@apung.purnomo5:

Apung Purnomo
Apung Purnomo
Open In TikTok:
Region: ID
Wednesday 03 June 2026 16:39:31 GMT
1199
77
26
26

Music

Download

Comments

aby0nerh
aby0neRH :
menurut saya mbg di berhentikan saja
2026-06-04 01:00:42
4
ndin.driver14
DRIVER HIJAU🚀 :
hukum di negri ini gak jelas ,
2026-06-04 02:08:51
1
achmad.sueb12
Achmad Sueb12 :
wao itu uang semua?
2026-06-04 00:59:49
2
mangkuariasa16
pak mang :
wow 1 M/ hari..keren bnget
2026-06-04 00:39:10
1
aishanahiza
aishanahiza :
wao
2026-06-04 00:31:17
1
sampe.tambunan72
Sampee Sampee :
beritanya selangit..hukumannya palingan 2 ampe 3 tahun..
2026-06-04 02:18:38
0
mbahakung368
mbahakung368 kang bima :
atasan nya 1 M perhari. makelar saja. 50 juta perhari. gila gila
2026-06-04 02:52:01
0
ze58046
ZE :
1 m X 25 hari X 18 bulan wooooowwww😲
2026-06-04 02:00:09
0
danantara0293
Danantara :
jangan lupakan 6jt per hari
2026-06-04 01:52:08
0
dedenaza1
deden :
woowww ..1 milyar/hari....dari satu yayasan/mitra...?
2026-06-04 01:28:50
0
user57317855956670
user57317855956670 :
kurang 1 milyar itu tambahi lagi
2026-06-04 00:41:32
2
user93722590076061
user9372259007606 :
sudaaaaah.. bubarkaaaaaan
2026-06-03 23:49:39
2
arbo969
Arb0 :
bubar mbg program bagi² uang berjemaah
2026-06-03 22:35:40
2
jeky0985
jeky :
rakyat sudah tahu bahwa program itu ladang korupsi tp pemerintahnya dungu yg kritik dikira benci
2026-06-04 03:02:55
0
abizar.pahlevi0
𝐟𝐚𝐧𝐬 bae((korwil goib)) :
𝚔𝚊𝚕𝚑 𝚐𝚊𝚓𝚒𝚑 𝚙𝚛𝚎𝚜𝚒𝚍𝚎𝚗 1𝚖 𝚜𝚎𝚑𝚊𝚛𝚒 𝚍𝚒 𝚡 𝚜𝚎𝚖𝚞𝚊𝚗 𝚛𝚒𝚋𝚞 𝚢𝚊𝚢𝚊𝚜𝚊𝚗.... 𝚌𝚊𝚒𝚛𝚛𝚛𝚛 𝚍𝚊𝚍𝚊𝚗
2026-06-04 02:23:47
0
sitihamimah8827
sitihamimah8827 :
biar aman tutup mbg
2026-06-04 02:31:57
0
bambangsetyadi27
Bambang Setyadi :
Perputaran uang hanya di MBG, pantesan daya beli masyarakat turun..
2026-06-04 03:10:44
0
ipoen.zulfa
Ipoen :
semoga Bani 58% puas dan bahagia,,biarlah kami jadi penonton aja,lebih nikmat..😂😂
2026-06-04 02:30:09
0
budiyana586
budiyana Fadil :
berarti SPPG/yayasan banyak hanya boneka dari pejabat BGN jadi korupsi yg tersetruktur dan masif
2026-06-04 02:29:02
0
izatty11
September :
Giliran pengelo tiap² dapur MBG
2026-06-04 02:24:32
0
bapakwasiran1
bapakwasiran1 :
Skema mencari bocoran uang negara..yg mencair...
2026-06-04 02:57:05
0
nasri.tanjung
Minboy62 :
usut hartanya yg korupsi anggaran mbg, wow enaknya 1 M / perhari, sementara rakyat kerja mati- matian yg dikejar dgn pajak.
2026-06-04 02:21:46
0
awanhitam879
filsuf sejati :
GK di korupsi KTA ny liat itu mbg jdi ladang korupsi
2026-06-04 02:11:10
0
gace300
Darah biru :
nyesek gue jualan sehar susah payah.lha ini 1 m sehari pakai uang rakyat lagi.sakit nih para pejabat
2026-06-04 01:55:06
0
atik.186
atik :
Setiap hr uang 1 milyar di dpt dgn mudah. .Rakyat yg byr pajak ,setiap hr hrs kerja banting tulang , keringat bercucuran .
2026-06-04 01:32:27
0
To see more videos from user @apung.purnomo5, please go to the Tikwm homepage.

Other Videos

PKS Bawaslu Papua–UNIYAP Harus Melahirkan Aksi Nyata, Bukan Sekadar Dokumen di Atas Kertas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua dan Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua (UNIYAP) menggelar rapat koordinasi di Kantor Bawaslu Papua, Rabu (3/6/2026), guna menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah terjalin antara kedua lembaga. Forum ini lahir dari satu kesadaran bersama: PKS tidak boleh berhenti menjadi dokumen seremonial — ia harus hidup dalam program dan tindakan nyata. Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin, membuka pertemuan dengan menyampaikan apresiasi hangat atas komitmen Fakultas Hukum UNIYAP dan menegaskan kesiapan penuh Bawaslu untuk mengawal setiap butir kesepakatan hingga benar-benar memberikan manfaat bagi kedua institusi.
PKS Bawaslu Papua–UNIYAP Harus Melahirkan Aksi Nyata, Bukan Sekadar Dokumen di Atas Kertas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Papua dan Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua (UNIYAP) menggelar rapat koordinasi di Kantor Bawaslu Papua, Rabu (3/6/2026), guna menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah terjalin antara kedua lembaga. Forum ini lahir dari satu kesadaran bersama: PKS tidak boleh berhenti menjadi dokumen seremonial — ia harus hidup dalam program dan tindakan nyata. Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin, membuka pertemuan dengan menyampaikan apresiasi hangat atas komitmen Fakultas Hukum UNIYAP dan menegaskan kesiapan penuh Bawaslu untuk mengawal setiap butir kesepakatan hingga benar-benar memberikan manfaat bagi kedua institusi. "Kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan kesediaan Fakultas Hukum UNIYAP menjalin kerja sama ini. Bawaslu Papua siap dan berkomitmen untuk membantu memajukan program-program UNIYAP melalui setiap poin yang telah kita tuangkan dalam PKS. Tidak ada yang kami tahan — semua pintu terbuka lebar," sambut Hardin. Dekan Fakultas Hukum UNIYAP, Dr. Liani Sari menyampaikan harapan yang tegas dan terukur. Ia menekankan bahwa kerja sama kelembagaan sejati harus melampaui batas-batas formalitas administratif dan diwujudkan dalam program yang terasa dampaknya secara langsung oleh civitas akademika UNIYAP. Salah satu program yang ia dorong ialah pelibatan komisioner Bawaslu sebagai dosen tamu di kampus secara rutin — dan ia menunjuk kuliah umum yang baru saja digelar sebagai pembuktian awal bahwa semangat PKS ini bukan sekadar retorika. "Harapan kami, implementasi PKS ini tidak sebatas berada di atas kertas. Harus ada tindak lanjut yang konkret dan terasa. Kuliah umum kemarin oleh Anggota Bawaslu RI, Bapak Herwyn J.H. Malonda, adalah awal yang sangat baik. Kami ingin ada dosen tamu yang secara rutin hadir di kampus, agar mahasiswa hukum benar-benar merasakan manfaat nyata dari kerja sama ini," ujar Dr. Liani Sari. Dalam rapat koordinasi ini, Bawaslu Papua dan Fakultas Hukum UNIYAP menyepakati kelanjutan program dosen tamu, pendampingan penelitian hukum kepemiluan, serta keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan pengawasan partisipatif. Hardin Halidin menegaskan bahwa Bawaslu Papua tidak akan membiarkan momentum ini surut begitu saja. "Kuliah umum tanggal 20 Mei kemarin adalah bukti nyata bahwa PKS kita bukan sekadar tulisan. Ke depan, kita akan terus mengisi ruang-ruang akademik UNIYAP dengan para praktisi pengawasan pemilu. Kami ingin mahasiswa hukum Papua tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengenal medan penegakan hukum pemilu yang sesungguhnya," Tutup Hardin

About