas di Kodim ("Tidak dinas di Kodim"). Diberi DL (Dinas Luar) tanpa setoran, dengan syarat semua tunjangan suami dihilangkan. Menurut ibu tersebut, kondisi ini sangat memberatkan. Ia menyatakan bahwa masalah yang dihadapi suaminya bukanlah masalah pribadi. "Hanya karena masalah tunjangan," tegasnya, mempertanyakan mengapa tunjangan suaminya harus dihilangkan jika memilih opsi DL tersebut. Komunikasi yang Tidak Jelas dan Ancaman Laporan ke Pusat Pasangan ini juga menyoroti kejanggalan dalam prosedur penyelesaian masalah. Mereka mengaku disuruh datang untuk menghadap Komandan, namun saat tiba, Komandan tidak berada di tempat. Mereka kemudian diminta untuk menghadap kepada Kasio Ops. "Kita sampai di sini, tiba di sini Komandan tidak ada," ungkap ibu tersebut. Merasa hak-haknya terancam dan komunikasi dengan atasan tidak berjalan lancar, ibu tersebut menyatakan tekadnya untuk menempuh jalur hukum dan pelaporan yang lebih tinggi. "Saya akan berusaha bagaimana carapun saya akan buat laporan ke pusat," ujarnya, menambahkan bahwa banyak hal yang tidak jelas di kesatuan tersebut. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kodim 1703/Deiyai maupun Korem 173/PVB terkait mengenai klaim pencabutan tunjangan dan dampak yang dialami oleh keluarga prajurit tersebut. Kasus ini menjadi sorotan mengenai perlindungan hak kesejahteraan keluarga anggota TNI. - @distrikberita