@olivier.dubois21: Dans le cadre du développement de nos activités, nous recrutons des agents de mise en carton pour intervenir sur le conditionnement de nos produits. Missions principales : • Assurer la mise en carton des produits selon les procédures en vigueur • Vérifier la conformité et la qualité des produits avant emballage • Respecter les consignes de sécurité et les standards de l’entreprise • Maintenir un poste de travail propre et organisé Profil recherché : • Sérieux(se), ponctuel(le) et rigoureux(se) • Capacité à travailler en équipe • Une première expérience dans le conditionnement serait un atout (non obligatoire) Rémunération : Salaire mensuel compris entre 1 500 € et 2 000 €, selon le profil et l’expérience. Candidature : Les personnes intéressées sont invitées à nous contacter en message privé pour plus d’informations.#saintpierre #iledefrance🇫🇷 #jobadomicile #joboffers #reunionisland

Olivier Dubois
Olivier Dubois
Open In TikTok:
Region: FR
Thursday 29 January 2026 12:30:25 GMT
1531
28
20
10

Music

Download

Comments

kty.yang
K-ty YaNg :
Guyane ?
2026-05-18 16:10:23
1
najj654
najj654 :
Ça m’a intéressé
2026-04-30 22:56:32
2
user44488156296672
GIGI :
intéressée
2026-04-09 19:21:25
2
madeleine0327
madeleine :
interesse
2026-01-29 12:34:38
2
motivatrice07
Elysée Masida :
intéressé
2026-04-08 11:08:44
2
crandstephanie
Miss 49 :
bonsoir info
2026-01-29 19:13:33
0
dimerciashimba28
Dimercia Shimba :
je suis intéressée
2026-02-10 14:26:39
1
karina.malody
Karina Malody :
intéréssé
2026-01-29 17:21:49
1
ouiza.mansouri26
Ouiza Mansouri :
intéressée
2026-01-31 10:01:12
3
kevinalvin.official
BLACKSTORM :
interesse
2026-02-02 04:22:22
1
maimounabalde817
Madame Sow Mounasse :
je suis intéressée
2026-02-20 17:46:36
1
To see more videos from user @olivier.dubois21, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

Bandar Lampung – Evaluasi pelaksanaan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan hasil positif. Kinerja pegawai dan pelayanan pemerintahan dinilai tetap berjalan normal tanpa adanya pelanggaran yang dilaporkan selama penerapan kebijakan tersebut. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Rendi Reswandi mengatakan, hasil evaluasi menjadi dasar bagi Pemprov Lampung untuk mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang akan memperpanjang pelaksanaan WFH setiap hari Jumat selama dua bulan ke depan. “Sesuai arahan pemerintah pusat, kebijakan ini akan diperpanjang. Mekanisme yang berjalan selama ini sudah cukup efektif. Yang kami lihat adalah output hasil pekerjaan tidak terhambat sehingga pelaksanaan tetap berjalan normal,” ujar Rendi saat diwawancarai Lampung Geh, Rabu (3/6). Menurut dia, efektivitas pelaksanaan WFH diukur melalui capaian pekerjaan ASN dan hasil pemantauan yang dilakukan secara berkala oleh instansi terkait. Hingga saat ini, tidak ada laporan yang menunjukkan adanya penurunan kinerja maupun gangguan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan. Pengawasan terhadap ASN yang menjalankan WFH dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, BKD bersama instansi terkait juga rutin melakukan pemeriksaan setiap hari Jumat melalui berbagai metode. “Kami setiap Jumat pagi melakukan cross-check, baik pengecekan secara mendadak, pengecekan lokasi, maupun melakukan zoom. Hasilnya cukup efektif sehingga direncanakan akan diperpanjang,” kata Rendi. Rendi menjelaskan, hingga kini seluruh OPD tidak melaporkan adanya pelanggaran atau penyimpangan selama penerapan WFH. Sistem pengawasan berjenjang dinilai mampu memastikan ASN tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya meski bekerja dari rumah. “Sementara ini hasilnya berjalan normal. OPD tidak melaporkan adanya pelanggaran atau deviasi. Dengan jumlah ASN yang cukup besar, pengawasan berjenjang dari pimpinan OPD menjadi cara yang paling efektif,” jelas dia. Pemerintah Provinsi Lampung akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait perpanjangan WFH setiap hari Jumat selama dua bulan ke depan. Kebijakan tersebut diumumkan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai bagian dari langkah penghematan energi di tengah dampak konflik Iran terhadap pasokan minyak dan gas dunia. WFH bagi ASN setiap hari Jumat sendiri mulai diterapkan sejak April 2026 dan hingga kini masih berlangsung di lingkungan pemerintahan. Hasil evaluasi yang menunjukkan kinerja tetap terjaga menjadi salah satu dasar dilanjutkannya kebijakan tersebut. (Cha)
Bandar Lampung – Evaluasi pelaksanaan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan hasil positif. Kinerja pegawai dan pelayanan pemerintahan dinilai tetap berjalan normal tanpa adanya pelanggaran yang dilaporkan selama penerapan kebijakan tersebut. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Lampung, Rendi Reswandi mengatakan, hasil evaluasi menjadi dasar bagi Pemprov Lampung untuk mengikuti kebijakan pemerintah pusat yang akan memperpanjang pelaksanaan WFH setiap hari Jumat selama dua bulan ke depan. “Sesuai arahan pemerintah pusat, kebijakan ini akan diperpanjang. Mekanisme yang berjalan selama ini sudah cukup efektif. Yang kami lihat adalah output hasil pekerjaan tidak terhambat sehingga pelaksanaan tetap berjalan normal,” ujar Rendi saat diwawancarai Lampung Geh, Rabu (3/6). Menurut dia, efektivitas pelaksanaan WFH diukur melalui capaian pekerjaan ASN dan hasil pemantauan yang dilakukan secara berkala oleh instansi terkait. Hingga saat ini, tidak ada laporan yang menunjukkan adanya penurunan kinerja maupun gangguan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan. Pengawasan terhadap ASN yang menjalankan WFH dilakukan secara berjenjang oleh pimpinan di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, BKD bersama instansi terkait juga rutin melakukan pemeriksaan setiap hari Jumat melalui berbagai metode. “Kami setiap Jumat pagi melakukan cross-check, baik pengecekan secara mendadak, pengecekan lokasi, maupun melakukan zoom. Hasilnya cukup efektif sehingga direncanakan akan diperpanjang,” kata Rendi. Rendi menjelaskan, hingga kini seluruh OPD tidak melaporkan adanya pelanggaran atau penyimpangan selama penerapan WFH. Sistem pengawasan berjenjang dinilai mampu memastikan ASN tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya meski bekerja dari rumah. “Sementara ini hasilnya berjalan normal. OPD tidak melaporkan adanya pelanggaran atau deviasi. Dengan jumlah ASN yang cukup besar, pengawasan berjenjang dari pimpinan OPD menjadi cara yang paling efektif,” jelas dia. Pemerintah Provinsi Lampung akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat terkait perpanjangan WFH setiap hari Jumat selama dua bulan ke depan. Kebijakan tersebut diumumkan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebagai bagian dari langkah penghematan energi di tengah dampak konflik Iran terhadap pasokan minyak dan gas dunia. WFH bagi ASN setiap hari Jumat sendiri mulai diterapkan sejak April 2026 dan hingga kini masih berlangsung di lingkungan pemerintahan. Hasil evaluasi yang menunjukkan kinerja tetap terjaga menjadi salah satu dasar dilanjutkannya kebijakan tersebut. (Cha)

About